Sri Mulyani Akui Tidak Mudah Bujuk Pengusaha Tak Lakukan PHK

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui terjadi lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 2 juta orang dalam 1,5 bulan terakhir. Menurutnya, tidak mudah membuat pengusaha agar tidak melakukan PHK.

"Dari Kemenaker sudah muncul angka pengangguran melonjak 2 juta hanya 1,5 bulan ini," ujar Sri Mulyani dalam rapat terbuka dengan DPR, Jakarta, Rabu (6/5).

"Oleh karena itu kita perlu untuk melakukan berbagai langkah-langkah untuk jaga resiliansi daya tahan dunia usaha dan langkah-langkah agar mereka tidak lakukan PHK. Ini tidak mudah," sambungnya.

Sri Mulyani melanjutkan, di berbagai negara pemerintahnya melakukan berbagai upaya untuk menahan perusahaan tak melakukan PHK. Salah satunya Singapura yang membayar gaji asal karyawan tak di PHK.

"Kalau di berbagai negara, mereka beri insentif ke perusahaan agar tidak PHK seperti insentif pembayaran gaji ke perusahaan untuk subsidi dari pemerintah. Tapi itu untuk negara relatif kaya. Singapura juga bayar gaji ke perusahaan asal tidak PHK," jelasnya.

Dia menambahkan, Indonesia bisa belajar dari kondisi tersebut namun melihat kecukupan dana saat ini masih sangat terbatas. Untuk itu, pemerintah masih mengupayakan memberikan pelatihan kerja melalui Kartu Prakerja.

"Kita bisa belajar, tapi dari kemampuan APBN untuk nanggung itu semua ada batas. Kita sekarang fokus pada prakerja yang diharapkan bisa cover 5,6 juta yang bentuknya setengah bansos. Kami tingkatkan bersama kemenaker langkah-langkah untuk tangani lonjakan pengangguran," tandasnya.

Kartu Prakerja Jadi Semi Bansos

Sri Mulyani menjelaskan, alasan pemerintah tetap menjalankan program Kartu Prakerja di tengah pandemi Virus Corona. Hal tersebut pada awalnya didesain untuk mengangkat kualitas angkatan kerja Indonesia namun kemudian berubah jadi semi bansos seperti saat ini.

"Kartu prakerja awal desain dengan janji Presiden untuk meningkatkan skill kompetensi dari pekerja, terutama pekerja yang belum dapat pekerjaan sama sekali. Itu situasi normal. Tapi sesudah Covid, pada Maret, diputuskan bahwa kartu prakerja jadi semi bansos," ujarnya.

Pelaksanaan Kartu Prakerja memang berbeda dengan desain semula yang dirancang oleh pemerintah. Namun semangat yang terus digalakkan tidak berubah, yaitu bisa mendapatkan tambahan kemampuan melalui online.

"Desainnya memang alami perubahan tapi tetap dipertahankan semangat awal yakni berikan kesempatan bagi tenaga kerja untuk bisa mendapatkan tambahan skill melalui online dan offline. Jadi yang sekarang diluncurkan memang yang sifatnya online karena sesuai situasi PSBB," jelasnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, seiring dengan meluasnya dampak Virus Corona pemerintah menambah jumlah penerima manfaat dan juga anggaran yang akan digunakan untuk membiayai pelatihan.

"Dengan seiring antisipasi naiknya PHK akibat Covid dan pekerja dirumahkan, serta penurunan pendapatan dari pekerja, maka untuk Kartu Prakerja jadi semi bansos dinaikkan anggarannya dari Rp10 triliun ke Rp20 triliun. Coveragenya dari 2 juta ke 5,6 juta," tandasnya.