Sri Mulyani: Aturan Perpajakan untuk Investor LPI Masih Dibahas
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa pemerintah masih menyelesaikan proses Rancangan Peraturan Pemerintah RPP terkait aturan perpajakan Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Dia pun berharap aturan ini bisa segera rampung dengan cepat.
"Saat ini kami sedang dalam proses penyelesaian untuk RPP terkait perlakuan perpajakannya," kata dia dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, secara virtual di Jakarta, Senin (25/1).
Sri Mulyani mengatakan, dalam melaksanakan tugasnya memang akan dilakukan suatu perlakuan perpajakan bagi investor LPI. Di mana spiritnya adalah agar LPI dapat melakukan transaksi, baik langsung maupun tidak langsung dengan dengan entitas yang dimilikinya.
-
Apa yang dimaksud dengan investasi legal? Investasi legal biasanya terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga pengawas terkait. Anda dapat memeriksa daftar perusahaan yang terdaftar di situs resmi OJK.
-
Bagaimana PLN menarik investor di proyek kelistrikan? Dua prinsip tersebut diterapkan PLN untuk menarik minat para investor agar akses listrik untuk seluruh masyarakat bisa dieksekusi dengan cepat,“ katanya.
-
Bagaimana cara mengelola investasi? Evaluasi kembali portofolio investasi Anda dengan mempertimbangkan resiko dan potensi keuntungan. Konsultasikan dengan penasihat keuangan jika perlu untuk mengatur ulang strategi investasi yang lebih aman selama periode ketidakpastian ekonomi.
-
Siapa yang menjadi tanggung jawab LO di perusahaan? Tugas LO bertanggung jawab atas kebutuhan talent dalam perusahaan adalah memastikan bahwa perusahaan memiliki kebutuhan talent yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan.
-
Kenapa BRI Private menawarkan konsultasi pajak? Layanan konsultasi pajak (tax advisory) yang tentunya dapat membantu memberikan solusi permasalah pajak untuk nasabahnya.
-
Kenapa aset BLBI dihibahkan? 'Aset ini harus segera digunakan oleh kementerian/lembaga, agar pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tidak lagi menduduki aset tersebut,' pinta Hadi.
"Dan dalam hal ini perlakuan perpajakan yang menjadi implikasinya dari transaksi tersebut perlu untuk dibangun. Sehingga LPI memiliki daya tarik namun juga pada saat yang sama memiliki keseimbangan, antara di satu sisi adalah sebagai lembaga baru yang perlu meng-established reputasi, di sisi lain juga tetap mencoba untuk mengikuti tata kelola serta prinsip-prinsip governance yang baik, termasuk kewajiban perpajakannya," paparnya.
Di sisi lain LPI juga akan memberi berbagai dukungan agar cadangan modalnya semakin meningkat di satu level tertentu. Namun demikian, Bendahara Negara itu belum bisa memberikan bocoran terkait dengan besaran dari pajak yang dikenakan.
"Modal awal dan investasi serta perlakuan perpajakan yang ini mungkin belum bisa kami sampaikan karena belum keluar dalam bentuk tipe untuk yang perpajakan pertama mengenai modal LPI itu sendiri."
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sri Mulyani menyebut, pertemuan dirinya dengan Puan Maharani untuk melakukan konsultasi terkait pergantian anggota Dewas Lembaga Pengelola Investasi (LPI).
Baca SelengkapnyaSri Mulyani bertemu dengan Puan bersama dengan Wamenkeu, Suahasil Nazara dan Wamen BUMN, Kartika Wirjoatmodjo.
Baca SelengkapnyaAturan ini untuk memberikan kewenangan Ditjen Pajak memantau keuangan masyarakat yang menghindari pajak.
Baca SelengkapnyaAda 4 perusahaan yang diduga melakukan fraud berpotensi merugikan negara hingga Rp2,5 triliun.
Baca SelengkapnyaRyan menyampaikan, Kementerian BUMN yang sudah melakukan sejumlah terobosan besar melalui transformasi saja masih dihadapkan pada sejumlah persoalan.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani kembali akan menjadi Menteri Keuangan di kabinet Prabowo.
Baca SelengkapnyaRespons Sri Mulyani saat Luhut bilang family office akan terbentuk sebelum Jokowi lengser.
Baca SelengkapnyaCadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sudah membaik.
Baca SelengkapnyaMenkeu Sri Mulyani menjelaskan penyusunan kebijakan perpajakan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di berbagai sektor.
Baca SelengkapnyaRencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen merupakan salah satu rencana penyesuaian pajak pemerintah.
Baca SelengkapnyaPajak merupakan suatu kewajiban sebagai bagian dari bangsa dan negara. Pembayaran pajak seharusnya tidak membutuhkan upaya dan kesulitan.
Baca SelengkapnyaDengan pajak, masyarakat dapat memperoleh hak dasar pendidikan. Khususnya, bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terluar dan terpencil dari kawasan Indonesia
Baca Selengkapnya