Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sri Mulyani bangga Kemenkeu raih peringkat pertama keterbukaan informasi

Sri Mulyani bangga Kemenkeu raih peringkat pertama keterbukaan informasi Menkeu Sri Mulyani di Bea Cukai. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Kementerian Keuangan akhirnya mendapatkan penghargaan sebagai kementerian nomor satu yang mengimplementasikan keterbukaan informasi dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Tahun lalu, kementerian yang mempunyai motto Nagara Dana Rakça itu meraih posisi kedua dalam kategori keterbukaan informasi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ditemui seusai Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017 di Istana Wakil Presiden Jakarta mengatakan, penghargaan ini menjadi kabar gembira bagi kementeriannya.

"Tahun ini kita mendapatkan pengakuan sebagai nomor 1. Saya rasa ini merupakan sesuatu hal yang sangat membahagiakan buat kita," ucapnya, Kamis (21/12).

Kendati menyabet prestasi yang menggembirakan, Sri Mulyani berjanji akan terus membenahi keterbukaan informasi di Kemenkeu. Dia juga akan berusaha memberikan edukasi kepada masyarakat soal pengelolaan Anggaran dan Pengelolaan Belanja Negara (APBN).

"Tentu kita akan terus berusaha di dalam memperbaiki transparansi dan mungkin tidak hanya transparansi tapi juga edukasi dan pemahaman publik mengenai APBN dan keuangan negara," ujar dia.

Sri Mulyani menyadari, sudah seharusnya Kementerian Keuangan menjadi kementerian terdepan yang menyuguhkan informasi transparan kepada masyarakat. Sebab, kementerian tersebut bertugas mengumpulkan dan mengelola uang rakyat guna kemakmuran bangsa. Rakyat memang harus tahu akan gunakan untuk apa uang mereka.

"Jadi keterbukaan, transparansi, dan informasi yang detail itu adalah sesuatu yang seharusnya memang kita lakukan sebagai kementerian," katanya.

Pada Kamis (21/12) siang, KIP menganugerahkan penghargaan kepada sejumlah kementerian, lembaga, pemerintah daerah, universitas, dan partai politik yang dinilai mengimplementasi keterbukaan informasi kepada publik. Untuk kategori kementerian, yang menerima penghargaan adalah Kementerian Keuangan dengan perolehan peringkat pertama, Kementerian Perindustrian peringkat kedua, Kementerian Perhubungan meraih peringkat ketiga.

Sementara peringkat keempat diduduki oleh Kementerian Pertanian, peringkat ke lima Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ada pun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meraih peringkat ke enam, Kementerian Komunikasi dan Informatika peringkat ke tujuh dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meraih posisi ke delapan.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyabet peringkat ke sembilan dan terakhir Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selain kementerian, partai politik yang dianggap memberikan informasi terbuka kepada masyarakat turut mendapatkan penghargaan dari KIP. Mereka adalah Partai Amanat Nasional, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Nasdem.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Disebut Siap Mundur dari Menteri Keuangan, Ini Sederet Prestasi Mentereng Sri Mulyani
Disebut Siap Mundur dari Menteri Keuangan, Ini Sederet Prestasi Mentereng Sri Mulyani

Faisal Basri Menyebut Sri Mulyani jadi menteri yang paling siap mundur.

Baca Selengkapnya
Aturan Baru Diteken Prabowo: Kemenkeu Tak Lagi di Bawah Kemenko Perekonomian, tapi Laporan Langsung ke Presiden
Aturan Baru Diteken Prabowo: Kemenkeu Tak Lagi di Bawah Kemenko Perekonomian, tapi Laporan Langsung ke Presiden

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya
12 Satker Polri Raih Penghargaan Nilai IKPA Terbaik dari Kemenkeu
12 Satker Polri Raih Penghargaan Nilai IKPA Terbaik dari Kemenkeu

Kepala Pusat Keuangan Polri Brigjen Pol Lukas Akbar Abriari mengatakan, capaian dan penghargaan ini sangat layak dibanggakan.

Baca Selengkapnya
OJK Raih Predikat Badan Publik Informatif Terbaik 2023
OJK Raih Predikat Badan Publik Informatif Terbaik 2023

Predikat Badan Publik Informatif merupakan predikat tertinggi bagi badan publik dalam hal keterbukaan informasi publik.

Baca Selengkapnya
Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Capai Rp427 M di Kuartal II-2023, Ini Kegunaannya
Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Capai Rp427 M di Kuartal II-2023, Ini Kegunaannya

Transaksi Kartu Kredit Pemerintah di 2022 mencapai Rp753 miliar, meningkat dibanding tahun 2019 sebesar Rp243 miliar.

Baca Selengkapnya
Ketua KPK Firli Bahuri Raih Penghargaan Strategi Pencegahan Korupsi dari Sri Mulyani
Ketua KPK Firli Bahuri Raih Penghargaan Strategi Pencegahan Korupsi dari Sri Mulyani

KPK dinilai berkontribusi dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Baca Selengkapnya
Sejarah Panjang Kominfo sebelum Berganti Nama Kementerian Komunikasi dan Digital
Sejarah Panjang Kominfo sebelum Berganti Nama Kementerian Komunikasi dan Digital

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebelumnya pernah gonta-ganti nomenklatur.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Buka Suara Alasan Kemenkeu Tidak Lagi di Bawah Kemenko Perekonomian
Sri Mulyani Buka Suara Alasan Kemenkeu Tidak Lagi di Bawah Kemenko Perekonomian

Sri Mulyani menegaskan perubahan ini tidak mengurangi tingkat koordinasi antara Kementerian Keuangan dan kementerian lainnya.

Baca Selengkapnya
Kemnaker Sambut Antusias Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas 2024
Kemnaker Sambut Antusias Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas 2024

Ida Fauziyah mengungkapkan berbagai upaya telah dilakukan Kemnaker untuk membentuk sikap kerja pegawai yang professional dan berintegritas.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Heboh Dana Perlinsos Rp496,8 T saat Pilpres, Ini Kata Menkeu Sri Mulyani
VIDEO: Heboh Dana Perlinsos Rp496,8 T saat Pilpres, Ini Kata Menkeu Sri Mulyani

Sri Mulyani memastikan anggaran itu juga disalurkan melalui kementerian/lembaga maupun non kementerian/lembaga

Baca Selengkapnya
Aturan Baru: Ditjen Pajak Bisa Intip Rekening Masyarakat
Aturan Baru: Ditjen Pajak Bisa Intip Rekening Masyarakat

Aturan ini untuk memberikan kewenangan Ditjen Pajak memantau keuangan masyarakat yang menghindari pajak.

Baca Selengkapnya
Pemprov Kalsel Ikut Uji Monitoring & Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024
Pemprov Kalsel Ikut Uji Monitoring & Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024

Kepala Seksi Layanan Informasi Publik, Muhammad Ayubkhan, melakukan presentasi yang merupakan tahap akhir dari Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan.

Baca Selengkapnya