Sri Mulyani bangga Kemenkeu raih peringkat pertama keterbukaan informasi
Merdeka.com - Kementerian Keuangan akhirnya mendapatkan penghargaan sebagai kementerian nomor satu yang mengimplementasikan keterbukaan informasi dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Tahun lalu, kementerian yang mempunyai motto Nagara Dana Rakça itu meraih posisi kedua dalam kategori keterbukaan informasi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ditemui seusai Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017 di Istana Wakil Presiden Jakarta mengatakan, penghargaan ini menjadi kabar gembira bagi kementeriannya.
"Tahun ini kita mendapatkan pengakuan sebagai nomor 1. Saya rasa ini merupakan sesuatu hal yang sangat membahagiakan buat kita," ucapnya, Kamis (21/12).
-
Siapa Menteri Keuangan pertama RI? Lalu, pada 2 September 1945, Soekarno menunjuk ekonom terkenal asal Surabaya, Dr. Samsi sebagai Menteri Keuangan kabinet presidensial pertama RI pada 19 Agustus 1945.
-
Kapan Menteri Komunikasi dan Informatika berubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital? Dengan demikian, posisi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan diubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital.
-
Bagaimana singkatan nama baru Kementerian Komunikasi dan Digital? 'Komdigi,' jelasnya.
-
Mengapa Kemenkumham mendapatkan penghargaan? Kemenkumham menjadi Kementerian/Lembaga (K/L) terbaik ke I dalam penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dengan nilai 95,77 (sangat baik).
-
Mengapa Kemenkumham mendapat penghargaan? Kemenkumham menempati posisi pertama pada kategori Sinergitas Pengadaan ASN dan Tata Kelola Sekolah Kedinasan yang Informatif Tahun 2023.
-
Di mana Kemenkumham menerima penghargaan? Penghargaan diberikan oleh Menteri PAN RB, Abdullah Azwar Anas kepada Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto dalam Rapat Koordinasi Pengadaan ASN tahun 2023, Kamis (03/08/2023) di Jakarta.
Kendati menyabet prestasi yang menggembirakan, Sri Mulyani berjanji akan terus membenahi keterbukaan informasi di Kemenkeu. Dia juga akan berusaha memberikan edukasi kepada masyarakat soal pengelolaan Anggaran dan Pengelolaan Belanja Negara (APBN).
"Tentu kita akan terus berusaha di dalam memperbaiki transparansi dan mungkin tidak hanya transparansi tapi juga edukasi dan pemahaman publik mengenai APBN dan keuangan negara," ujar dia.
Sri Mulyani menyadari, sudah seharusnya Kementerian Keuangan menjadi kementerian terdepan yang menyuguhkan informasi transparan kepada masyarakat. Sebab, kementerian tersebut bertugas mengumpulkan dan mengelola uang rakyat guna kemakmuran bangsa. Rakyat memang harus tahu akan gunakan untuk apa uang mereka.
"Jadi keterbukaan, transparansi, dan informasi yang detail itu adalah sesuatu yang seharusnya memang kita lakukan sebagai kementerian," katanya.
Pada Kamis (21/12) siang, KIP menganugerahkan penghargaan kepada sejumlah kementerian, lembaga, pemerintah daerah, universitas, dan partai politik yang dinilai mengimplementasi keterbukaan informasi kepada publik. Untuk kategori kementerian, yang menerima penghargaan adalah Kementerian Keuangan dengan perolehan peringkat pertama, Kementerian Perindustrian peringkat kedua, Kementerian Perhubungan meraih peringkat ketiga.
Sementara peringkat keempat diduduki oleh Kementerian Pertanian, peringkat ke lima Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ada pun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meraih peringkat ke enam, Kementerian Komunikasi dan Informatika peringkat ke tujuh dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meraih posisi ke delapan.
Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyabet peringkat ke sembilan dan terakhir Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selain kementerian, partai politik yang dianggap memberikan informasi terbuka kepada masyarakat turut mendapatkan penghargaan dari KIP. Mereka adalah Partai Amanat Nasional, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Nasdem.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Faisal Basri Menyebut Sri Mulyani jadi menteri yang paling siap mundur.
Baca SelengkapnyaKetentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024.
Baca SelengkapnyaKepala Pusat Keuangan Polri Brigjen Pol Lukas Akbar Abriari mengatakan, capaian dan penghargaan ini sangat layak dibanggakan.
Baca SelengkapnyaPredikat Badan Publik Informatif merupakan predikat tertinggi bagi badan publik dalam hal keterbukaan informasi publik.
Baca SelengkapnyaTransaksi Kartu Kredit Pemerintah di 2022 mencapai Rp753 miliar, meningkat dibanding tahun 2019 sebesar Rp243 miliar.
Baca SelengkapnyaKPK dinilai berkontribusi dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).
Baca SelengkapnyaKementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebelumnya pernah gonta-ganti nomenklatur.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menegaskan perubahan ini tidak mengurangi tingkat koordinasi antara Kementerian Keuangan dan kementerian lainnya.
Baca SelengkapnyaIda Fauziyah mengungkapkan berbagai upaya telah dilakukan Kemnaker untuk membentuk sikap kerja pegawai yang professional dan berintegritas.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani memastikan anggaran itu juga disalurkan melalui kementerian/lembaga maupun non kementerian/lembaga
Baca SelengkapnyaAturan ini untuk memberikan kewenangan Ditjen Pajak memantau keuangan masyarakat yang menghindari pajak.
Baca SelengkapnyaKepala Seksi Layanan Informasi Publik, Muhammad Ayubkhan, melakukan presentasi yang merupakan tahap akhir dari Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan.
Baca Selengkapnya