Sri Mulyani Beberkan Alasan Dibutuhkannya Reformasi Jasa Keuangan di RI

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pengesahan rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) menjadi undang-undang merupakan capaian besar DPR dan pemerintah. Sebab, ada tujuh faktor yang menjadi pertimbangan reformasi keuangan Indonesia.

"Kondisi dan tantangan sektor keuangan Indonesia memperlihatkan urgensi reformasi sektor keuangan Indonesia," ujar Sri di Gedung DPR, Kamis (15/12).

Faktor pertama, masih dangkalnya sektor keuangan Indonesia khususnya rendahnya tabungan masyarakat dalam bentuk dana pensiunan dan asuransi.

Kedua, aset sektor keuangan Indonesia masih didominasi sumber pendanaan jangka pendek yaitu sektor perbankan. Ketiga, tingkat bunga pinjaman yang masih relatif tinggi dibandingkan negara-negara di kawasan sehingga menyebabkan beban dan ekonomi berbiaya tinggi.

Keempat, aspek tata kelola dan penegakan hukum sektor keuangan Indonesia yang masih perlu ditingkatkan. Kelima Indeks keuangan inklusif Indonesia yang masih perlu terus diperbaiki.

Faktor ke enam, disrupsi teknologi khususnya teknologi digital seperti fintech yang harus disikapi. Terakhir, pertumbuhan sumber daya manusia yang menunjang sektor keuangan Indonesia yang handal masih relatif lambat.

Sri menambahkan, reformasi sektor keuangan Indonesia adalah pra syarat yang utama untuk membangun ekonomi Indonesia agar lebih menjadi dinamis kokoh dan berkeadilan. Selain itu, pengesahan undang-undang PPSK juga diperlukan mengingat terdapat 17 undang-undang yang terkait sektor keuangan yang telah berusia cukup lama.

"Bahkan ada yang melebihi 30 tahun," ucapnya.

Dengan demikian, menurut wanita yang pernah menjabat Direktur Bank Dunia itu, perlu ada penyesuaian Undang-Undang yang adaptif terhadap dinamika perubahan zaman dan teknologi.