Follow
Sri Mulyani Beberkan Masih Banyak Belanja APBD yang Buruk
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencermati masih banyaknya belanja APBD yang buruk, sehingga berakibat pada capaian output dan outcome pembangunan di daerah yang sangat timpang. Padahal, pemerintah telah membuat formulasi untuk mengurangi ketimpangan berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah lewat Transfer ke Daerah (TKD) sejak 2004.
Dia mencontohkan angka partisipasi murni (APM) pendidikan untuk tingkat SD-SMP-SMA di sejumlah daerah yang masih minim. Adapun pemerintah pusat kini sudah mendelegasikan urusan pendidikan ke masing-masing pemerintah daerah.
"Kita lihat angka partisipasi dalam pendidikan yang masih kelihatan. Di wilayah Papua ada daerah yang capaian APM dari SMP dan SMA-nya hanya 13,3 persen. Angka nasional kita di 70,68 persen," bebernya saat rapat dengan Komisi XI DPR RI, Senin (13/9).
-
Apa yang diminta Mendagri kepada Pemda terkait inflasi? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) agar terus memonitor perkembangan inflasi di wilayahnya masing-masing.
-
Apa yang Kemendagri minta kepala daerah lakukan terkait inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Bagaimana Mendagri mengendalikan inflasi di Indonesia? Bapak Presiden memerintahkan kepada kita untuk terus monitor dan dilaksanakan terus acara seperti ini, dan acara seperti ini banyak diapresiasi. Beliau sampai mengatakan bahwa di depan menteri yang lain, beliau menyampaikan bahwa hanya di Indonesia inflasi dikendalikan per minggu. Oleh karena itulah saya minta follow up rekan-rekan di daerah untuk betul-betul serius melaksanakan koordinasi inflasi.
-
Bagaimana cara Pemda mengatasi masalah keuangan dalam rekrutmen PPPK? Karena hal itu, Pemda bersangkutan tetap menggunakan PPPK paruh waktu dan tidak menggunakan PPPK penuh waktu karena terkait keuangan gaji dan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
-
Bagaimana cara Gubernur Sumatra mengatasi inflasi? Gubernur Sumatra saat itu, Mr. Teuku Muhammad Hasan telah memberlakukan ORI sebagai alat tukar dengan kurs satu rupiah dengan seratus rupiah uang Jepang.
Selain pendidikan, belanja APBD yang minim pun berdampak terhadap akses air minum layak yang masih jauh dari harapan. Meski di beberapa wilayah di Pulau Jawa seperti Magelang, Tegal dan Klaten saat ini sudah 100 persen.
"Namun kita lihat, di beberapa daerah seperti Kabupaten Lanny Jaya hanya 1 persen penduduknya memiliki akses air minum layak. Kabupaten Mamasa 22,9 persen, Tulang Bawang Barat 27,4 persen," ungkapnya.
Pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang buruk tersebut pun tergambar dari tingkat penduduk miskin di kawasan Indonesia Timur yang masih tinggi. Seperti di Kabupaten Deiyai, Papua yang jumlah penduduk miskin mencapai 41,76 persen, lalu Kabupaten Sumba Tenggah NTT 34,49 persen, dan Kabupaten Sabu Raijua 30,18 persen.
"Itu menunjukan belum optimalnya pemanfaatan Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa atau TKDD di dalam mendorong pembangunan di daerah. Meskipun 70 persen dari APBD itu berasal dari TKDD," tuturnya.
"Ini berarti transfer yang diberikan kepada daerah dan merupakan mayoritas atau sumber utama dari daerah belum bisa mendorong pembangunan daerah," tegas Sri Mulyani.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Melalui BAS, Pemerintah pusat dan Daerah bisa mengkonsolidasikan program nasional seperti, program di sektor ketahanan pangan, hingga program ketahanan energi.
Baca Selengkapnya
Terbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.
Baca Selengkapnya
Ini alasan mengapa Sri Mulyani menjadi pejabat yang paling ditakuti pemerintah daerah.
Baca Selengkapnya
Kendati banyak negara yang kolaps, Sri Mulyani sangat bersyukur karena Indonesia masih mampu menjaga APBN dengan sehat.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani mencatat APBN Surplus Rp67,7 Triliun per Kuartal II-2023
Baca Selengkapnya
“Defisit fiskal diperkirakan berada pada kisaran 2,45-2,82 persen PDB,” kata Sri Mulyani.
Baca Selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai menuju target tersebut bukan perkara gampang.
Baca Selengkapnya
Bendahara negara ini juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir Juli masih tetap terjaga positif.
Baca Selengkapnya
Didapati dana Rp10 miliar hanya Rp2 miliar yang dibelanjakan untuk manfaat rakyat.
Baca Selengkapnya
Angka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca Selengkapnya
Sri selalu menjadi pendengar yang baik jika kementerian dan lembaga (K/L) meminta anggaran.
Baca Selengkapnya
Dia juga mengajak masyarakat Indonesia untuk terus meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT).
Baca Selengkapnya