Follow
Sri Mulyani beberkan permintaan Jokowi soal penggunaan dana desa
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap permintaan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas soal optimalisasi dana desa di Istana Kepresidenan Bogor. Pertama, presiden meminta kepada menteri terkait untuk memperhatikan desain penggunaan dana desa terutama di tahun 2018.
"Pedoman bapak presiden selama ini penggunaan dana desa dipakai untuk beberapa tujuan, pembangunan prasarana dan sarana desa, institusi atau organisasi," beber Sri Mulyani di halaman samping Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (18/10).
Untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, Jokowi berharap fokus untuk hal-hal yang menciptakan lapangan kerja di desa. Kedua, presiden meminta kepada menteri teknis terkait yang memiliki anggaran proyek infrastruktur dasar, seperti Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Menteri pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, untuk merumuskan desain RKL 2018 penggunaan penyerapan tenaga kerja.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
-
Apa yang diungkapkan Sri Mulyani tentang bukber Kabinet Jokowi? Sangat terbatas, tidak semua menteri hadir termasuk dari PDIP, PKB dan NasDem.
"Oleh karena itu, DIPA-nya (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) perlu didesain melakukannya dengan swakelola," ujar dia.
Ketiga, karena penggunaan dengan swakelola laporan pertanggungjawabannya berbeda dengan proyek melalui pihak ketiga, maka presiden menginstruksikan agar surat pertanggungjawaban (SPJ) bisa disederhanakan. Sehingga tidak menimbulkan disinsentif bagi kementerian dalam menjalankan proyeknya secara swakelola.
"Keempat, instruksi bapak presiden terkait dana desa untuk kementerian dan lembaga memperbaiki juga," terangnya.
Sri Mulyani menambahkan, untuk tahun 2018 Kementerian Keuangan akan mereformulasi anggaran desa, sehingga lebih fokus kepada desa-desa yang tertinggal dan miskin. Alokasi dasar yang biasanya hanya merujuk dari jumlah populasi, nantinya akan menurun.
"Yang tadinya 20 persen menjadi 10 persen, sedangkan dengan jumlah penduduk miskin akan dinaikan dari 20 persen menjadi lebih dari 35 persen," jelas dia.
"Dengan demikian, alokasi anggaran untuk dana desa yang jumlah penduduk miskinnya tinggi akan lebih tinggi. Namun akan diperkuat dari sisi pendampingnya karena jumlah penduduk miskinnya banyak biasanya lebih lemah dari sisi pendampingan dan pertanggungjawabannya harus diperbaiki," pungkasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pembangunan menggunakan dana desa sudah membuat jalan desa mencapai 350 ribu kilometer.
Baca Selengkapnya
Kemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.
Baca Selengkapnya
Terdapat tujuh poin yang disampaikan dalam surat edaran efisiensi anggaran dinas tersebut.
Baca Selengkapnya
Prabowo meminta bendahara negara memantau duit negara di tiap kementerian agar digunakan untuk kepentingan rakyat.
Baca Selengkapnya
okowi ingin agar rencana pembangunan jangka panjang hingga menengah baik di daerah dan pusat berjalan sinkron.
Baca Selengkapnya
Jokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.
Baca Selengkapnya
Kementerian Keuangan tengah mengoptimalkan penerimaan melalui aset negara.
Baca Selengkapnya
DPP Apdesi yang ikut menemui Jokowi sebanyak 15 orang yang berasal dari tiga organisasi.
Baca Selengkapnya
Pemerintah juga telah menganggarkan dana desa hingga Rp70 Triliun pada tahun 2023.
Baca Selengkapnya
Jokowi meminta pemerintah pusat dan daerah tidak membuat banyak program.
Baca SelengkapnyaSekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menanggapi soal ucapan Presiden. Meskipun Presiden tak menyebut spesifik daerah yang dimaksud.
Baca Selengkapnya
Melalui BAS, Pemerintah pusat dan Daerah bisa mengkonsolidasikan program nasional seperti, program di sektor ketahanan pangan, hingga program ketahanan energi.
Baca Selengkapnya