Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sri Mulyani Beberkan Rencana Kerja Kemenkeu di 2022

Sri Mulyani Beberkan Rencana Kerja Kemenkeu di 2022 Menkeu Sri Mulyani. ©2020 Istimewa

Merdeka.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa visi Kemenkeu adalah mendukung visi dan misi presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini menekankan pada aspek keuangan negara, serta dukungan fiskal Kemenkeu terhadap pencapaian seluruh 7 prioritas nasional melalui berbagai macam anggaran yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga (K/L).

"Untuk rencana kerja 2022, presiden telah menetapkan 2022 itu temanya adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan 7 prioritas nasional," kata Sri Mulyani dalam Raker dengan Komisi XI (2/9).

Sri Mulyani menjelaskan bahwa dalam Rancangan Kerja Pemerintah (RKP), Kemenkeu memiliki keterlibatan langsung dalam 19 proyek prioritas nasional dengan anggaran Rp479 miliar dan 52 proyek unggulan dengan anggaran Rp474,5 miliar. Namun di luar itu, Kemenkeu juga memiliki banyak keterlibatan secara tidak langsung.

Orang lain juga bertanya?

Sri Mulyani mencatat bahwa ada 33 isu strategis yang sudah diidentifikasi, dengan 834 output dan kegiatan dalam penyusunan rencana kerja Kemenkeu pada tahun depan.

"33 isu strategis sudah kita identifikasikan dengan 834 output dan kegiatan yang sekarang bisa dihubungkan, dari sisi kebijakan fiskal, penerimaan negara, belanja negara, perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko, serta dukungan manajemen," tuturnya.

Terkait dengan visi reformasi, Kemenkeu pada tahun depan akan melanjutkan reformasi fiskal termasuk untuk perpajakan. Selain itu, juga turut memberikan dukungan terhadap reformasi struktural seperti di bidang pendidikan, kesehatan hingga bansos dengan dampak anggaran yang besar.

"Jadi kami selain melakukan reformasi internal , kami juga harus mendukung reformasi yang ada di K/L lain yang dampak anggarannya sangat besar. Apalagi bicara soal perubahan iklim, ternyata banyak sekali pengaruhnya kepada Kemenkeu," sambungnya.

Penerimaan Negara

Selain itu, dari sisi penerimaan negara, isu strategis Kemenkeu mencakup soal perpajakan seperti pemberian insentif fiskal secara terukur, serta optimalisasi PNBP dan pengelolaan SDA, aset dan dividen BUMN. Isu strategis dari program pengelolaan belanja negara termasuk peningkatan kualitas belanja dan penguatan efisiensi, serta penguatan kontrol kualitas terhadap Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Isu strategis terkait pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko di lingkup Kemenkeu pada tahun depan antara lain optimalisasi pengelolaan aset agar lebih produktif dan optimalisasi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan penguatan manajemen kas untuk menjadi fiscal buffer yang andal dan efisien. Sementara isu strategis untuk program dukungan manajemen Kemenkeu pada 2022 termasuk optimalisasi pengelolaan aset dan digitalisasi layanan Kemenkeu, serta mewujudkan organisasi dan SDM yang kolaboratif dan berbasis digital.

Reporter: Andina Librianty

Sumber: Liputan6.com

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Heboh Dana Perlinsos Rp496,8 T saat Pilpres, Ini Kata Menkeu Sri Mulyani
VIDEO: Heboh Dana Perlinsos Rp496,8 T saat Pilpres, Ini Kata Menkeu Sri Mulyani

Sri Mulyani memastikan anggaran itu juga disalurkan melalui kementerian/lembaga maupun non kementerian/lembaga

Baca Selengkapnya
Pemerintah Jokowi Selesaikan 190 Proyek Strategis Nasional dari 2016-2023, Nilai Investasi Rp1.515 Triliun
Pemerintah Jokowi Selesaikan 190 Proyek Strategis Nasional dari 2016-2023, Nilai Investasi Rp1.515 Triliun

Estimasi total serapan tenaga kerja langsung (direct) secara kumulatif dari penyelesaian 190 PSN tersebut mencapai 2,71 juta orang.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Sri Mulyani Ungkap Anggara Bansos Naik Rp20,5 T Jadi Rp493,5 T di Tahun Politik 2024
VIDEO: Sri Mulyani Ungkap Anggara Bansos Naik Rp20,5 T Jadi Rp493,5 T di Tahun Politik 2024

Sri Mulyani mencatat anggaran program bansos dalam APBN 2024 mencapai Rp496 triliun.

Baca Selengkapnya
Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Capai Rp427 M di Kuartal II-2023, Ini Kegunaannya
Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Capai Rp427 M di Kuartal II-2023, Ini Kegunaannya

Transaksi Kartu Kredit Pemerintah di 2022 mencapai Rp753 miliar, meningkat dibanding tahun 2019 sebesar Rp243 miliar.

Baca Selengkapnya
Bakal Ada 16 PSN Baru di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nilainya Capai Rp248,75 Triliun
Bakal Ada 16 PSN Baru di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nilainya Capai Rp248,75 Triliun

Airlangga menjelaskan nantinya proyek ini akan segera dijalankan pada pemerintahan baru presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Rombak Rencana Anggaran untuk Akomodasi Kementerian dan Lembaga Baru
Sri Mulyani Rombak Rencana Anggaran untuk Akomodasi Kementerian dan Lembaga Baru

Restrukturisasi anggaran itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang perlu diselesaikan dalam waktu singkat.

Baca Selengkapnya
KAI Dapat Suntikan Modal Rp2 Triliun tapi DPR Minta Ini
KAI Dapat Suntikan Modal Rp2 Triliun tapi DPR Minta Ini

Pemerintah perlu menyampaikan roadmap perkeretaapian Indonesia tentang kebutuhan transportasi penduduk.

Baca Selengkapnya
Airlangga Targetkan 41 Program Strategis Nasional Selesai Tahun Ini
Airlangga Targetkan 41 Program Strategis Nasional Selesai Tahun Ini

Secara kumulatif sepanjang 2016-2024 terdapat 198 proyek yang telah diselesaikan.

Baca Selengkapnya
16 PSN Ditargetkan Rampung di Akhir 2023, Ada Bendungan Hingga Jalan Tol
16 PSN Ditargetkan Rampung di Akhir 2023, Ada Bendungan Hingga Jalan Tol

Sisanya sebanyak 42 PSN, ditargetkan selesai setelah tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Diminta Prabowo Kembali Jadi Menteri Keuangan
Sri Mulyani Diminta Prabowo Kembali Jadi Menteri Keuangan

Sri Mulyani kembali akan menjadi Menteri Keuangan di kabinet Prabowo.

Baca Selengkapnya
Anggaran Polri Ternyata Ketiga Terbesar di Antara Kementerian dan Lembaga
Anggaran Polri Ternyata Ketiga Terbesar di Antara Kementerian dan Lembaga

Pagu indikatif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di tahun 2024 sebesar Rp99,26 triliun.

Baca Selengkapnya