Sri Mulyani Blak-blakan soal Respons 24 Obligor BLBI saat Dipanggil Satgas
Merdeka.com - Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI telah memanggil 24 obligor dan debitur yang mendapatkan dana BLBI pada krisis 1998. Ini dilakukan dalam rangka menagih hak negara.
"Sudah ada 24 pemanggilan kepada obligor dan debitur," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di kantor Kementerian Politik, Hukum dan HAM, Jakarta, Selasa (21/9).
Sri Mulyani menyebut ada berbagai respons dari para obligor dan debitur. Mereka pun terbagi dalam kelompok berdasarkan responnya.
-
Siapa yang dibantu oleh Bank BRI? Ketua Klaster Jambu Biji Tanwiedjie, Suyanto, mengatakan bahwa ketika memulai bertani jambu kristal masyarakat desa kerap mengandalkan Bank BRI untuk permodalan usaha.
-
Siapa yang terlibat? Konflik pribadi adalah konflik yang melibatkan satu individu dengan individu lainnya.
-
Siapa yang perlu merespons? Pada saat anak mulai menggunakan kata-kata kasar atau mengumpat, orangtua sebaiknya tidak diam saja dan harus langsung meresponsnya.
-
Siapa yang mendapat bantuan dari BRI? Unit usaha batik tulis Kebon Indah dan Lurik Sekar Asri di Kabupaten Klaten menjadi klaster UMKM yang dibantu oleh Bank BRI.
-
Siapa yang terlibat dalam program BRI? Menteri Penasihat Pembangunan Kedutaan Besar Inggris Jakarta, Amanda McLoughlin, mengatakan bahwa Program Akses Digital Pemerintah Inggris mengakui adanya peran penting dari segi akses dan literasi digital dalam memberdayakan bisnis yang dimiliki oleh perempuan.
-
Siapa yang menerima bantuan BRI? BRI Peduli Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir di Sumatera Barat
Kelompok pertama menjadi yang paling kooperatif. Alasannya, obligor dan debitur ini datang memenuhi panggilan Satgas BLBI dan mengakui memiliki utang kepada negara. Mereka pun datang dengan menyusun rencana penyelesaian utang. "Ini yang paling kooperatif," kata dia.
Kelompok kedua, yakni para obligor atau debitur yang hadir secara langsung atau diwakili dalam pemanggilan. Mereka datang untuk mewakili dan membawa rencana penyusunan pembayaran utang. Namun, Satgas menolak rencana yang diusulkan karena dianggap tidak realistis.
"Mereka juga mengakui namun mereka menyampaikan rencana penyelesaian untuk utang-utang mereka. Namun rencana tersebut mungkin tidak realistis dan ditolak oleh tim kita," kata dia.
Kelompok ketiga merupakan obligor dan debitur yang hadir dalam pemanggilan tersebut. Namun pihaknya menyatakan tidak memiliki utang kepada negara. "Ada yang hadir tapi menyatakan tidak punya utang kepada negara," kata dia.
Kelompok keempat, obligor dan debitur tidak hadir memenuhi pemanggilan Satgas BLBI. Namun mereka menyampaikan surat janji melunasi utang. "Ada juga yang tidak hadir tapi menyampaikan surat janji penyelesaian utang," kata dia.
Terakhir, kelompok yang tidak hadir baik secara langsung atau memberikan pernyataan tertulis. "Dan kelima adalah kelompok yang tidak hadir," kata Sri Mulyani.
Terus Tagih
Bendahara negara ini mengatakan, pemerintah melalui Satgas BLBI akan terus melakukan tindakan penagihan utang negara. Hal ini sesuai arahan dari Ketua Pengarah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM, Mahfud MD.
"Tim akan terus melakukan tindakan menagih utang negara," kata dia.
Sebagai informasi, dalam rangka penagihan utang negara terdapat dua kategori yakni obligor dan debitur. Dalam hal ini obligor merupakan pemilik bank yang mendapatkan dana BLBI. Sedangkan debitur merupakan pihak yang mendapatkan dana BLBI melalui bank.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sri Mulyani tegas menyinggung soal nalar publik sebelum menjelaskan lebih jauh terkait anggaran bansos.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani dengan santai menjawab berbagai pertanyaan tajam anggota dewan.
Baca SelengkapnyaSatgas BLBI masih mencari jalan keluar untuk mengatasi perbedaan hitungan utang antara obligor/debitur dan besaran utang yang ditetapkan pemerintah
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menepis tudingan para hakim MK yang menduga asal dana Bansos diraih dari automatic adjustment anggaran K/L
Baca SelengkapnyaStigma tersebut tak lepas dari konsekuensi keuangan negara sebagai instrumen politik.
Baca SelengkapnyaAda 4 perusahaan yang diduga melakukan fraud berpotensi merugikan negara hingga Rp2,5 triliun.
Baca SelengkapnyaSri selalu menjadi pendengar yang baik jika kementerian dan lembaga (K/L) meminta anggaran.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menyebut bagian dari risiko Bea Cukai yang bertugas untuk mengawasi pergerakan barang yang masuk dalam wilayah Indonesia.
Baca SelengkapnyaKekejaman yang kerap terjadi di dalam dunia pekerjaan akibat kurangnya rasa kebersamaan.
Baca SelengkapnyaNgabalin menilai keterangan empat menteri itu melengkapi apa yang dibutuhkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaDalam rapat tersebut, Sri Mulyani berpesan agar anggaran mampu digunakan dengan baik
Baca Selengkapnya