Follow
Sri Mulyani bongkar bukti tak efektifnya dana desa Rp 40 triliun
Merdeka.com - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 pada Oktober 2016 lalu.
Dalam APBN 2017 disebutkan pendapatan negara disepakati sebesar Rp 1.750 triliun, yang terdiri dari penerimaan dalam negeri sebesar Rp 1.748 triliun dan penerima hibah sebesar Rp 1.372 triliun.
Untuk belanja negara tahun 2017 disepakati sebesar Rp 2.080 triliun. Terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.315 triliun dan transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp 764 triliun.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
DPR ingin lakukan apa untuk mengembalikan kerugian negara? 'Pengembalian kerugian negara dari kasus korupsi yang ditangani lembaga penegak hukum meliputi Kejaksaan, Polri, dan KPK, masih jauh lebih kecil dibanding nilai korupsinya. Makanya, perlu ada terobosan dalam pendekatan penanganan korupsi. Dari primum remedium, menjadi ultimum remedium, yaitu hukum pidana sebagai jalan terakhir,' ujar Sahroni dalam paparannya (16/3).
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
-
Siapa anggota DPD yang memiliki harta Rp15,7 miliar? Mengutip Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Komeng mengaku memiliki harta senilai Rp15,7 miliar lebih.
-
DPR bantu apa buat inflasi? 'Hingga November kemarin, kita bisa lihat kondisi inflasi kita tetap rendah di kisaran 2,86 persen. Hal tersebut tentu berkat kinerja pemerintah yang mampu memastikan ketersediaan pasokan, dan menjamin kelancaran distribusi pangan. Termasuk senantiasa menjalin sinergi yang erat bersama Bank Indonesia selaku otoritas moneter,' ucap Puteri.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, transfer dana ke daerah pada tahun ini sudah sangat banyak, terdiri dari dana alokasi khusus (DAK), dana desa serta dana alokasi umum (DAU). Belanja pemerintah pusat dengan dengan dana ke daerah disebut hanya berbeda Rp 1 triliun saja.
"Transfer daerah sudah sangat besar, kita harapkan daerah bisa meningkatkan kapasitas melayani masyarakat dengan baik," ucap Sri Mulyani dalam acara investor gathering di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (7/2).
Selain itu, dengan besarnya dana untuk daerah, diharapkan daerah di seluruh Indonesia mampu memacu pertumbuhan ekonominya. Ani, sapaan akrab Sri Mulyani juga berharap agar banyak daerah yang terhubung ke pasar baru dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.
"Kita harapkan muncul pelaku ekonomi lama, setengah lama dan baru untuk investasi di Indonesia," katanya.
Meski demikian, Sri Mulyani masih menemukan berbagai fakta dari tidak efektifnya penyerapan transfer ke daerah dan dana desa di sejumlah daerah. Berikut selengkapnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Bendahara negara ini juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir Juli masih tetap terjaga positif.
Baca Selengkapnya
Angka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca Selengkapnya
Kemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.
Baca Selengkapnya
Jokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.
Baca Selengkapnya
Didapati dana Rp10 miliar hanya Rp2 miliar yang dibelanjakan untuk manfaat rakyat.
Baca Selengkapnya
Tahun ini pemerintah telah menganggarkan Rp70 triliun untuk dana desa. Dana desa ini dibagi menjadi dua, yakni dana desa non-BLT dan dana desa BLT.
Baca Selengkapnya
Anggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.
Baca Selengkapnya
Melalui BAS, Pemerintah pusat dan Daerah bisa mengkonsolidasikan program nasional seperti, program di sektor ketahanan pangan, hingga program ketahanan energi.
Baca Selengkapnya
DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani menegaskan bahwa tingkat defisit tersebut masih tergolong moderat dan aman.
Baca Selengkapnya
“Defisit fiskal diperkirakan berada pada kisaran 2,45-2,82 persen PDB,” kata Sri Mulyani.
Baca Selengkapnya