Sri Mulyani Buka-bukaan Upaya Pemerintah Jadikan RI Negara Berpenghasilan Tinggi
Merdeka.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkap berbagai upaya pemerintah untuk dapat keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap country). Harapannya, Indonesia dapat menjadi negara berpenghasilan tinggi.
Sri Mulyani menyebut, beberapa hal yang terus mendapat perhatian pemerintah adalah reformasi kelembagaan dan kebijakan. Strategi ini meliputi perbaikan dari sisi sumber daya manusia, reformasi birokrasi, transformasi ekonomi, implementasi kebijakan fiskal yang baik, hingga pembangunan infrastruktur.
"Tidak ada negara yang berpenghasilan tinggi jika infrastrukturnya tertinggal. Tantangan bagi kami adalah negara besar dengan geografis kepulauan. Kita harus berbicara tentang konektivitas masuk di dalamnya pelabuhan, bandara dan jaringan internet," ungkapnya dalam siaran pers Kominfo dikutip, Senin (29/5).
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Apa profesi Sri Mulyani saat ini? Hingga saat ini, Ia mesih menjabat sebagai menkeu selama dua periode kepemimpinan Jokowi di Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju.
-
Apa yang diungkapkan Sri Mulyani tentang bukber Kabinet Jokowi? Sangat terbatas, tidak semua menteri hadir termasuk dari PDIP, PKB dan NasDem.
-
Apa yang dilakukan Sri Mulyani setelah bertemu Jokowi? Namun, Sri Mulyani enggan bicara banyak setelah rapat bersama Jokowi. Dia menolak memberikan pernyataan dan enggan tanya jawab dengan awak media. Sembari menjawab singkat, ia cuma menunjukkan gestur minta maaf dengan tangannya.
-
Bagaimana Kemenkumham meningkatkan tata kelola pengadaan? Kemenkumham menjadi Kementerian/Lembaga (K/L) terbaik ke I dalam penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dengan nilai 95,77 (sangat baik).
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
Selanjutnya, reformasi terkait kebijakan fiskal juga terus diupayakan pemerintah melalui pengelolaan secara transparan dan akuntabel. Sehingga dalam pengelolaannya diperlukan komunikasi yang baik antara pemerintah kepada masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan publik.
"Jadi ini semua yang saya sebut reformasi yang bukan hanya merancang kebijakan yang tepat, tetapi bagaimana dapat menjelaskan, dan menyajikan kepada publik terutama efisiensi melalui penggunaan teknologi digital," ungkapnya.
Selain itu, melakukan disiplin fiskal dan reformasi institusi secara struktural juga menjadi hal yang sangat penting. Termasuk di dalamnya berupa pemberantasan praktik korupsi, meningkatkan kinerja untuk menjadi lebih transparan dan akuntabel, meski harus dengan melalui proses yang sangat panjang dan tidak mudah.
"Untuk suatu negara agar dapat berkinerja lebih baik, menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dan pertumbuhan yang lebih baik, Anda harus bekerja keras, mereformasi birokrasi Anda, memperbaiki infrastruktur Anda, meningkatkan sumber daya manusia Anda. Itulah yang kami lakukan dalam konteks tahun perjalanan ini," ujar Sri Mulyani.
Dia menilai, Indonesia merupakan termasuk suatu negara yang berkinerja relatif baik dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan menikmati ledakan komoditas ketika situasi geopolitik mengancam. Selain itu, Indonesia juga melakukan peningkatan penggunaan energi terbarukan dalam menghadapi krisis iklim.
"Itulah yang Indonesia lakukan, tidak selalu mudah, tetapi reformasi sebenarnya adalah salah satu hal yang sangat penting, bahkan selama pandemi Indonesia banyak mengadopsi reformasi," ungkapnya.
Sementara, bentuk reformasi lainya yang juga dilakukan adalah berupa reformasi di bidang perpajakan. Kemudian, reformasi di sektor keuangan, dan perbaikan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Ini adalah reformasi yang sedang berlangsung. Dan sekali lagi, mereformasi semua infrastruktur, sumber daya manusia, lembaga, kebijakan, sistem demokrasi tidak selalu mudah. tetapi kami sedang melakukannya dan kami membuat kemajuan yang cukup baik dalam hal ini," ucap Sri Mulyani.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sri Mulyani mengakui, saat ini, masih terdapat kesenjangan infrastruktur di antara wilayah Indonesia.
Baca SelengkapnyaKementerian Keuangan tengah mengoptimalkan penerimaan melalui aset negara.
Baca SelengkapnyaLewat bidang pendidikan dan kesehatan, Indonesia bisa keluar dari jebakan negara pendapatan menengah.
Baca SelengkapnyaKondisi ekonomi Indonesia saat ini makin solid, ditandai dengan indikator fundamental seperti pertumbuhan ekonomi yang mampu mencapai 5,17% di kuartal 2-2023
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani menilai menuju target tersebut bukan perkara gampang.
Baca SelengkapnyaDengan pajak, masyarakat dapat memperoleh hak dasar pendidikan. Khususnya, bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terluar dan terpencil dari kawasan Indonesia
Baca SelengkapnyaIni merupakan upaya berkelanjutan yang telah dimulai sejak era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto hingga era reformasi.
Baca SelengkapnyaUntuk memitigasi tantangan tersebut, Kementerian Keuangan berencana untuk melakukan reformasi pada sejumlah aspek.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan oleh suatu negara.
Baca SelengkapnyaPemerintah perlu menetapkan berbagai kebijakan guna memajukan perekonomian Indonesia.
Baca SelengkapnyaRestrukturisasi anggaran itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang perlu diselesaikan dalam waktu singkat.
Baca Selengkapnya