Follow
Sri Mulyani Catat Pembiayaan Utang Capai Rp647 Triliun Hingga 30 September 2021
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat, pembiayaan utang telah mencapai Rp647,2 triliun hingga 30 September 2021. Utang tersebut terdiri dari SBN Neto sebesar Rp666,7 triliun dan pinjaman neto sebesar minus Rp19,5 triliun.
"Pembiayaan utang hingga 30 September 2021 telah terealisasi sebesar Rp647,2 triliun dengan SBN neto sebesar Rp 666,7 triliun dan pinjaman neto sebesar minus Rp19,5 triliun," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (25/10).
Dengan demikian, defisit APBN mencapai Rp452,0 triliun dengan rasio 2,74 persen PDB. Sementara realisasi Pembiayaan APBN mencapai Rp621,9 triliun atau 61,8 persen dari target yang berperan sebagai penyangga kebutuhan defisit.
-
Siapa yang bertanggung jawab pada APBN? Fungsi otorisasi, APBN sebagai dasar dalam mengatur pendapatan dan belanja negara di setiap tahun. Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Apa yang dimaksud dengan APBN? APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini merupakan rencana keuangan pemerintah yang mencakup semua pemasukan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran.
-
Dimana sumber APBN berasal? Pemasukan dalam APBN berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan dari perusahaan negara, hibah dan bantuan luar negeri, serta sumber pendapatan lainnya.
-
Kenapa PDB per kapita Indonesia ditargetkan naik? Dia menyebut target ambisius ini mencakup peningkatan PDB sekitar Rp13.000 triliun. kata Dirgayuza dalam acara Economist Gathering INDEF, Jakarta, Senin (29/07). 'Nah, kita punya target selama 5 tahun ke depan untuk meningkatkan PDB kita sebesar sekiranya kurang lebih Rp13.000 triliun. Jadi kita mau naik ke 35.500,' Menurut Setiawan, pencapaian target ini krusial untuk menghindari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) yang dapat menghambat kemajuan ekonomi Indonesia.
-
Bagaimana cara Prabowo-Gibran atasi utang? Sehingga, untuk bisa melunasi utang-utang tersebut, hal pertama yang harus dilakukan Pemerintahan Prabowo-Gibran harus mengevaluasi pengolahan kebijakan fiskal.
-
Apa yang dibiayai oleh APBN untuk Kalimantan Timur? Subsidi Angkutan Udara Penumpang untuk penerbangan perintis ke wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) selama ini dibiayai oleh APBN melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Selama 2021, partisipasi Bank Indonesia untuk pembiayaan telah mencapai Rp142,7 triliun. Terdiri dari instrumen SUN Rp97,5 triliun dan SBSN Rp45,2 triliun.
"Pembiayaan utang dilakukan dengan hati-hati mengantisipasi perkembangan kondisi APBN dan volatilitas pasar keuangan," kata Sri Mulyani.
Di akhir kuartal III-2021, pemerintah telah menurunkan target lelang SBN. Alasannya, pemerintah ingin memanfaatkan Sisa Anggaran Lebih (SAL) dari APBN tahun-tahun sebelumnya sebagai optimalisasi likuiditas. Sisi lain pemerintah mewaspadai risiko dari tapering di akhir tahun dan kenaikan yield.
"Namun berbagai risiko antara lain tapering di akhir tahun serta potensi kenaikan yield harus terus diwaspadai," kata dia.
Selain itu pada periode yang sama, pembiayaan investasi telah mencapai Rp75,2 triliun. Akselerasi pembiayaan investasi ini digunakan untuk mendukung sektor prioritas seperti pendidikan dan infrastruktur.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Angka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca Selengkapnya
Bendahara negara ini juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir Juli masih tetap terjaga positif.
Baca Selengkapnya
“Defisit fiskal diperkirakan berada pada kisaran 2,45-2,82 persen PDB,” kata Sri Mulyani.
Baca Selengkapnya
Realisasi ini setara dengan 0,71 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Baca Selengkapnya
Pada APBN 2019, defisit sebesar Rp348,7 triliun atau 2,20 persen terhadap PDB.
Baca Selengkapnya
Realisasi tersebut setara dengan 33,1 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp648,1 triliun.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani mencatat APBN Surplus Rp67,7 Triliun per Kuartal II-2023
Baca Selengkapnya
Dalam periode yang sama di tahun lalu, penarikan utang sebesar Rp480,4 triliun.
Baca Selengkapnya
Pendapatan negara sampai 12 Desember 2023 tercatat mencapai Rp2.553,2 triliun.
Baca Selengkapnya
Kendati begitu, angka ini masih lebih kecil dibandingkan dengan pagu defisit APBN 2024.
Baca Selengkapnya
Angka tersebut sudah mencapai 101,3 persen dari targetAPBN 2023.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani melaporkan APBN mengalami surplus Rp22,8 triliun hingga 15 Maret 2024.
Baca Selengkapnya