Sri Mulyani dan DPR sepakati RUU Pertanggungjawaban APBN 2017

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Agenda rapat tersebut untuk menandatangani pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. RUU ini kemudian akan disahkan dalam rapat paripurna.

"Atas nama pemerintah dan saya tahu keseluruhan kementerian lembaga yang telah menyusun LKPP yang telah diaudit oleh BPK dan terus menerus kita ingin perbaiki kualitas pengelolaan dari keuangan negara terutama dari APBN," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (26/7).

Sri Mulyani mengatakan, pihaknya akan mengikuti dan meningkatkan perbaikan dari akuntabilitas APBN dengan terus menjalankan rekomendasi yang diberikan oleh BPK maupun anggota DPR. Sehingga, ke depan pengelolaan APBN lebih baik.

"Kami telah melakukan tugas konstitusi tersebut dengan sebaik-baiknya. Saya menganggap hubungan dengan banggar seluruh pimpinan maupun anggota berjalan luar biasa baik. Sehingga keseluruhan pembahasan mengenai pertanggungjawaban APBN 2017 yang dituangkan dalam rencana UU ini bisa berjalan secara konstruktif," jelasnya.

Dengan disahkannya RUU tersebut, Kementerian Keuangan mewakili pemerintah menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pimpinan dan para anggota Badan Anggaran DPR yang selama ini terus menerus menyelesaikan tugas konstitusi dan akuntabilitas dari UU APBN 2017.

"Semoga yang kita laksanakan ini adalah terus menjaga semangat di dalam menjaga konstitusi dan terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan negara secara umum untuk kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia," tandasnya.