Sri Mulyani: Defisit Anggaran di 2020 Capai Rp947,6 Triliun
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2020 sebesar Rp947,6 triliun atau 6,14 persen terhadap PDB. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2019.
"Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja Negara, Defisit APBN TA 2020 tercatat sebesar Rp947,6 triliun. Realisasi defisit APBN TA 2020 tersebut adalah 6,14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2020," kata Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna DPR-RI, Jakarta, Kamis (15/7).
Defisit ini diperoleh karena pendapatan atau penerimaan negara sepanjang 2020 hanya Rp1.647,7 triliun. Sedangkan total belanja pemerintah dalam periode yang sama mencapai Rp2.595,4 triliun.
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Apa pertumbuhan ekonomi RI di Kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Mengapa realisasi perlinsos Kemensos tahun 2023 rendah? 'Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan 2 bulan pada bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari bansos Kemensos pada bulan Januari—Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan perbankan,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Apa total utang Amerika Serikat? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
-
Bagaimana Kejagung hitung kerugian negara? 'Hari ini temen-temen penyidik sedang berkomunikasi dengan BPKP dan ahli yang lain hari ini. Lagi dilakukan perhitungan, konfrontasi dan diskusi formulasinya seperti apa,' kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana kepada wartawan, Rabu (3/4).
Khusus pendapatan negara disumbang dari penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan penerimaan hibah. Penerimaan perpajakan di 2020 mencapai Rp1.285,1 triliun, atau 91,5 persen dari target APBN 2020.
Penerimaan perpajakan ini terdiri dari pajak dalam negeri sebesar Rp1.248,4 triliun dan pajak perdagangan internasional sebesar Rp36,7 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan di 2020 tersebut menurun Rp261 triliun atau 16,8 persen dibandingkan dengan realisasi 2019.
Pendapatan negara selanjutnya disumbang PNBP dalam tahun anggaran 2020 berjumlah Rp343,8 triliun, yang berarti 116,8 persen dari target APBN TA 2020. PNBP ini terdiri dari penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp97,2 triliun, pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan sebesar Rp66,1 triliun, PNBP lainnya sebesar Rp111,2 triliun, dan pendapatan BLU sebesar Rp 69,3 triliun.
Belanja Negara
Realisasi belanja negara di 2020 tercatat sebesar Rp 2.595,4 triliun atau 94,7 persen dari target APBN 2020. Terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.832,9 triliun, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 762,5 triliun.
"Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 sebesar Rp2.595,4 triliun atau 94,7 persen dari APBN TA 2020," kata Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna DPR-RI, Jakarta, Kamis (15/7).
Sri Mulyani mengatakan, belanja negara baik dalam bentuk Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa berperan cukup besar dalam memberikan stimulus terhadap perekonomian. Dia menjabarkan, realisasi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.832,9 triliun atau 92,8 persen dari pagu APBN TA 2020.
Terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp380,5 triliun, belanja barang sebesar Rp422,3 triliun, belanja modal sebesar Rp191 triliun dan pembayaran bunga utang sebesar Rp314,1 triliun. Lalu subsidi sebesar Rp196,2 triliun, belanja hibah sebesar Rp6,3 triliun, belanja bantuan sosial sebesar Rp202,5 triliun, dan belanja lain-lain sebesar Rp120,0 triliun.
Sementara itu, realisasi transfer ke daerah dan Dana Desa dalam di 2020 sebesar Rp762,5 triliun atau 99,8 persen dari pagu APBN TA 2020. Terdiri dari dana perimbangan sebesar Rp652,1 triliun, dana insentif daerah sebesar Rp18,5 triliun, dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp1,3 triliun, dana otonomi khusus sebesar Rp19,5 triliun, dan dana desa sebesar Rp71,1 triliun.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pada APBN 2019, defisit sebesar Rp348,7 triliun atau 2,20 persen terhadap PDB.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca SelengkapnyaBendahara negara ini juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir Juli masih tetap terjaga positif.
Baca SelengkapnyaAPBN pada bulan Oktober mengalami defisit Rp700 miliar atau 0,003 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Baca SelengkapnyaKendati begitu, angka ini masih lebih kecil dibandingkan dengan pagu defisit APBN 2024.
Baca SelengkapnyaPendapatan negara jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni 7,6 persen secara tahunan
Baca SelengkapnyaPendapatan negara sampai 12 Desember 2023 tercatat mencapai Rp2.553,2 triliun.
Baca SelengkapnyaNamun demikian, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 5, 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Baca SelengkapnyaSri Mulyani merinci, penerimaan pajak terbesar disumbang Pajak penghasilan (PPh) Non Migas mencapai Rp593,76 triliun.
Baca SelengkapnyaMeski mengalami defisit, kinerja APBN selama Agustus diklaim mengalami perbaikan.
Baca Selengkapnya“Defisit fiskal diperkirakan berada pada kisaran 2,45-2,82 persen PDB,” kata Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat APBN Surplus Rp67,7 Triliun per Kuartal II-2023
Baca Selengkapnya