Sri Mulyani: Defisit APBN Capai Rp101 Triliun Hingga April 2019
Merdeka.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir April 2019 sebesar Rp101 triliun. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan posisi April tahun lalu sebesar Rp54,9 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit APBN hingga April 2019 ini disumbang oleh pendapatan negara sebesar Rp530,7 triliun atau 24,51 persen dari target APBN 2019. Angka ini tumbuh tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp528 triliun
Sementara itu dari realisasi belanja negara, tercatat mencapai Rp631,78 triliun atau sudah 25,67 persen dari pagu APBN 2019. Realisasi tersebut sekitar 8,38 persen dibandingkan realisasi APBN pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp582,95 triliun.
-
Dimana sumber APBN berasal? Pemasukan dalam APBN berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan dari perusahaan negara, hibah dan bantuan luar negeri, serta sumber pendapatan lainnya.
-
Siapa yang bertanggung jawab pada APBN? Fungsi otorisasi, APBN sebagai dasar dalam mengatur pendapatan dan belanja negara di setiap tahun. Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Apa itu APBN? Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia, yang mencakup penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran, yakni dari 1 Januari hingga 31 Desember.
-
Apa rencana Prabowo untuk meningkatkan pendapatan negara? Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana akan membuat lembaga khusus bernama Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk memaksimalkan pendapatan negara.
-
Apa yang dimaksud dengan APBN? APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini merupakan rencana keuangan pemerintah yang mencakup semua pemasukan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran.
-
Apa yang membuat cadangan devisa RI meningkat? 'Kenaikan posisi cadangan devisa tersebut dipengaruhi oleh penerimaan pajak. Faktor lainnya, jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, di tengah kebutuhan stabilisasi nilai tukar Rupiah sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.'
"Dengan demikian, defisit APBN hingga 31 April 2019 sebesar Rp 101 triliun atau 34,1 persen dari PDB. Ini lebih dalam dibandingkan realisasi defisit periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp54,9 triliun," ujar Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta, Kamis (16/5).
Secara rinci, untuk pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp436,4 triliun atau sudah mencapai 24,43 persen dari target. Angka ini tumbuh 4,72 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar Rp416,7 triliun.
Dari sisi realisasi belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat mencapai Rp370,05 triliun atau sudah 22,64 persen dari pagu APBN 2019. Realisasi ini juga tumbuh 11,79 persen dibandingkan pada periode yang sama tahun 2018.
Adapun untuk realisasi pembiayaan anggaran hingga April 2019 tercatat sebesar Rp143,84 triliun. Pemerintah juga merealisasikan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp261,63 triliun atau sudah 31,66 persen dari pagu APBN 2019. Angka ini tumbuh sebesar 3,89 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2018.
"Berdasarkan capaian sampai akhir April 2019, diperkirakan pelaksanaan APBN 2019 dapat tetap terjaga untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi dan defisit APBN," tutup Sri Mulyani.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Angka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca SelengkapnyaBendahara negara ini juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir Juli masih tetap terjaga positif.
Baca SelengkapnyaPada APBN 2019, defisit sebesar Rp348,7 triliun atau 2,20 persen terhadap PDB.
Baca Selengkapnya“Defisit fiskal diperkirakan berada pada kisaran 2,45-2,82 persen PDB,” kata Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaDengan capaian ini, untuk keseimbangan primer mengalami surplus mencapai Rp122,1 triliun.
Baca SelengkapnyaNamun demikian, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 5, 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Baca SelengkapnyaKendati begitu, angka ini masih lebih kecil dibandingkan dengan pagu defisit APBN 2024.
Baca SelengkapnyaPendapatan negara sampai 12 Desember 2023 tercatat mencapai Rp2.553,2 triliun.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani merinci, penerimaan pajak terbesar disumbang Pajak penghasilan (PPh) Non Migas mencapai Rp593,76 triliun.
Baca SelengkapnyaRealisasi ini setara dengan 0,71 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah mencapai 101,3 persen dari targetAPBN 2023.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat APBN Surplus Rp67,7 Triliun per Kuartal II-2023
Baca Selengkapnya