Sri Mulyani: Desain belanja daerah mengkhawatirkan, terlalu banyak program
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyindir pengelolaan anggaran oleh sebagian daerah yang tidak optimal. Menurut Sri Mulyani, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebanyak 20 persen digunakan untuk belanja modal di daerah. Namun, uang tersebut tidak semuanya dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh daerah.
Penyebabnya antara lain, pemerintah daerah terlalu banyak membuat program program yang seharusnya bisa disederhanakan. Program daerah yang berjumlah ribuan tersebut, tidak jarang hanya membuat bingung dan tidak menghasilkan.
"Kalau kita lihat desain dari belanja di daerah itu lebih mengkhawatirkan lagi. Daerah cenderung membuat ribuan program, kita mendapatkan 19.500 program. Padahal tujuannya cuma satu, membuat masyarakat makmur dan adil tapi programnya ribuan," ujar Sri Mulyani di Gedung Dhanapala, Jakarta, Rabu (6/12).
-
Mengapa Pemkot Medan melakukan penyesuaian cascading program? Dalam menangani permasalahan kemiskinan ekstrem dan penurunan tingkat pengangguran terbuka, Pemkot Medan melakukan penyesuaian cascading program-program yang berhubungan langsung dengan rencana aksi terpadu kemiskinan ekstrem sekaligus penurunan tingkat pengangguran terbuka sehingga program-program pembangunan lebih terarah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
-
Apa saja program dalam reformasi kelurahan? Sedangkan reformasi pemberdayaan masyarakat kelurahan dicanangkan lima program yaitu penguatan kegiatan penanganan stunting; penguatan kegiatan untuk pendampingan pengembangan kebudayaan; penguatan kegiatan untuk pembangunan lingkungan yang mendukung perekonomian, sosial dan pengembangan kebudayaan; penguatan kegiatan pemberdayaan perekonomian; serta penguatan kegiatan untuk penanganan kemiskinan.
-
Gimana caranya program ini diwujudkan? 'Ini bukan teori, karena saya sudah mempraktikkannya selama memimpin Jawa Tengah. Saya buat SMKN Jateng, sekolah boarding gratis khusus anak miskin. Saat ini, 100 persen lulusannya sudah bekerja dan mereka bisa menjadi penopang ekonomi keluarga,'
-
Apa solusi yang ditawarkan Dinas Pendidikan Palembang? Ansori mengaku akan mempertimbangkan usulan pembagian siswa dari sekolah dengan pendaftar berlebih. Tujuannya untuk mengisi banyaknya bangku kosong di sekolah itu.
-
Kenapa aplikasi Pemda punya nama nyeleneh? Di media sosial Instagram, ramai diperbincangkan aplikasi-aplikasi yang memiliki nama aneh. Malah cenderung berkonotasi negatif bagi sebagian orang. Nama-nama aplikasi jorok itu kebanyakan dimiliki oleh instansi pemerintah.
-
Bagaimana cara Pemda mengatasi masalah keuangan dalam rekrutmen PPPK? Karena hal itu, Pemda bersangkutan tetap menggunakan PPPK paruh waktu dan tidak menggunakan PPPK penuh waktu karena terkait keuangan gaji dan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Untuk itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut mendorong pemerintah daerah dapat membuat program dana desa lebih fokus dan terarah. Sebab, program yang terlalu banyak dan tidak fokus tidak akan menghasilkan manfaat yang optimal baik bagi negara maupun masyarakat.
"Kita bayangkan, baca sesuatu yang sedikit sudah pusing apalagi ribuan. Kalau tidak fokus ya tidak menghasilkan. Jadi, lebih baik melakukan program yang penting dan fokus terhadap apa yang mau dicapai," jelasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menyinggung bahwa anggaran tersebut banyak digunakan untuk hibah-hibah yang arahnya ke politik.
Baca SelengkapnyaSuharso mengatakan, kementeriannya tidak bisa mengontrol secara rinci terkait anggaran yang terpakai dalam program-program pembangunan nasional.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta pemerintah pusat dan daerah tidak membuat banyak program.
Baca SelengkapnyaIni alasan mengapa Sri Mulyani menjadi pejabat yang paling ditakuti pemerintah daerah.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan mengungkapkan kendala kesejahteran rakyat (kesra) karena kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah.
Baca SelengkapnyaSekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menanggapi soal ucapan Presiden. Meskipun Presiden tak menyebut spesifik daerah yang dimaksud.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, uang yang ada malah dipakai untuk hibah-hibah politis.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi memerintahkan kementerian lembaga untuk membuat aplikasi baru.
Baca SelengkapnyaMelalui BAS, Pemerintah pusat dan Daerah bisa mengkonsolidasikan program nasional seperti, program di sektor ketahanan pangan, hingga program ketahanan energi.
Baca SelengkapnyaPenambahan 44 kementerian ini berpotensi untuk mengancam pelaksanaan program prioritas.
Baca SelengkapnyaTerbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.
Baca SelengkapnyaPembuatan ribuan aplikasi instansi pemerintah menelan anggaran hingga Rp6,2 triliun.
Baca Selengkapnya