Sri Mulyani di Depan Pemda: Saya Benci Kalau Anggaran Dikorupsi
Merdeka.com - Pemerintah pusat hingga saat ini tercatat telah melakukan transfer ke daerah sebesar Rp 826,8 Triliun, di mana sebesar Rp 756,8 Triliun dialokasikan untuk dana daerah sementara sisanya Rp 70 Triliun untuk dana desa.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan agar para kepala daerah mulai dari Gubernur, Bupati, hingga Lurah yang mendapat mandat menggunakannya dengan sebaik-baiknya tanpa dikorupsi atau disalahgunakan. Selain itu, dana tersebut harus mampu meningkatkan kinerja pemerintahan di daerah.
"Saya itu yang penting anggaran dialokasikan berdasarkan kinerja. Saya paling benci kalau anggaran dikorupsi, saya sangat tidak suka, karena itu kejahatan yang paling tinggi," kata dia dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Camat, di Hotel Ciputra, Jakarta, Rabu (20/3).
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Apa yang Kemendagri minta kepala daerah lakukan terkait inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
-
Apa yang diminta Mendagri kepada Pemda terkait inflasi? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) agar terus memonitor perkembangan inflasi di wilayahnya masing-masing.
-
Bagaimana Kemendagri minta daerah kendalikan inflasi? Tomsi menjelaskan, salah satu upaya pengendalian inflasi yang dapat dilakukan adalah berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk memenuhi kebutuhan pasokan. Koordinasi ini merupakan bagian dari agenda perencanaan pemenuhan. Ini berbeda dengan upaya inspeksi mendadak ke pasar yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan memahami permasalahan lokal.
Dia menegaskan, pejabat daerah harus memiliki program dan perencanaan yang jelas agar realisasi dan serapan anggaran tersebut bisa dilakukan dengan cepat dan tepat. "Saya sangat tidak suka jika ada alokasi anggaran yang masuk tapi tidak ada hasil, misalnya bikin jalan ngaco, tidak bisa buat program yang baik untuk rakyat, saya benci sekali itu," ujarnya.
"Oleh karena itu, saya harap camat yang duduk disini yang bisa membuat kelurahan Indonesia luar biasa baik," dia menambahkan.
Dia juga berpesan agar para camat dapat memiliki peranan dan terjun langsung berhadapan dengan rakyat.
"Juga bisa menjadi pembina, bukan hanya sekadar mengawasi, sehingga keseluruhan jahitan sistem kenegaraan bisa secara rapi dan efektif jalan hingga level paling bawah. Tolong jangan hanya mikirin duit, kita hidup punya tujuan yang besar dari sekadar duit," tutupnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ini alasan mengapa Sri Mulyani menjadi pejabat yang paling ditakuti pemerintah daerah.
Baca SelengkapnyaPidato penutup Menkeu disambut dengan standing applause para anggota Banggar DPR RI yang hadir.
Baca SelengkapnyaKementerian Keuangan tengah mengoptimalkan penerimaan melalui aset negara.
Baca SelengkapnyaPrabowo meminta bendahara negara memantau duit negara di tiap kementerian agar digunakan untuk kepentingan rakyat.
Baca SelengkapnyaSri selalu menjadi pendengar yang baik jika kementerian dan lembaga (K/L) meminta anggaran.
Baca SelengkapnyaPagu indikatif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di tahun 2024 sebesar Rp99,26 triliun.
Baca SelengkapnyaLewat akun media sosialnya Sri Mulyani membagikan momen terakhir berbicara sebagai Menteri Keuangan di Badan Anggaran.
Baca SelengkapnyaTerbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.
Baca SelengkapnyaDalam rapat, sejumlah menteri hingga Kapolri Listyo Sigit dan Panglima TNI Agus Subianto memperhatikan serius
Baca SelengkapnyaDalam rapat tersebut, Sri Mulyani berpesan agar anggaran mampu digunakan dengan baik
Baca SelengkapnyaPrabowo ingin Indonesia menjadi negara kaya. Menurutnya, tak ada alasan RI tidak bisa mewujudkan itu.
Baca Selengkapnya