Sri Mulyani: Di Masa Depan, Robot yang Bekerja Akan Bayar Pajak Penghasilan
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal bahwa pemerintah akan mengkaji kebijakan fiskal terkait pengenaan pajak terhadap robot. Hal ini dilakukan karena semakin banyaknya pekerjaan yang dapat digarap oleh robot dan tidak lagi mengandalkan tenaga manusia.
"Kalau dunia ini semakin otomatisasi dan robot jadi faktor produksi yang mengganti tenaga kerja manusia cukup besar, maka yang akan muncul dua kebijakan fiskal. Pertama robot yang bekerja bayar pajak penghasilan dan (kedua) manusia yang tidak kerja dikasih income," ujarnya di Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (8/1).
Sri Mulyani mengatakan, seiring perkembangan zaman yang kian pesat, pemimpin negara di dunia memang terus mencari upaya untuk memberi dana manfaat (unemployment benefit) bagi manusia yang mengalami pengurangan pendapatan akibat tergantikan oleh robot.
-
Apa profesi Sri Mulyani saat ini? Hingga saat ini, Ia mesih menjabat sebagai menkeu selama dua periode kepemimpinan Jokowi di Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju.
-
Apa kontribusi AI terhadap ekonomi Indonesia? Artificial Intelligence (AI) punya kontribusi yang menggiurkan bagi ekonomi Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, mengatakan Artificial Intelligence (AI) memiliki peran besar dalam mengubah lanskap industri telekomunikasi.
-
Apa peran AI bagi pelaku usaha? AI kini punya peran fundamental agar pekerjaan selesai lebih efektif dan efisien.
-
Gimana pengaruh teknologi ke tenaga kerja? Kondisi ini ditambah efisiensi penggunaan tenaga kerja sebagai akibat inovasi teknologi
-
Bagaimana AI membantu pekerjaan? Semisal penggunaan Chat GPT yang membantu pekerjaan menjadi lebih efisien di tempat kerja dan kehidupan.
-
Bagaimana kecerdasan buatan membantu pekerjaan manusia? Dengan ini, peran dari manusia akan dapat dioptimalkan melalui teknologi.
Untuk memberi unemployment benefit ini, maka sumber pendapatan adalah melalui pengenaan pajak pada robot. "Karena tidak mungkin di APBN negara manapun, baik negara maju sekalipun, untuk kasih income kepada yang tidak kerja, kalau negara tidak mendapatkan revenue," katanya.
Pengenaan pajak pada robot sudah menjadi pembahasan negara-negara di dunia dalam perekonomian ke depan. Kemenkeu sendiri akan terus menjaga kebijakan fiskal dengan memperhatikan perubahan di masa depan, di samping juga mengelola kebijakan di masa kini.
"Ini suatu rezim masa depan, kalau kita bayangkan seperti film Robocop yang semua polisinya robot tersebut ada di dunia nyata, lalu manusia ngapain? Ini pertanyaan yang fundamental dibahas dalam kebijakan publik. Poinnya adalah kita harus lihat struktur dari pasar pekerja kita, siapa yang bekerja, dapat income berapa, harus bayar pajak apa, dan untuk siapa," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gig economy bisa mempekerjakan seseorang di dalam negeri maupun luar negeri.
Baca SelengkapnyaPekerjaan yang bergerak di bidang AI, pemrograman dan komputasi menjadi jenis pekerjaan yang akan terus berkembang ke depannya.
Baca SelengkapnyaGaji karyawan cenderung naik terlihat dari sumbangan pajak yang terus meningkat.
Baca SelengkapnyaDengan pajak, masyarakat dapat memperoleh hak dasar pendidikan. Khususnya, bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terluar dan terpencil dari kawasan Indonesia
Baca SelengkapnyaKemunculan otomasi dan AI ini membuat semua negara kesulitan untuk membuka lapangan pekerjaan baru bagi warganya.
Baca SelengkapnyaWEF melaporkan bahwa dominasi penggunaan kecerdasan buatan atau AI akan berdampak pada struktur pasar tenaga kerja.
Baca SelengkapnyaDikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya pengangguran karena para pengusaha mengurangi pekerjanya, karena menurunnya pendapatan perusahaan.
Baca SelengkapnyaBerikut adalah proyeksi robot yang bisa menggerus lapangan pekerjaan umat manusia.
Baca SelengkapnyaProses mencapai target penerimaan pajak tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor.
Baca SelengkapnyaKemajuan pesat kecerdasan buatan menimbulkan kegembiraan dan kekhawatiran.
Baca SelengkapnyaSecara jadwal, Jokowi akan menyampaikan Nota Keuangan dan RUU APBN 2025 pada 16 Agustus 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaSederet pesan untuk calon menteri keuangan era kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnya