Sri Mulyani: Digitalisasi Sulit Terjadi Bila Wilayah RI Belum Terkoneksi Internet
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, tranformasi digital tidak mungkin terjadi apabila sebagian Indonesia belum terkoneksi dengan layanan internet. Sebab, tanpa dukungan internet daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T) akan semakin tertinggal.
"Transformasi digital tidak mungkin terjadi kalau sebagain Indonesia belum terkoneksi dengan layanan internet, karena mereka akan semakin tertinggal," ujar Sri Mulyani, Jakarta, Senin (5/4).
Sri Mulyani melanjutkan, untuk mendukung ketersediaan internet di daerah Kementerian Keuangan memberikan dukungan fiskal. Salah satunya melalui dukungan APBN sebesar Rp17 triliun dan TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) sebesar Rp9 triliun.
-
Apa saja yang dibutuhkan untuk transformasi digital di Indonesia? Ada dua hal yang menjadi poin penting. Pertama, talenta dan yang kedua adalah infrastruktur digital.
-
Bagaimana Kemenkominfo menghilangkan kesenjangan digital? 'Saya kira semua berkomitmen menghilangkan yang namanya digital devide sehingga tidak ada yang tertinggal, no one left behind,' tandasnya.
-
Kapan Menkominfo akan ke daerah 3T? 'Karena saya perempuan, saya juga akan menambahkan bagaimana internet ramah anak dan pembenahan ruang digital. Kemudian dalam waktu dekat, saya bersama dengan Wakil Menteri akan ke daearh 3T terutama timur Indonesia. Kita akan memerika koneksi internet di sana. Internet harus cepat dan merata. Sebagaimana diketahui, 98 persen koneksi internet merata tapi belum cepat,' jelas dia.
-
Mengapa Indonesia kekurangan talenta digital? Sayangnya, di saat adopsi teknologi itu makin gencar dilakukan di negara-negara lain, Indonesia justru masih banyak kekurangan talenta.
-
Di mana warga negara tidak terkoneksi internet? Mereka menyebutkan bahwa sebanyak 2,7 miliar orang di dunia belum mendapatkan akses internet.
-
Kenapa penyebaran internet di daerah 3T penting? 'Survei ini bukan hanya tentang angka tetapi juga cerminan dan realitas dan tantangan yang dihadapi dalam pemerataan akses internet ke seluruh kawasan di Indonesia. Terutama di daerah 3T atau daerah yang tertinggal,' ujar Ketua Umum APJII Muhammad Arif di Jakarta, Selasa (17/9).
"APBN tahun 2021 ini untuk belanja Kementerian Lembaga sebesar Rp17 triliun dan TKDD Rp9 triliun itu merupakan satu bagian mendukung rencana 5 tahun dalam rangka menjangkau seluruh daerah di Indonesia supaya bisa terkoneksi internet," jelasnya.
Dia mengatakan, pemerintah membelanjakan hampir Rp17 triliun untuk mendukung ketersedian internet hingga 2024. Dukungan ini diharapkan mampu mendorong penyediaan ketersediaan internet di 9133 desa di wilayah 3T.
"Ini tujuannya agar 9.113 desa yang di wilayah 3T itu bisa kemudian terkoneksi intenet. 93.900 sekolah dan pesenteren bisa masuk jaringan internet, 3.700 puskemas yang belum terkoneksi internet bisa terkoneksi, kemudian 6.000 polsek dan koramil, dan 47.900 desa dan kecamatan," paparnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, ketersediaan internet melalui dukungan fiskal ini kemudian akan menciptakan transformasi keadilan. Sebab, internet tak lagi hanya dinikmati di kota-kota besar.
"Itu inti dari transformasi berkeadilan yaitu transformasi digital apabila belanja di bidang infrastruktur untuk konektivitas digital bisa dibangun. Itu butuh anggaran belanja sangar besar baik belanja melalui Kementerian Lembaga hingga TKDD," jelasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerataan dan kecepatan internet masuk dalam visi Indonesia Digital 2045.
Baca SelengkapnyaIa tak ingin program yang terganjal kasus korupsi di era Johny G Plate tersebut kembali tersendat.
Baca SelengkapnyaWajar jika Starlink diberikan karpet merah oleh pemerintah. Pasalnya Indonesia butuh keberadaan Starlink.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani menilai menuju target tersebut bukan perkara gampang.
Baca SelengkapnyaEkosistem penyelenggara internet akan terganggu jika Starlink beroperasi di perkotaan.
Baca SelengkapnyaMembangun infrastruktur penyiaran di daerah ini butuh ekstra perjuangan.
Baca SelengkapnyaBTS akan tetap diperlukan meskipun ada teknologi satelit. Keduanya saling melengkapi.
Baca SelengkapnyaBerikut adalah tiga hal yang menjadi penghambat meluasnya jaringan 5G.
Baca SelengkapnyaData menunjukkan peningkatan akses internet di wilayah tertinggal yang sebelumnya sulit untuk menjangkau teknologi informasi.
Baca SelengkapnyaLonjakan inflasi yang dirasakan oleh sejumlah negara mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, termasuk di Indonesia.
Baca SelengkapnyaAda indikasi bila pemerintah tidak segera melelang frekuensi 5G, maka digitalisasi akan terganggu.
Baca SelengkapnyaBagi para pebisnis kelas UMKM, digitalisasi membawa bisnis konvensionalnya naik level.
Baca Selengkapnya