Sri Mulyani Dikritik Tak Mampu Lirik Keuntungan dari Perang Dagang

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna bersama pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Agenda rapat kali ini yaitu tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas kerangka-kerangka ekonomi makro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2020.

Rapat dibuka sekitar pukul 14.02 WIB oleh Anggota Dewan Fraksi Gerindra, Fadli Zon dan diikuti sekitar 121 anggota dewan yang hadir di ruangan.

Salah satu anggota rapat dari fraksi Gerindra, Bambang Haryo menyampaikan pandangannya terkait kondisi ekonomi global saat ini yakni terkait perang dagang atau trade war antara Amerika Serikat (AS) dengan China. Menurutnya, apa yang selama ini disampaikan oleh pemerintah mengenai dampak trade war adalah tidak benar.

"Selalu menteri kita ini mengatakan ekonomi kita mengalami penurunan akibat dari tarde war. Kami tidak sependapat," kata dia, di ruang rapat Paripurna DPR, Jakarta, Selasa (11/6).

Dia menyebutkan, seharusnya perang dagang dijadikan momen kebangkitan industri manufaktur dalam negeri. Namun pada kenyataannya, peluang itu malah berhasil dicuri oleh negara tetangga yaitu Vietnam.

"Banyak sekali industri-industri manufaktur yang tadinya ekspor dari China berpindah ke Vietnam, Kamboja dan Malaysia. Seharusnya Indonesia bisa mendapatkan satu kesempatan atau opportunity ini bisa dimanfaatkan betul oleh pemerintah," ujarnya.

Dia mengungkapkan, industri manufaktur di Vietnam tumbuh hingga 86 persen dan 50 persen di antaranya adalah dampak dari adanya perang dagang.

"Jadi kami tidak sependapat apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan maupun Menko Perekonomian dan disini juga kami menyampaikan bahwa ekspor Indonesia ke China ini malah lebih besar tahun 2012," ujarnya.

Ekspor Indonesia ke China pada 2012 mencapai USD 18,4 M dan pada 2018 sebesar USD 27,13 M. "Jadi China yang dikorbankan oleh Amerika masih mempunyai satu pasar yang bagus sebenarnya untuk Indonesia ke China," tambahnya.

Dia menilai pemerintah tidak jeli memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari adanya perang dagang tersebut. Yang disampaikan selama ini adalah perang dagang membuat pertumbuhan ekonomi melambat.

"Jadi apa yang dikatakan oleh Menkeu itu adalah tidak benar, dan ini sama dengan pembohongan publik terhadap masyarakat ini sama dengan hoax dan kami mohon ini harus diluruskan," tutupnya.