Sri Mulyani Gabungkan Anggaran Eselon Kemenkeu dalam Satu Program di 2021

Merdeka.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus melakukan reformasi penganggaran dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) di 2021. Salah satunya dengan menggabungkan beberapa unit eselon I melalui lima program prioritas yang menjadi tanggung jawab di lingkungan kementeriannya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjelaskan, tujuan dari penggabungan anggaran di dalam satu program tersebut agar kolaborasi di Kemenkeu khususnya antar unit eselon I semakin kuat. Sehingga, anggaran yang diberikan tidak terkotak-kotakan di unit masing-masing.

"Di tahun 2021 memang kita akan memulai reformasi mengenai penganggaran di Kemenkeu. Di mana kita tidak lagi mengikuti satu-satu unit eselon 1 untuk menjadi satu program, tapi kita mengorganisasikan melalui tema-tema yang merupakan tanggungjawab bendahara negara," jelas dia dalam rapat kerja bersama Komisi XI tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan Tahun 2021, di Ruang Rapat Komisi XI, Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (7/9).

Perlu diketahui, RKA 2021 Kemenkeu sebesar Rp43,30 triliun akan digunakan untuk lima program prioritas. Pertama program kebijakan fiskal yang dalamnya meliputi Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR) dengan anggaran mencapai Rp65,69 miliar.

Kedua program pengelolaan penerimaan negara. Di mana di dalamnya meliputi DJP, DJA dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan anggaran Rp2.234 triliun. Ketiga, program pengelolaan belanja negara yang meliputi DJA, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan DJPPR, dengan anggaran Rp33,76 miliar.

Selanjutnya untuk program pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko anggarannya mencapai Rp233,74 miliar. Di mana di dalamnya meliputi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan Inspektorat Jenderal (ITJEN). Dan terakhir program dukungan manajemen untuk seluruh unit eselon I mencapai Rp40-Rp74 triliun.

Silakan DPR Lakukan Uji Pendalaman

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun mempersilakan Komisi XI sebagai mitra kerja dari Kemenkeu untuk menguji pendalaman dari masing-masing unit. Tujuannya melihat seberapa harmonisnya antar unit dengan kebijakan penganggaran yang dikelompokan tersebut.

"Nanti ketika pendalaman komisi XI bisa menguji juga apakah benar unit eselon I mau bekerja sama yang kita kunci anggarannya itu disatukan," kata dia. (mdk/idr)