Sri Mulyani gandeng BPS dan BSSN tingkatkan perlindungan data
Merdeka.com - Kementerian Keuangan melakukan penandatanganan 2 Nota Kesepahaman dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kerja sama dengan BPS akan terjadi di bidang penyediaan dan pemanfaatan data Kementerian Keuangan. Sedangkan kerja sama dengan BSSN berkaitan dengan perlindungan terhadap transaksi elektronik.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemanfaatan dan pengolahan data yang baik menjadi hal yang sangat penting. Data memiliki peran yang sangat menentukan di era digital seperti saat ini.
"Data is a new mine. Tambang baru. Kalau dulu yang menyebabkan satu perusahaan atau satu orang kaya, kalau dia menguasai tambang emas, minyak, batu bara, atau berbagai tambang yang berasal dari natural resources. Sekarang di era digital yang disebut tambang itu adalah tambang data, dengan data orang bisa ciptakan banyak kesempatan," ungkapnya.
-
Kenapa BPJS Ketenagakerjaan dan SRCIS kerja sama? BPJS Ketenagakerjaan dan PT SRC Indonesia Sembilan (SRCIS) kembali bekerja sama untuk mempermudah pekerja mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
-
Siapa saja yang terlibat dalam kerja sama BPJS Ketenagakerjaan? BPJS Ketenagakerjaan dan 11 Anggota Luar Biasa (ALB) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menjalin kerja sama dalam perlindungan pekerja.
-
Apa tujuan BSI dalam kerja sama ini? Tujuannya, agar sistem ekonomi syariah semakin mendorong kemajuan ekonomi umat, terutama dalam konteks ZISWAF.
-
Mengapa Kementerian ATR dan KKP perlu bersinergi? Sinergi dan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan KKP sungguh sangat tepat. Apa yang harus kita kerjakan adalah mengatur tata ruang dan pertanahan. Sedangkan KKP, mengatur ruang laut. Kegiatan di darat dan di laut bisa kita kolaborasikan,' tegas Hadi Tjahjanto.
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
-
Bagaimana Kementerian ATR dan KKP akan berkolaborasi? Kerja sama tersebut di antaranya berkaitan dengan pendaftaran dan pemeliharaan data tanah; pelaksanaan Reforma Agraria; integrasi Rencana Tata Ruang darat dan laut; hingga pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
"Karena itulah sekarang orang bicara soal perlindungan data," sambungnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan dengan adanya basis data yang baik, maka pemerintah dapat secara lebih tepat dalam menganalisa dan membuat kebijakan. Sehingga, kerja sama yang baik antara lembaga-lembaga Pemerintah menjadi sangat penting sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan kepada masyarakat.
"Sebagai lembaga pengelola keuangan negara, kita akan terus berhadapan dengan tantangan teknologi. Pentingnya kerja sama dengan BPS menjadi sangat jelas. Saya harap pertukaran data dan pembangunan secara bersama prinsip pengelolaan data bisa dilakukan," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tugas Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan yang baru dibentuk oleh Prabowo mencakup pengelolaan data, teknologi informasi, dan intelijen keuangan
Baca SelengkapnyaAturan ini untuk memberikan kewenangan Ditjen Pajak memantau keuangan masyarakat yang menghindari pajak.
Baca SelengkapnyaMenurut Nixon, pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi tidak hanya berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang serius.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengungkapkan keputusan tersebut didasarkan pada arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Baca SelengkapnyaKementerian Keuangan tengah mengoptimalkan penerimaan melalui aset negara.
Baca SelengkapnyaMelalui BAS, Pemerintah pusat dan Daerah bisa mengkonsolidasikan program nasional seperti, program di sektor ketahanan pangan, hingga program ketahanan energi.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani kembali akan menjadi Menteri Keuangan di kabinet Prabowo.
Baca SelengkapnyaBRI telah memiliki strategi dalam menjaga data nasabah.
Baca Selengkapnyaenko Polhukam Hadi mengatakan menurut analisa BSSN, ada sebagian data yang bocor, tidak sesuai dengan data asli
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengaku senang dan akan sangat terbuka untuk bersinergi dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan dinamika politik dunia, saat ini terdapat sejumlah persoalan yang bisa menyebabkan Indonesia mengalami disrupsi suplai.
Baca Selengkapnya