Sri Mulyani gelar rapat terbatas dengan Gubernur BI dan bos OJK
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan rapat koordinasi terbatas dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, untuk membahas mengenai kondisi perekonomian Indonesia terkini.
"Tadi diskusi biasa saja tukar menukar mengenai permasalahan ekonomi terakhir, masalah stabilitas, masalah pertumbuhan," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (3/7).
Perry mengatakan, pertemuan ini merupakan kelanjutan pertemuan-pertemuan sebelumnya untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah, BI dengan OJK. Dia mengatakan ketiganya kini tengah fokus kepada stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi.
-
Siapa yang hadir di rapat Sri Mulyani dan Jokowi? Rapat itu juga dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
-
Apa yang dilakukan Sri Mulyani dan Retno setelah rapat internal? “Saya dan @retno_marsudi seperti dua anak sekolah bandel ya…“ Sri Mulyani
-
Siapa yang melakukan kunjungan ke Menko Perekonomian? Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket, Selasa (15/8).
-
Kenapa Sri Mulyani bertemu Jokowi? 'Ya betul. Pukul 14.30 WIB, Bu Menkeu diagendakan untuk diterima Bapak Presiden di Istana Merdeka, untuk melaporkan hal-hal yang terkait pelaksanaan APBN 2024,' kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana kepada wartawan, Jumat (2/2/2024).
-
Kapan Sri Mulyani bertemu Jokowi? Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan rapat terbatas dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/2).
-
Siapa saja yang termasuk Bank Pemerintah di Indonesia? Daftar bank BUMN di Indonesia antara lain adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.
"Inikan kelanjutan dari berbagai pertemuan sebelumnya bagaimana kita perlunya terus memperkuat koordinasi antara pemerintah BI dengan OJK. Berbagai koordinasi yang terus kita lakukan sebelumnya bagaimana mengatasi stabilitas, bukan hanya menjaga stabilitas dalam jangka pendek tapi juga koordinasi untuk juga mendorong pertumbuhan," jelasnya.
Sementara itu, terkait nilai tukar Rupiah yang masih bertengger pada angka Rp 14.400 per USD. Dia meyakinkan bank sentral akan terus berada dipasar untuk melakukan sejumlah langkah intervensi.
"Kami pastikan bahwa Bank Indonesia ini terus berada dipasar melakukan langkah-langkah stabilitas di pasar valas untuk melakukan stabilisasi nilai tukar Rupiah baik melalui intervensi dipasar valas maupun pembelian SBN dari pasar sekunder," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Hasto, Megawati dan Sri Mulyani bertemu rutin secara tertutup.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani dipanggil Kepala Negara di tengah kursi Rupiah yang anjlok hingga menyentuh level Rp16.420 per USD.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Indrawati memberi isyarat terkait hasil pertemuannya dengan Megawati beberapa waktu lalu.
Baca SelengkapnyaDia menolak memberikan pernyataan dan enggan tanya jawab dengan awak media.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengaku senang dan akan sangat terbuka untuk bersinergi dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaHasto Kristiyanto membenarkan adanya pertemuan antara Menkeu Sri Mulyani dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri
Baca SelengkapnyaPada tahun ketiga pemerintahan Jokowi, Sri Mulyani ditarik kembali ke Indonesia untuk menduduki lagi posisi Menteri Keuangan.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (2/2/2024).
Baca SelengkapnyaKPU resmi menetapkan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih 2024-2029
Baca SelengkapnyaPrabowo dan Sri Mulyani memang rutin bertemu untuk membicarakan situasi ekonomi dan keuangan ke depan.
Baca SelengkapnyaAirlangga meyakini, Sri Mulyani Indrawati tidak akan mundur dari kursi Menteri Keuangan kabinet Jokowi.
Baca SelengkapnyaPertemuan sendiri dilanjutkan dengan pembahasan RAPBN 2025 yang akan segera disahkan oleh DPR RI.
Baca Selengkapnya