Sri Mulyani Geram Banyak Pemda Lamban Belanjakan APBD
Merdeka.com - Tingkat realisasi pendapatan daerah dalam APBD secara umum lebih besar ketimbang realisasi belanja daerah. Sampai Agustus 2021 pendapatan APBD mencapai 53,7 persen. Lebih tinggi daripada realisasi belanja APBD yang baru 44,2 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kondisi ini terjadi karena masih banyak daerah yang belum maksimal dalam membelanjakan APBD. Tingginya dana transfer daerah dari pemerintah pusat tidak berbanding lurus dengan belanja daerah.
"Kalau kita lihat ada daerah yang kalau dilihat pendapatan transfernya masih besar tapi belanjanya masih rendah," kata Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (23/9).
-
Kenapa APBD Kaltim meningkat? Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim, Yusliando juga menyebutkan, signifikansi peningkatan APBD ditunjang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terutama dari sektor pajak dan arus investasi yang masuk ke Kaltim.
-
Kenapa APBD Kutai Timur meningkat di tahun 2024? Bupati Ardiansyah menjelaskan, APBD Kutai Timur tahun depan alami peningkatan. Baginya, dana yang lebih besar ini digunakan untuk percepatan pembangunan.
-
Apa rencana Prabowo untuk meningkatkan pendapatan negara? Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana akan membuat lembaga khusus bernama Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk memaksimalkan pendapatan negara.
-
Bagaimana Jasa Raharja meningkatkan pendapatannya di tahun 2022? Di sisi pendapatan, Jasa Raharja berhasil menorehkan kinerja positif dengan catatan pertumbuhan pendapatan sebesar 6,94 persen yakni Rp5,9 triliun pada tahun 2021, menjadi Rp6,4 triliun di tahun 2022.
-
Apa yang membuat cadangan devisa RI meningkat? 'Kenaikan posisi cadangan devisa tersebut dipengaruhi oleh penerimaan pajak. Faktor lainnya, jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, di tengah kebutuhan stabilisasi nilai tukar Rupiah sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.'
-
Apa yang paling signifikan di APBD Kaltim? Tahun ke tahun, sejak 2019 APBD Kaltim terus meningkat signifikan. Mulai di angka Rp 13 triliun pada 2019, kini APBD Kaltim menyentuh angka Rp 25,3 triliun pada tahun anggaran 2023.
Salah satu provinsi dengan ketimpangan pendapatan dan belanja daerah yang tinggi yaitu Provinsi Banten. Wilayah paling barat dari pulau jawa ini memiliki selisih 19,7 persen antara pendapatan dan belanja daerah.
"Banten di mana transfernya sudah besar tapi belanjanya masih jauh lebih rendah," kata dia.
Sebaliknya provinsi dengan tingkat keseimbangan penerimaan dan belanja daerah yakni Jawa Tengah. Selisihnya hanya -0,63 persen antara pendapatan dan belanja daerah. "Jawa Tengah merupakan satu-satunya wilayah dengan realisasi belanja yang lebih tinggi daripada pendapatannya," kata Sri Mulyani.
Bendahara negara ini mengatakan hampir semua wilayah mendapatkan dana transfer dari pemerintah pusat cukup tinggi. Namun sayangnya ini tidak dibarengi dengan tingkat belanja. Realisasi yang relatif rendah ini mengindikasikan belanja daerah yang belum optimal. Sehingga dampak lanjutannya pada simpanan Pemda di perbankan yang tinggi.
Maka tak heran kenaikan belanja daerah tertahan. Sebab realisasi belanja daerah pada Juli sebesar Rp 173,7 triliun sedangkan pada Agustus menjadi Rp 178,95 triliun. Sri Mulyani pun menaruh perhatian besar pada simpanan daerah di bank.
"Ini menjadi perhatian kita dan simpanan pemda di daerah dibandingkan biaya operasionalnya 3 bulanan ada yang di bawah ada yang di atas dari simpanannya. Tentunya kita berharap kalau biaya operasionalnya lebih di atas simpanannya lebih rendah berarti sudah digunakan," kata dia mengakhiri.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bendahara negara ini juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir Juli masih tetap terjaga positif.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca SelengkapnyaAPBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca SelengkapnyaRencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat APBN Surplus Rp67,7 Triliun per Kuartal II-2023
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaTerbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani merinci, penerimaan pajak terbesar disumbang Pajak penghasilan (PPh) Non Migas mencapai Rp593,76 triliun.
Baca SelengkapnyaPendapatan negara sampai 12 Desember 2023 tercatat mencapai Rp2.553,2 triliun.
Baca SelengkapnyaMinimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimis outlook penerimaan pajak tahun ini bisa melebihi target yang sudah ditentukan sebesar Rp1.818,2 triliun.
Baca SelengkapnyaKinerja penerimaan pajak daerah mencapai Rp154,05 triliun hingga Agustus 2023.
Baca Selengkapnya