Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sri Mulyani Geram Banyak Pemda Lamban Belanjakan APBD

Sri Mulyani Geram Banyak Pemda Lamban Belanjakan APBD Sri Mulyani. ©Instagram Sri Mulyani

Merdeka.com - Tingkat realisasi pendapatan daerah dalam APBD secara umum lebih besar ketimbang realisasi belanja daerah. Sampai Agustus 2021 pendapatan APBD mencapai 53,7 persen. Lebih tinggi daripada realisasi belanja APBD yang baru 44,2 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kondisi ini terjadi karena masih banyak daerah yang belum maksimal dalam membelanjakan APBD. Tingginya dana transfer daerah dari pemerintah pusat tidak berbanding lurus dengan belanja daerah.

"Kalau kita lihat ada daerah yang kalau dilihat pendapatan transfernya masih besar tapi belanjanya masih rendah," kata Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (23/9).

Orang lain juga bertanya?

Salah satu provinsi dengan ketimpangan pendapatan dan belanja daerah yang tinggi yaitu Provinsi Banten. Wilayah paling barat dari pulau jawa ini memiliki selisih 19,7 persen antara pendapatan dan belanja daerah.

"Banten di mana transfernya sudah besar tapi belanjanya masih jauh lebih rendah," kata dia.

Sebaliknya provinsi dengan tingkat keseimbangan penerimaan dan belanja daerah yakni Jawa Tengah. Selisihnya hanya -0,63 persen antara pendapatan dan belanja daerah. "Jawa Tengah merupakan satu-satunya wilayah dengan realisasi belanja yang lebih tinggi daripada pendapatannya," kata Sri Mulyani.

Bendahara negara ini mengatakan hampir semua wilayah mendapatkan dana transfer dari pemerintah pusat cukup tinggi. Namun sayangnya ini tidak dibarengi dengan tingkat belanja. Realisasi yang relatif rendah ini mengindikasikan belanja daerah yang belum optimal. Sehingga dampak lanjutannya pada simpanan Pemda di perbankan yang tinggi.

Maka tak heran kenaikan belanja daerah tertahan. Sebab realisasi belanja daerah pada Juli sebesar Rp 173,7 triliun sedangkan pada Agustus menjadi Rp 178,95 triliun. Sri Mulyani pun menaruh perhatian besar pada simpanan daerah di bank.

"Ini menjadi perhatian kita dan simpanan pemda di daerah dibandingkan biaya operasionalnya 3 bulanan ada yang di bawah ada yang di atas dari simpanannya. Tentunya kita berharap kalau biaya operasionalnya lebih di atas simpanannya lebih rendah berarti sudah digunakan," kata dia mengakhiri.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sri Mulyani Semringah, APBN 2023 Masih Surplus Rp153,5 Triliun
Sri Mulyani Semringah, APBN 2023 Masih Surplus Rp153,5 Triliun

Bendahara negara ini juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir Juli masih tetap terjaga positif.

Baca Selengkapnya
Tahun 2023 Segera Berakhir, Sri Mulyani Pamer Pendapatan Negara Capai Rp2.553,2 Triliun
Tahun 2023 Segera Berakhir, Sri Mulyani Pamer Pendapatan Negara Capai Rp2.553,2 Triliun

Angka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.

Baca Selengkapnya
DPRD dan Pemprov DKI Sahkan Perda APBDP 2023 Rp79,52 Triliun
DPRD dan Pemprov DKI Sahkan Perda APBDP 2023 Rp79,52 Triliun

APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.

Baca Selengkapnya
APBD 2023 Tak Tercapai, Pemprov DKI Lakukan Penyesuaian Defisit Rp5 Triliun
APBD 2023 Tak Tercapai, Pemprov DKI Lakukan Penyesuaian Defisit Rp5 Triliun

Rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Antisipasi Penurunan Kinerja APBN Terdampak Perlambatan Ekonomi Global
Sri Mulyani Antisipasi Penurunan Kinerja APBN Terdampak Perlambatan Ekonomi Global

Sri Mulyani mencatat APBN Surplus Rp67,7 Triliun per Kuartal II-2023

Baca Selengkapnya
Jokowi Soroti Serapan Anggaran Rendah: Hampir Setiap Hari Saya Telepon Sri Mulyani
Jokowi Soroti Serapan Anggaran Rendah: Hampir Setiap Hari Saya Telepon Sri Mulyani

Presiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Beberkan Alasan Masih Banyak Pemda Andalkan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat
Sri Mulyani Beberkan Alasan Masih Banyak Pemda Andalkan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat

Terbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Kantongi Pajak Rp1.045 Triliun per Juli 2024
Sri Mulyani Kantongi Pajak Rp1.045 Triliun per Juli 2024

Sri Mulyani merinci, penerimaan pajak terbesar disumbang Pajak penghasilan (PPh) Non Migas mencapai Rp593,76 triliun.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani: APBN Alami Defisit Rp35 Triliun per 12 Desember 2023
Sri Mulyani: APBN Alami Defisit Rp35 Triliun per 12 Desember 2023

Pendapatan negara sampai 12 Desember 2023 tercatat mencapai Rp2.553,2 triliun.

Baca Selengkapnya
Realisasi Penyerapan Anggaran Baru 31 Persen, Jokowi Perintahkan Kepala Daerah Segera Belanjakan APBD
Realisasi Penyerapan Anggaran Baru 31 Persen, Jokowi Perintahkan Kepala Daerah Segera Belanjakan APBD

Minimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.

Baca Selengkapnya
Penerimaan Pajak 2023 Diprediksi Lampaui Target Rp1.818,2 Triliun
Penerimaan Pajak 2023 Diprediksi Lampaui Target Rp1.818,2 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimis outlook penerimaan pajak tahun ini bisa melebihi target yang sudah ditentukan sebesar Rp1.818,2 triliun.

Baca Selengkapnya
Ekonomi Daerah Pulih, Negara Kumpulkan Pajak Parkir hingga Rp1 Triliun
Ekonomi Daerah Pulih, Negara Kumpulkan Pajak Parkir hingga Rp1 Triliun

Kinerja penerimaan pajak daerah mencapai Rp154,05 triliun hingga Agustus 2023.

Baca Selengkapnya