Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sri Mulyani: Indonesia Butuh Dana Rp4.002 Triliun untuk Capai Karbon Netral

Sri Mulyani: Indonesia Butuh Dana Rp4.002 Triliun untuk Capai Karbon Netral Menkeu Sri Mulyani. Anisyah Al Faqir ©2023 Merdeka.com

Merdeka.com - Pemerintah Indonesia membutuhkan anggaran Rp4.002 triliun atau USD 281 miliar sampai tahun 2023 untuk mencapai target karbon netral (net zero emission/NDC). Kebutuhan dana tersebut pun tidak bisa didanai oleh pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan kerja sama investasi dari pihak swasta dan yang lainnya.

"Total keuangan yang dibutuhkan untuk mencapai NDC kita adalah Rp4,002 triliun," kata Sri Mulyani dalam Southeast Asia Development Symposium (SEADS) 2023: Imaging a Net Zero ASEAN, di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali, Kamis (30/3).

Sementara itu, pemerintah sampai dengan tahun 2021 baru bisa memenuhi sebagian kecilnya, yakni Rp313 triliun. Hanya sekitar 8 persen dari total kebutuhan investasi. "Anggaran pemerintah pusat hingga 2021 adalah Rp313 triliun," kata dia.

Orang lain juga bertanya?

Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk merancang kerangka kebijakan serta iklim investasi yang tepat. Agar dapat menarik lebih banyak partisipasi investor dalam negeri maupun luar negeri.,

"Kami juga mensyaratkan atau dalam hal ini mengundang banyak filantropi untuk turut berpartisipasi dalam komitmen penting semacam ini," katanya.

Beri Sejumlah Insentif

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah insentif fiskal serta pembiayaan inovatif untuk menjembatani kesenjangan. Termasuk menciptakan dana katalis untuk investasi dalam proyek hijau dan mengembangkan industri hijau.

Insentif tersebut antara lain penggunaan tax holiday, fasilitas tax allowance pada PPN, bahkan pada pajak properti. Bahkan pemerintah juga mengeluarkan instrumen seperti menerbitkan sukuk hijau dan obligasi SDGs di tingkat global dan domestik.

"Obligasi SGDs kami dan obligasi hijau sukuk diharapkan akan mengurangi 10,6 juta emisi CO2," ungkapnya.

Berdasarkan UU Cipta Kerja yang baru disahkan, komitmen ini perlu didukung oleh kerangka regulasi yang konsisten. Itu sebabnya Indonesia baru saja mengeluarkan kerangka peraturan tentang penetapan harga karbon, serta undang-undang penting yang memperkenalkan pajak karbon.

"Kebijakan ini akan menggunakan instrumen perdagangan karbon dan non perdagangan termasuk pajak karbon untuk menginternalisasi biaya eksternal emisi gas rumah kaca di bawah prinsip pencemar membayar," kata dia mengakhiri.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Realisasi Penggunaan Energi Bersih di Indonesia Baru 13,9 Persen, Masih Jauh dari Target
Realisasi Penggunaan Energi Bersih di Indonesia Baru 13,9 Persen, Masih Jauh dari Target

Rendahnya realisasi bauran EBT ini tak lepas dari belum tercapainya target investasi di sektor energi hijau.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Blak-blakan Indonesia Butuh Dana Rp4.000 Triliun untuk Transisi Energi
Sri Mulyani Blak-blakan Indonesia Butuh Dana Rp4.000 Triliun untuk Transisi Energi

Pemerintah Indonesia terus menciptakan berbagai instrumen keuangan untuk mendukung transisi energi.

Baca Selengkapnya
Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di Indonesia Baru 0,5 Persen, Sri Mulyani: Ini Memalukan
Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di Indonesia Baru 0,5 Persen, Sri Mulyani: Ini Memalukan

Sri Mulyani minta semua pihak mendorong Kementerian ESDM untuk terus menggenjot pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan.

Baca Selengkapnya
Indonesia Butuh Dana Rp15.000 Triliun untuk Kejar Transisi Energi, Uangnya dari Mana?
Indonesia Butuh Dana Rp15.000 Triliun untuk Kejar Transisi Energi, Uangnya dari Mana?

Menteri ESDM Arifin Tasrif terus mengundang lebih banyak mitra internasional untuk mendukung percepatan program transisi energi

Baca Selengkapnya
Hitung-hitungan Sri Mulyani: Transisi Energi Hijau Butuh Dana Rp4.330 Triliun, Lebih Banyak dari APBN 2024
Hitung-hitungan Sri Mulyani: Transisi Energi Hijau Butuh Dana Rp4.330 Triliun, Lebih Banyak dari APBN 2024

Sri Mulyani mengkalkulasi kebutuhan anggaran untuk transisi energi ramah lingkungan tersebut melampaui nilai APBN 2024.

Baca Selengkapnya
Wamenkeu: Perubahan Iklim Tak Lepas dari Peranan Sektor Keuangan
Wamenkeu: Perubahan Iklim Tak Lepas dari Peranan Sektor Keuangan

Pemerintah menargetkan net zero emission (NZE) atau emisi nol bersih pada tahun 2060 mendatang.

Baca Selengkapnya
Realisasi KUR Baru Rp177 Triliun, Sri Mulyani Minta Perbankan Segera Cairkan untuk UMKM
Realisasi KUR Baru Rp177 Triliun, Sri Mulyani Minta Perbankan Segera Cairkan untuk UMKM

Penyaluran KUR tersebut masih sangat rendah dan jauh dari target yang ditetapkan dalam APBN 2023 sebesar Rp297 triliun.

Baca Selengkapnya
Data Sri Mulyani: Indonesia Peringkat Ketiga Negara G20 Produksi Emisi Karbon Terendah
Data Sri Mulyani: Indonesia Peringkat Ketiga Negara G20 Produksi Emisi Karbon Terendah

Sri Mulyani mengakui bahwa produksi emisi karbon per kapita di Indonesia mengalami tren kenaikan dalam beberapa tahun terakhir.

Baca Selengkapnya
Pendapatan Negara Turun di Awal 2024, Sri Mulyani: Kita Harus Hati-Hati
Pendapatan Negara Turun di Awal 2024, Sri Mulyani: Kita Harus Hati-Hati

Dengan capaian ini, untuk keseimbangan primer mengalami surplus mencapai Rp122,1 triliun.

Baca Selengkapnya
Pengadaan Listrik PLN Masih Jauh dari Target, RI Bakal Kekurangan Listrik?
Pengadaan Listrik PLN Masih Jauh dari Target, RI Bakal Kekurangan Listrik?

Pembangunan pembangkit listrik dan jaringan transmisi masih jauh dari target.

Baca Selengkapnya
Transaksi Bursa Karbon Belum Menggembirakan, Ini Permintaan OJK
Transaksi Bursa Karbon Belum Menggembirakan, Ini Permintaan OJK

Perlu dukungan lintas kementerian dan industri untuk mendorong transaksi perdagangan karbon dengan meningkatkan suplai dan permintaan.

Baca Selengkapnya
Penanganan Iklim di Indonesia Ternyata Lebih Baik dari Negara Lain, Ini Buktinya
Penanganan Iklim di Indonesia Ternyata Lebih Baik dari Negara Lain, Ini Buktinya

Belanja untuk penanganan iklim setara 3,5 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca Selengkapnya