Sri Mulyani: Indonesia Tak Bisa Terus Membangun Hanya Melalui Utang
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) bertujuan untuk mempercepat pembangunan yang berkelanjutan. Dengan begitu, pembangunan khususnya infrastruktur bisa dilakukan tanpa mengandalkan utang.
"Mengapa kami membuat institusi baru ini? Karena Indonesia tidak bisa terus membangun hanya melalui pembiayaan yang berasal dari leverage atau utang," ujarnya dalam Webinar LPEM UI, Kamis (18/2).
Bendahara Negara itu meyakini, lembaga seperti INA bisa meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset negara secara jangka panjang dan menyediakan alternatif pembiayaan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pembiayaan dari investor ini tidak dengan utang tapi kerjasama.
-
Mengapa Menko Perekonomian mendorong pengembangan infrastruktur? Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia.
-
Bagaimana KWI mengelola pembangunan? Sekretaris Komisi Keadilan dan Perdamaian, Migrant, dan Perantau serta Keutuhan Ciptaan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Marthen Jenarut menyampaikan, bahwa gereja Katolik selalu mendorong tata kelola pembangunan yang sesuai prinsip berkelanjutan.
-
Bagaimana mencapai tujuan pembangunan berwawasan lingkungan? Pembangunan berwawasan lingkungan juga dipahami sebagai upaya pembangunan yang dapat memeuhi kebutuhan masyarakat tanpa merusak lingkungan dan mengorbankan kehidupan generasi yang akan datang.
-
Apa pengertian pembangunan berwawasan lingkungan? Pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan serta mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.
-
Bagaimana BRI mengelola keuangan berkelanjutan? Hal tersebut merupakan upaya menyeluruh untuk mendorong pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan, berdasarkan pada keselarasan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.
-
Bagaimana BRI mendukung pertumbuhan ekonomi? Salah satu bentuk komitmen BRI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yakni dengan tetap mendorong penciptaan lapangan pekerjaan khususnya pada segmen UMKM melalui penyaluran kredit yang berkualitas.
"Harus ada instrumen dan lembaga, yang memungkinkan kesempatan untuk mendukung modal, dengan cara yang berbeda, yaitu dalam pembiayaan ekuitas," jelasnya.
Pemerintah sendiri telah memiliki pengalaman dalam penerbitan divestasi melalui IPO namun masih terbatas. Sehingga butuh kebijakan lainnya untuk terus melanjutkan pembangunan tanpa utang.
"Jadi sovereign wealth fund, Otoritas Investasi Indonesia (INA) merupakan salah satu upaya pemerintah agar kami dapat menarik lebih banyak modal dari swasta dan asing untuk bermitra dengan kami melalui pembiayaan ekuitas," jelasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sri Mulyani mengakui, saat ini, masih terdapat kesenjangan infrastruktur di antara wilayah Indonesia.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan oleh suatu negara.
Baca SelengkapnyaSebagai contoh, Indonesia berhasil menghadapi berbagai tantangan dalam mengendalikan penyebaran virus covid-19.
Baca SelengkapnyaKepercayaan diri dalam mengelola pasar, tergantung dengan kepercayaan pasar.
Baca SelengkapnyaRasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Baca Selengkapnya"Utang itu tidak berarti kita kemudian ugal-ugalan, oleh karena itu kita harus hati-hati sekali," kata Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani meminta barang milik negara (BMN) harus menjadi sumber penerimaan negara.
Baca SelengkapnyaPercepatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia diperlukan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi.
Baca SelengkapnyaSri selalu menjadi pendengar yang baik jika kementerian dan lembaga (K/L) meminta anggaran.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan dinamika politik dunia, saat ini terdapat sejumlah persoalan yang bisa menyebabkan Indonesia mengalami disrupsi suplai.
Baca SelengkapnyaSalah satunya dengan melakukan sinergi lintas kementerian/lembaga, termasuk dengan Bank Indonesia (BI) untuk insentif likuiditas.
Baca SelengkapnyaRealisasi tersebut setara dengan 33,1 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp648,1 triliun.
Baca Selengkapnya