Sri Mulyani Ingatkan Prabowo Soal Belanja Alutsista
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menggunakan anggaran dengan baik. Mengingat, Kementerian Pertahanan mendapat alokasi anggaran terbesar sebesar Rp127,4 triliun.
Melalui akun Instagram @smindrawati, Sri Mulyani meminta agar Prabowo membelanjakan anggaran sesuai dengan rencana, salah satunya pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista). Untuk itu, dia meminta agar Prabowo berkoordinasi dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto agar belanja alutsista dapat lebih efisien dan memberikan kepastian.
Berikut pesan Sri Mulyani mengenai efisiensi pengadaan alutsista.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Siapa yang mengingatkan Prabowo-Gibran soal APBN? Direktur Kolaborasi Internasional, Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Imaduddin Abdullah mengingatkan agar pemerintah baru mendatang tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara ugal-ugalan.
-
Kapan Jokowi menyampaikan pesan tentang pengelolaan anggaran? Jokowi menyampaikan alasan mengapa semua negara memiliki ketakutan terhadap hal-hal tersebut.'Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat, sangat besar,' jelasnya.
-
Apa aset terbesar Menteri Trenggono? Secara rinci kekayaan terbesar, Menteri Trenggono berasal dari kepemilikan aset berupa surat berharga sebesar Rp2,2 triliun.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Apa rencana Prabowo terkait kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
Makin besar negara kita nanti, makin perlu kita untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan negara karena akan makin banyak negara yang mempunyai interest terhadap negara kita. Ancaman terhadap pertahanan dan keamanan nasional bisa dari dalam dan luar negeri serta dalam bentuk traditional dan non tradisional. Bahkan non state actor (aktor non negara) saat ini dapat lebih mengancam daripada ancaman sebuah negara.
Ancaman perang sekarang harus dilihat dari dinamika interaksi antar manusia dan antar negara di mana sekarang dunia bersifat tanpa batas (borderless). Kemenhan anggarannya berasal dari rupiah murni yang diambil dari pajak, pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Banyak peralatan militer kita dibeli dari luar negeri. Pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) membutuhkan proses yang panjang.
Menteri Pertahanan dan Panglima TNI perlu duduk bersama agar belanja alutsista dapat lebih efisien dan memberikan kepastian. Jangan sampai karena ada pergantian pejabat tinggi Kemenhan atau TNI lalu peralatan yang sudah direncanakan akan dibeli, diganti lagi padahal anggarannya sudah disediakan dan prosesnya harus dimulai lagi dari awal.
Jadi ini adalah sesuatu yang harus dipikirkan oleh bapak dan ibu sekalian antara kenginan untuk pengadaan, negara sumber barangnya, sumber pembiayaannya dan proses untuk pengadaannya. Inilah yang saya anggap masih ada kelemahan dari proses pengadaan.
Saya berharap setiap tahun pelaksanaan anggaran tentu bisa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, sehingga kinerja dari anggaran Kementerian Pertahanan baik untuk belanja prajurit, pegawai dan lain-lain maupun dari sisi belanja barang yaitu untuk pemeliharaan, operasional, dan untuk pembelian barang modal seperti alutsista semuanya bisa dieksekusi sesuai dengan rencana dan dengan baik.
Terima kasih dan selamat kepada seluruh Kementerian Pertahanan dan Panglima serta Kepala Staf untuk menyusun strategi dan juga pengadaan barang dan jasa agar pertahanan dan keamanan Republik Indonesia bisa terus kita bangun secara baik.
Pesan Jokowi
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan Kementerian Pertahanan di bawah pimpinan Prabowo Subianto mendapatkan kucuran dana sebesar Rp127 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2020. Angka tersebut tercatat terbesar sejak tahun 2016.
"Perlu saya informasikan Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi APBN terbesar sejak 2016 sampai sekarang," ungkap Jokowi di Kemenhan, Jakarta, Kamis (23/1).
Jokowi mengingatkan Kemenhan harus menggunakan anggaran Rp127 triliun dengan baik dan tepat sasaran. Rival Prabowo di Pilpres 2014 hingga 2019 ini juga menekankan agar tak ada yang melakukan mark up anggaran tersebut.
"Hati-hati penggunaan ini. Tapi saya yakin Pak Menhan ini kalau urusan anggaran detil, berkali-kali dengan saya hampir hapal di luar kepala. Ini pak di sini pak, aman urusan Rp127 triliun ini," kata Jokowi.
"Harus efisien, bersih, tak boleh ada mark up-mark up lagi dan yang paling penting mendukung industri dalam negeri kita," sambungnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Prabowo meminta bendahara negara memantau duit negara di tiap kementerian agar digunakan untuk kepentingan rakyat.
Baca SelengkapnyaPrabowo bersyukur kemampuan diplomasi Indonesia bisa membuat tidak terlibat dalam konflik negara lain.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan menyentil Menhan Prabowo Subianto soal pembelian alutsista bekas senilai Rp700 tahun.
Baca SelengkapnyaAnggaran Kementerian Pertahanan menjadi yang terbesar di 2024.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani kembali akan menjadi Menteri Keuangan di kabinet Prabowo.
Baca SelengkapnyaPrabowo usai peresmian juga menjawab terkait tambahan anggaran Kemenhan yang diungkap Menkeu Sri Mulanyani
Baca SelengkapnyaRasa terima kasih itu disampaikan Prabowo karena keduanya telah membantu menyiapkan APBN 2025 untuk pemerintahannya nanti
Baca SelengkapnyaPrabowo berpesan, kepada pihak-pihak yang punya niat-niat tertentu supaya cepat sadar.
Baca SelengkapnyaStaf Khusus Menkeu menjelaskan, adanya pengurangan anggaran Kementerian dan Lembaga lantaran APBN diprioritaskan untuk pandemi covid-19.
Baca SelengkapnyaPrabowo Subianto menegaskan, pemerintahannya mendatang akan mengamankan tiap Rupiah penerimaan negara
Baca SelengkapnyaPagu indikatif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di tahun 2024 sebesar Rp99,26 triliun.
Baca SelengkapnyaPenilaian ini berdasarkan kinerja Prabowo mengelola anggaran Kementerian Pertahanan yang mencapai ratusan triliun.
Baca Selengkapnya