Sri Mulyani: Istimewa, angka kemiskinan terendah pertama kali dalam sejarah
Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan penduduk Indonesia per Maret 2018 sebesar 9,82 persen. Angka ini terendah sejak era krisis moneter (krismon) pada 1998 silam. Pada 1998, tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 24,2 persen.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengaku bangga dengan angka kemiskinan yang baru dirilis BPS. Sebab angka kemiskinan sudah berada di bawah 10 persen.
"Istimewa, angka kemiskinan 9,82 persen. Ini kali pertama dalam sejarah," ungkapnya di Ritz Charlton Hotel, Jakarta, Senin (16/7).
-
Bagaimana Banyuwangi menekan angka kemiskinan? 'Apa yang kami rencanakan tersebut disesuaikan dengan arah pembangunan ke depan yang telah dicanangkan secara nasional, maupun oleh pemerintah provinsi, dengan menyesuaikan dengan dinamika lokal di Banyuwangi,' papar Ipuk. Ipuk mencontohkan dalam upayanya menekan angka kemiskinan. Seluruh komponen masyarakat dari tingkat kabupaten hingga unit terkecil di tingkat Rukun Tetangga dilibatkan. Tak terkecuali komponen sosial kemasyarakatan lainnya.
-
Dimana angka kemiskinan Kaltim berada? Provinsi Kaltim masuk dalam 18 Provinsi yang angka kemiskinannya berada di bawah nasional dan menempati posisi kedelapan dengan tingkat kemiskinan terendah.
-
Bagaimana cara Pemprov Kaltim tekan angka kemiskinan? 'Angka kemiskinan itu masih memungkinkan untuk ditekan melihat laju pertumbuhan ekonomi Kaltim yang cukup positif sebesar 6,34 persen. Atau di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05 persen,' jelas Yusliando.
-
Bagaimana Kaltim turunkan angka kemiskinan? Salah satunya, adalah pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) bagi keluarga pra sejahtera. Sebab, kelayakan hunian menjadi salah satu indikator kemiskinan.
-
Kapan Banyuwangi meraih prestasi dalam penanganan kemiskinan? Angka kemiskinan ekstrem di Banyuwangi terus turun dalam tiga tahun terakhir. Dari 3,73 persen (2020), menjadi 0,99 persen (2022), dan kini tersisa 0,43 persen (2023).
-
Bagaimana Jawa Timur menurunkan angka kemiskinan? Selain banyak program yang digerakkan Pemprov Jatim untuk mengatasi kemiskinan agar berjalan efektif, turunnya angka kemiskinan di Jatim menurut Khofifah juga dipengaruhi sejumlah faktor.
Dia mengisahkan bahwa Pemerintah Indonesia dari masa ke masa terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan.
"Di bawah 10 persen itu remarkable, tapi kita tidak akan berhenti," kata dia.
Selain itu, Sri Mulyani juga mengaku gembira dengan angka gini ratio yang juga berada di 0,38. "Gini ratio 0,38 sudah di bawah 0,39 di bawah 0,4," tandasnya.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Indonesia hingga Maret 2018 mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen), berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen).
Kepala BPS, Suhariyanto menyebutkan angka tersebut paling rendah sejak krisis moneter yang dialami Indonesia pada 1998 silam. "Ini pertama kali Indonesia mendapatkan tingkat angka kemiskinan satu digit, terendah sejak 1998. Meski penurunan jumlah penduduknya tidak yang paling tinggi," kata Suhariyanto di kantornya, Senin (16/7).
Meski mengalami penurunan, Suhariyanto menegaskan bahwa tugas pemerintah masih banyak sebab jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi. "Menurut saya kita masih punya banyak PR, kebijakan harus tepat sasaran. Memang presentase paling rendah tapi jumlah (penduduk miskin) masih besar."
Dia mengungkapkan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 7,26 persen, turun menjadi 7,02 persen pada Maret 2018. Sementara itu, persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada September 2017 sebesar 13,47 persen, turun menjadi 13,20 persen pada Maret 2018.
Selama periode September 2017-Maret 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 128,2 ribu orang (dari 10,27 juta orang pada September 2017 menjadi 10,14 juta orang pada Maret 2018), sementara di daerah pedesaan turun sebanyak 505 ribu orang (dari 16,31 juta orang pada September 2017 menjadi 15,81 juta orang pada Maret 2018)
Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). "Sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan pada Maret 2018 tercatat sebesar 73,48 persen. Angka ini naik dibandingkan kondisi September 2017, yaitu sebesar 73,35 persen," ujarnya. (mdk/idr)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menko PMK Muhadjir Effendy mengklaim angka kemiskinan ekstrem di Indonesia turun drastis dari 4 persen menjadi 0,8 persen dalam satu dekade
Baca SelengkapnyaPenerima bantuan panga di Banyuwangi sebanyak 129.050 kepala keluarga (KK).
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengakui ada kelas menengah yang jatuh dalam jurang kemiskinan
Baca SelengkapnyaBPS mencatat ekonomi Jakarta naik dan angka kemiskinan di DKI Jakarta turun di era Pj Gubernur DKI Heru Budi.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menjelaskan, anggaran itu rencananya digunakan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antardaerah.
Baca SelengkapnyaAnggaran perlindungan sosial mencapai Rp493,5 t untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, serta pembangunan SDM jangka panjang.
Baca SelengkapnyaBPS Jakarta mencatat angka penduduk miskin di Jakarta pada Maret 2024
Baca SelengkapnyaDalam tiga tahun, angka kemiskinan di provinsi paling timur Kalimantan ini, cenderung mengalami penurunan.
Baca SelengkapnyaPenurunan kemiskinan juga terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dengan penurunan tertinggi terjadi di Bali dan Nusa Tenggara.
Baca SelengkapnyaBupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani hadir langsung dalam acara penyerahan tersebut yang digelar di Istana Wapres, Kamis (9/11).
Baca SelengkapnyaNamun, Imam menambahkan, tingkat kemiskinan perkotaan pada Maret 2024 masih lebih tinggi 0,53 persen poin jika dibandingkan kondisi September 2019.
Baca SelengkapnyaDalam catatan BPS, garis kemiskinan pada Maret 2024 ditetapkan sebesar Rp582.932 per kapita. Angka ini naik 5,9 persen dibandingkan Maret 2023.
Baca Selengkapnya