Follow
Sri Mulyani kawal proyek infrastruktur strategis yang digarap BUMN
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah akan mengawal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menggarap proyek-proyek infrastruktur strategis. Selain itu, pemerintah juga bakal memberikan jaminan dalam setiap proyek yang dijalankan.
Sri Mulyani menegaskan pemerintah juga akan membantu permodalan untuk perusahaan pelat merah. Hal ini dilakukan guna memberikan kepastian kepada perseroan untuk menjalankan proyek pemerintah.
"Kami memberikan jaminan kredit untuk obligasi BUMN seperti dengan PLN untuk percepatan pembangunan (proyek). Banyak proyek infrastruktur sudah sangat jelas dampak ekonominya tapi tidak jelas secara keuangan. Kami ingin pastikan BUMN dikelola dengan neraca yang sehat," ujar Sri Mulyani di Hotel ShangRi La, Jakarta, Selasa (8/11).
-
Kenapa BRI mendukung rencana pemerintah? Terkait dengan kebijakan tersebut, BRI menyambut baik dan mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Bahkan sejak 2021, Perseroan telah mengusulkan kepada regulator untuk me-review soal ketentuan terkait hapus buku kredit dan tagih piutang (write-off) bagi UMKM.
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Kenapa Pertamina dan Polri bekerja sama? 'Sebagai langkah transformasi publikasi Polri menyesuaikan tren kekinian dalam menyebar informasi, kami turut menggandeng BUMN Pertamina dan stakeholder lainnya mulai sinergi pemanfaatan data informasi untuk publikasi dan edukasi, hingga pemanfaatan SDM untuk meningkatkan kompetensi kehumasan untuk personil Polri pada umumnya dan personil humas Polri pada khususnya,' jelas Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho.
-
Bagaimana Pertamina mendukung program ini? Membuka kegiatan, sebagai salah satu BUMN penyelenggara, Corporate Secretary Pertamina Brahmantya S. Poerwadi menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat menarik dan bermanfaat, karena dilakukan di Kota Balikpapan, dimana tempat ini terdapat beberapa lini bisnis Pertamina Grup.
-
Bagaimana Pertamina dan Polri menjalin kerja sama? Pertamina dan Polri diharapkan dapat terus bersinergi dalam hal publikasi dan edukasi, dan menjadi trendsetter informasi kalangan milenial dan masyarakat luas. 'Khususnya dalam mengawal bersama penggunaan BBM dan LPG subsidi sesuai dengan peruntukannya, serta distribusi energi berkelanjutan kepada masyarakat,' pungkas Fadjar.
-
Apa yang dilakukan pemerintah untuk meyakinkan investor? Presiden, lanjut Nurul, telah mengangkat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN. Menurutnya, hal itu bukti bahwa IKN tetap berlanjut.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga berjanji akan memberikan jaminan pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada perusahaan pelat merah. Menurutnya, jaminan kepada perseroan tersebut akan meningkatkan kemampuan leverage mereka.
"Karena kami ingin BUMN memberikan 22 persen kontribusi infrastruktur. Apabila kurang, 60 persen perlu dilakukan oleh swasta," tegasnya.
Kendati demikian, Sri Mulyani tetap meminta agar pihak swasta tidak khawatir dengan perlakuan istimewa yang diberikan kepada perusahaan BUMN. Pemerintah tetap akan terbuka jika pihak swasta tertarik untuk masuk dalam proyek-proyek infrastruktur strategis di Indonesia.
"Banyak yang bertanya apakah BUMN akan melengkapi atau bersaing dengan swasta. Ada kesenjangan ada ruang buat orang semua," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sebelum dicairkan, Sri Mulyani mengatakan anggaran PMN ketiga BUMN tersebut harus melalui tahapan pendalaman oleh Komisi XI DPR-RI.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani kembali akan menjadi Menteri Keuangan di kabinet Prabowo.
Baca Selengkapnya
Percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia diperlukan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi.
Baca Selengkapnya
Pagu indikatif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di tahun 2024 sebesar Rp99,26 triliun.
Baca Selengkapnya
Pemerintah perlu menyampaikan roadmap perkeretaapian Indonesia tentang kebutuhan transportasi penduduk.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani mengakui, saat ini, masih terdapat kesenjangan infrastruktur di antara wilayah Indonesia.
Baca Selengkapnya
Besaran penjaminan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan PT PII.
Baca Selengkapnya
Merespons persetujuan itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengamini setiap catatan yang diberikan anggota legislatif.
Baca Selengkapnya
Penyertaan modal negara ini akan melibatkan BPK untuk memastikan akuntabel kinerja BUMN.
Baca Selengkapnya
Kementerian Keuangan tengah mengoptimalkan penerimaan melalui aset negara.
Baca Selengkapnya
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan oleh suatu negara.
Baca Selengkapnya
Kemenkeu berencana memberikan dana suntikan PMN kepada tiga perusahaan pelat merah senilai Rp28,15 triliun.
Baca Selengkapnya