Sri Mulyani ke KAI soal pinjaman LRT: Kembalikan tanpa saya harus dipanggil KPK
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan agar PT KAI bisa mengelola pinjaman dana dari 12 Bank Sindikasi dalam pembangunan proyek LRT Jabodedebek, sehingga proyek ini bisa sukses dan jauh dari tindak pidana korupsi.
"PT KAI kelola dengan efisien tidak ada korupsi sehingga pinjaman dapat dikembalikan tanpa saya harus dipanggil KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," kata Sri Mulyani di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Jumat (29/12).
Senada dengan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan berharap proyek LRT ini bisa berhasil dan terhindar dari korupsi.
-
Apa solusi Pemprov DKI menutup kerugian LRT? Begitu juga dengan moda Lintas Raya terpadu (LRT) Jakarta yang dikalkulasikan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jokowi menilai sistem jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat menutup kerugian tersebut.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Bagaimana BRI menjaga kinerja berkelanjutan? Pedoman itu menjadi perhatian utama BRI dalam menjaga kinerja berkelanjutan dari Insan BRILiaN (pekerja BRI) dan mendorong iklim kerja yang lebih produktif.
-
Kenapa BRI mendukung rencana pemerintah? Terkait dengan kebijakan tersebut, BRI menyambut baik dan mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Bahkan sejak 2021, Perseroan telah mengusulkan kepada regulator untuk me-review soal ketentuan terkait hapus buku kredit dan tagih piutang (write-off) bagi UMKM.
-
Siapa yang pimpin BRI? Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan apresiasi dan rasa bangga atas pengakuan dari Forbes Internasional utamanya ketika perseroan menghadapi kondisi ekonomi global yang penuh dengan tantangan.
-
Bagaimana BRI mendukung pertumbuhan ekonomi? Salah satu bentuk komitmen BRI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yakni dengan tetap mendorong penciptaan lapangan pekerjaan khususnya pada segmen UMKM melalui penyaluran kredit yang berkualitas.
"Proyek ini tidak boleh gagal. Proyek pertama yang terintegrasi sangat terbuka dan kita menghindari jangan sampai ada korupsi dan kita membuat rambu-rambu agar tidak ada korupsi dalam proyek ini. Saya tidak ingin cucu saya dibilang, Opung kau kerjaannya tidak beres ini," kata Luhut.
Dia menambahkan, dengan nilai pinjaman Rp 19,25 Triliun dan jangka waktu kontrak selama 18 tahun, menurutnya adalah angka yang besar, dan bisa dijadikan model pendanaan proyek pemerintah lainnya di masa depan.
"Sekarang tidak harus membebani APBN, model pendanaan seperti ini akan kita refinancing setelah berjalan 3-4 tahun ke depan. Nanti mungkin dengan bunga lebih murah kita bisa kembangkan LRT ini dengan trayek yang lebih luas," ujarnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah perlu menyampaikan roadmap perkeretaapian Indonesia tentang kebutuhan transportasi penduduk.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata mengusut kasus dugaan korupsi penggunaan dana penyaluran kredit di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Baca SelengkapnyaBesaran penjaminan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan PT PII.
Baca SelengkapnyaAda 4 perusahaan yang diduga melakukan fraud berpotensi merugikan negara hingga Rp2,5 triliun.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan pejabat LPEI karena bertanggung jawab dalam proses peminjaman dana kepada empat perusahaan tersebut.
Baca SelengkapnyaRieke mengatakan, total alokasi yang telah digelontorkan negara kepada BUMN sebesar Rp243 T
Baca SelengkapnyaPerusahaan terindikasi fraud itu bergerak di bidang kelapa sawit, batu bara, perkapalan, dan nikel.
Baca SelengkapnyaDalam perkara ini, penyidik KPK telah menetapkan sepuluh orang sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaBudi Karya diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 26 Juli 2023.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung (Kejagung) menerima laporan dari Kementerian Keuangan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Baca SelengkapnyaIni merupakan upaya lanjutan dalam replacement 19 rangkaian sarana KRL yang dimiliki KAI Commuter secara bertahap mulai tahun 2023 tiga hingga 2026.
Baca SelengkapnyaKasus itu sempat dilaporkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Baca Selengkapnya