Sri Mulyani: Kemiskinan Bisa Melonjak Jika Tak Ada Bansos di Masa Pandemi
Merdeka.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencermati peran penyaluran bansos dalam program perlindungan sosial (perlinsos) dalam mengatasi angka kemiskinan selama masa pandemi Covid-19.
Menurut dia, berbagai program perlinsos yang disalurkan pemerintah sejak tahun lalu seperti bansos Program Keluarga Harapan (PKH) hingga bansos tunai (BST) berhasil menekan kenaikan kemiskinan di Tanah Air.
Dalam catatannya, tingkat kemiskinan pada masa terburuk pandemi di September 2020 masih terjaga di level 10,19 persen, naik secara tahunan (year on year) dari September 2019 yang sebesar 9,22 persen.
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Apa itu Bansos PKH? Berbagai jenis bantuan sosial, seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Program Keluarga Harapan (PKH), akan tetap dilanjutkan.
-
Apa program pengentasan kemiskinan Banyuwangi? 'Saat ini, Banyuwangi terus menekan angka kemiskinan yang ada. Meskipun sudah rendah, tapi berbagai intervensi masih harus dilakukan agar rakyat Banyuwangi benar-benar sejahtera,' ungkap Bupati Ipuk.
-
Siapa saja yang bisa terima Bansos PKH? Adapun beberapoa kriteria penerima Bansos PKH, yaiitu ibu hamil, memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, atau anak sekolah usia 15 sampai 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun.
-
Siapa yang dibantu Kemensos dalam program ini? 'Operasi katarak bagi lansia sangat penting, kalau tidak ditangani segera bisa berakibat terganggunya aktifitas ekonomi mereka, sehingga dengan memiliki mata sehat mereka bisa tetap produktif, ' ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini di RSUD Dr Iskak, Kab Tulungagung, Rabu (22/11).
"Yang apabila kita tidak melakukan (penyaluran bansos) bisa melonjak, dari 9,22 persen di posisi September (2020) bisa mencapai 11,2 persen," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (21/7).
Sri Mulyani menyebutkan, penguatan program penyaluran bansos bisa sedikit menekan angka kemiskinan pada Maret 2021 di level 10,14 persen, atau sekitar 27,5 juta orang.
Penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan ini terjadi lantaran didorong oleh membaiknya kesempatan kerja dan keberlanjutan program perlinsos untuk pemulihan ekonomi nasional.
"Namun karena berbagai program perlinsos, tahun lalu mencapai Rp220 triliun dan tahun ini kita naikan lagi, maka kita menahan kenaikan kemiskinan tidak mencapai level pemburukan 11,2, tapi di level 10,19. Bahkan dengan pemulihan ekonomi kemiskinan ini sudah mulai menurun kembali," tutur Sri Mulyani.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Program bansos biasanya lebih terstruktur dan melibatkan sistem keamanan sosial yang kuat.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengatakan, alokasi perlinsos kepada masyarakat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menjelaskan, anggaran itu rencananya digunakan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antardaerah.
Baca SelengkapnyaPengamat Ekonomi INDEF Nailul Huda mengatakan, bansos menjaga daya beli masyarakat kelas miskin
Baca Selengkapnya"Tidak ada perubahan khusus pada 2024 dalam anggaran Bansos maupun perlinsos kecuali perubahan yang telah disampaikan," kata Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaAnggaran bansos tahun 2024 sudah sesuai keputusan yang telah disepakati dalam pengesahan APBN 2024.
Baca SelengkapnyaMereka yang berhak menerima adalah mereka yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Baca SelengkapnyaKementerian Sosial paling besar distribusi anggaran Bansos.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat anggaran program bansos dalam APBN 2024 mencapai Rp496 triliun.
Baca SelengkapnyaAirlangga bertanya secara langsung kepada warga desa Eretan, apakah bansos ingin diperpanjang atau tidak.
Baca SelengkapnyaAce mengatakan jika anggaran Rp 496,8 triliun merupakan anggaran perlinsos.
Baca SelengkapnyaErick mempertanyakan apa yang salah dari penyaluran bansos dan BLT.
Baca Selengkapnya