Sri Mulyani: Kita Berupaya Hilangkan Aturan Mahal dan Bertele-tele

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini pertumbuhan ekonomi RI di atas lima persen dan inflasi yang terjaga rendah akan menarik investasi luar negeri di tengah situasi perekonomian global yang tidak pasti.

"Kita harus lebih aktif melihat kebutuhan investor supaya mereka betul-betul bisa menerjemahkan minat menjadi aktivitas investasi," kata Sri Mulyani di Gedung DPR RI di Jakarta, Jumat.

Menurut Menkeu, pemerintah berupaya menghilangkan aturan-aturan yang bisa membuat biaya berbisnis di Indonesia menjadi mahal dan bertele-tele, dengan cara penyederhanaan. Pemerintah juga sedang menyiapkan insentif pajak untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat dan stabil sehingga kepercayaan akan terjaga.

"Modal akhirnya akan mencari tempat yang dianggap aman, oleh karena itu kalau kita tunjukkan Indonesia aman dan baik maka mereka tetap datang ke Indonesia," imbuh Sri Mulyani.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja (RAPBN) sementara tahun 2020, Sri Mulyani menyampaikan bahwa asumsi pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 5,3 persen. Sedangkan untuk inflasi, asumsinya diperkirakan terjaga pada posisi rendah yakni 3,1 persen.

Kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan, kata Sri Mulyani, juga mewaspadai kondisi ekonomi global yang saat ini berfluktuasi.

Keyakinan Menkeu terkait upaya menarik investasi tersebut merespon laporan Bank Dunia yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia melambat salah satunya dipicu perang dagang AS dan China.

Dalam buletin berjudul Risiko Ekonomi Global dan Dampaknya kepada Indonesia edisi September 2019 itu Bank Dunia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak 2010-2018 menurun dari rata-rata 6,1 persen menjadi 5,2 persen tahun 2018.

Bank Dunia bahkan memperkirakan pertumbuhan ekonomi Tanah Air menurun hingga tahun 2022 yang berada di bawah lima persen.

Kondisi tersebut diperkirakan dapat memberikan dampak negatif terhadap portofolio aliran modal yang keluar dari Indonesia. Salah satu solusi yang disebutkan dalam laporan itu yakni Indonesia harus meningkatkan aliran modal luar negeri untuk investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI).

Bank Dunia juga menyebutkan Indonesia saat ini bersaing dengan negara di Asia untuk tujuan investasi luar negeri.

Bank Dunia menyebut pada Juni dan Agustus 2019, 33 perusahaan China berencana mendirikan atau memperluas produksi di luar negaranya yakni 23 perusahaan di antaranya menuju Vietnam dan sisanya menuju Kamboja, India, Malaysia, Meksiko, Serbia dan Thailand.

Tahun 2017, lanjut Bank Dunia, 73 perusahaan Jepang mengalihkan operasi bisnisnya dari Jepang, China dan Singapura menuju Vietnam, 43 menuju Thailand, Filipina (11) dan 10 perusahaan menuju Indonesia.