Sri Mulyani Lantik Suryo Utomo jadi Dirjen Pajak

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik Suryo Utomo menjadi Direktur Jenderal Pajak menggantikan Robert Pakpahan yang telah purna jabatan. Suryo Utomo merupakan Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak.

"Pada hari ini saya Menteri Keuangan resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di Kementerian Keuangan," ujar Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (1/11).

Sri Mulyani melanjutkan, dirinya percaya pejabat baru mampu melaksanakan tugas dengan baik. "Saya percaya saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan yang Maha Esa bersama kita," jelasnya.

Usai melantik, Sri Mulyani juga memimpin pengambilan sumpah pejabat yang baru dilantik. Pengambilan sumpah jabatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen pelantikan.

Mengutip data Kementerian Keuangan, Suryo Utomo lahir di Semarang pada tanggal 26 Maret 1969. Menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Diponegoro dan meraih gelar pada 1992. Lalu melanjutkan pendidikan Master of Business Taxation di University of Southern California, Amerika Serikat dan mendapatkan gelarnya pada tahun 1998.

Mengawali karir Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana di Kementerian Keuangan pada tahun 1993 di Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pajak. Dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Seksi PPN Industri pada tahun 1998, sebagai Kepala Seksi Pajak Penghasilan Badan pada tahun 2002.

Tahun 2002, dia lalu dipromosikan menjadi Kepala Subdirektorat Pertambahan Nilai Industri, 2006 menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga, 2008 menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu.

Pada 28 Maret 2009, Suryo dipromosikan menjadi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, tahun 2010 menjadi Direktur Peraturan Perpajakan I, 31 Maret 2015 menjadi Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian, dan pada 1 Juli 2015 dipercaya menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak.