Sri Mulyani: Mengelola APBN tidak gunakan prinsip untung - rugi
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah dalam mengelola Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tidak menggunakan prinsip untung rugi. Pernyataan tersebut untuk menjawab pertanyaan DPR terkait dampak pelemahan nilai tukar terhadap penerimaan negara.
"Kalau dari sisi APBN kita, pendapatan naik Rp 4,7 triliun dengan depresiasi. Tapi belanja kita juga naik Rp 3,1 triliun. Jadi sebetulnya kami tidak menggunakan untung atau rugi. Karena ini yang sering dipelintir. Mengelola APBN itu kami tidak mengelola untung dan rugi," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/9).
Sri Mulyani mengatakan, pemerintah mengelola ekonomi Indonesia menggunakan instrumen APBN. Menurutnya, jika instrumen APBN sehat maka pemerintah memiliki banyak instrumen untuk menjaga ekonomi lebih baik.
-
Bagaimana APBN mengatur perekonomian? Fungsi stabilisasi, APBN sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan dasar perekonomian. Ini dilakukan agar kondisi perekonomian Indonesia tetap stabil dan risiko gejolak di masyarakat bisa lebih diminimalisir.
-
Apa yang dimaksud dengan APBN? APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini merupakan rencana keuangan pemerintah yang mencakup semua pemasukan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran.
-
Dimana sumber APBN berasal? Pemasukan dalam APBN berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan dari perusahaan negara, hibah dan bantuan luar negeri, serta sumber pendapatan lainnya.
-
Bagaimana PLN meningkatkan pendapatan? Peningkatan laba bersih PLN ini ditopang semakin tumbuhnya penjualan listrik yang mencapai 6,3% atau total 273,8 Terawatt hour (TWh) sehingga berdampak pada kenaikan pendapatan penjualan listrik hingga 7,7% dari Rp288,8 triliun di 2021 menjadi Rp311,1 triliun di 2022.
-
Kenapa Prabowo-Gibran harus hati-hati pakai APBN? Imaduddin mengingatkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus berupaya bisa menyelesaikan utang yang diwariskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Kenapa APBN dibuat? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
"Kami mengelola ekonomi Indonesia menggunakan instrumen APBN. Jadi kalau APBN nya sehat kami bisa menggunakan lebih banyak instrumen itu untuk menjaga ekonomi lebih baik lagi. Ini kan sesuai dengan fungsi APBN fiskal sebagai stabilisasi, alokasi dan distribusi," jelasnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menjelaskan, setiap pelemahan Rp 100 per USD menyumbang penerimaan Rp 4,7 triliun dan belanja sebesar Rp 3,1 triliun. Oleh karena itu, keseimbangan APBN sebesar Rp 1,6 triliun apabila melemah Rp 100 per USD.
"Kami sampaikan dengan postur APBN 2018 Rp 100, dari pelemahan Rupiah kita terhadap Dolar mempengaruhi kenaikan penerimaan kita sebesar Rp 4,7 triliun dan belanja juga naik Rp 3,7 triliun. Tapi kenaikan penerimaan lebih tinggi dari belanja sehingga total balance nya adalah positif Rp 1,6 triliun," jelasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Surplus APBN ditopang oleh penerimaan negara yang masih lebih tinggi dibandingkan belanja negara.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat APBN Surplus Rp67,7 Triliun per Kuartal II-2023
Baca SelengkapnyaKendati banyak negara yang kolaps, Sri Mulyani sangat bersyukur karena Indonesia masih mampu menjaga APBN dengan sehat.
Baca SelengkapnyaDengan capaian ini, untuk keseimbangan primer mengalami surplus mencapai Rp122,1 triliun.
Baca SelengkapnyaBendahara negara ini juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir Juli masih tetap terjaga positif.
Baca SelengkapnyaSri selalu menjadi pendengar yang baik jika kementerian dan lembaga (K/L) meminta anggaran.
Baca SelengkapnyaMeski mengalami defisit, kinerja APBN selama Agustus diklaim mengalami perbaikan.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani merinci, penerimaan pajak terbesar disumbang Pajak penghasilan (PPh) Non Migas mencapai Rp593,76 triliun.
Baca Selengkapnya"Utang itu tidak berarti kita kemudian ugal-ugalan, oleh karena itu kita harus hati-hati sekali," kata Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaPendapatan negara sampai 12 Desember 2023 tercatat mencapai Rp2.553,2 triliun.
Baca SelengkapnyaPendapatan negara jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni 7,6 persen secara tahunan
Baca Selengkapnya