Follow
Sri Mulyani Minta DPR Segera Bahas Rencana Penerapan Cukai Plastik
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menjadwalkan pembahasan mengenai penerapan cukai plastik. Hal ini diungkapkan saat rapat kerja dengan komisi XI DPR terkait pembahasan kerangka ekonomi makro dan pokok pokok kebijakan fiskal 2020.
"Mohon agar komisi XI menjadwalkan konsultasi mengenai cukai plastik," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/6).
Permintaan tersebut seiring dengan pengenaan barang kena cukai baru memerlukan diskusi dan restu lembaga legislatif. Selain hal itu, target pungutan cukai juga sudah masuk dalam target APBN tahun ini sebesar Rp500 miliar.
-
Siapa yang mendorong penerapan cukai? Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah lama mendorong upaya pemerintah untuk menekan konsumsi gula.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Mengapa cukai minuman berpemanis diterapkan? Penerapan Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK) pada 2024 ini perlu disambut baik karena manfaat kesehatan yang mungkin diberikannya.
"Target penerimaan sudah masuk dalam UU APBN, namun kami belum membuat PMK-nya untuk melaksanakan karena memerlukan konsultasi dengan dewan," kata Sri Mulyani.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, kebijakan pengenaan cukai menjadi cara paling efektif dalam mengendalikan konsumsi plastik. Dengan demikian, agenda untuk menambah barang kena cukai baru menjadi mendesak untuk dilakukan.
"Kita sudah tahu bahwa plastik banyak sekali dampaknya kita sudah coba untuk membuat kebijakan untuk mengurangi konsumsi plastik dan yang paling cocok adalah cukai," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, cukai plastik dan cukai minuman berpemanis baru akan diberlakukan di 2024 mendatang.
Baca Selengkapnya
Mengingat pengenaan cukai minuman berpemanis tersebut harus memperhatikan kondisi perekonomian saat ini.
Baca Selengkapnya
Penyusunan APBN 2025 telah dilakukan melalui konsultasi langsung dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
Menurut Sri Mulyani, hal ini perlu diberitahukan agar masyarakat mengetahuinya.
Baca Selengkapnya
Puan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.
Baca Selengkapnya
Rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen merupakan salah satu rencana penyesuaian pajak pemerintah.
Baca Selengkapnya
Pemerintah perlu menyampaikan roadmap perkeretaapian Indonesia tentang kebutuhan transportasi penduduk.
Baca Selengkapnya
Meski begitu, Sri Mulyani memastikan pembahasan RAPBN 2025 harus dalam postur yang terjaga dengan batas toleransi.
Baca Selengkapnya
Ada beberapa hal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masih dikoordinasikan dengan tim presiden terpilih.
Baca Selengkapnya
Dari daftar RUU yang diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2025, tak ada RUU Perampasan Aset.
Baca Selengkapnya
Dalam KMK sebelumnya terdapat 1.285 jenis barang yang dikenakan DHE.
Baca Selengkapnya