Sri Mulyani Minta Kemenhub Perbaiki Alokasi dan Penyerapan Anggaran
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan masih ada beberapa hal yang mesti diperbaiki dalam kinerja Kementerian Perhubungan (Kemenhub), salah satunya mengenai penyerapan dan alokasi anggaran.
"Kita menyampaikan kinerja dari penggunaan anggaran 2014 sampai dengan 2018 yang lalu ada beberapa bagian yang mungkin masih untuk perlu diperbaiki dalam pelaksanaan anggaran, terutama dari sisi penyerapan dan alokasi dari penggunaan anggarannya di kemenhub," kata Sri Mulyani di Gedung Kemenhub, Jakarta, Rabu (13/2).
Dia juga mendorong Kemenhub lebih aktif mencari sumber pendanaan dalam membangun infrastruktur perhubungan. Salah satunya dengan cara menggandeng swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
-
Apa yang akan dievaluasi Kemenhub? Tujuannya, agar kejadian serupa tidak terjadi kembali. Nantinya, tim investigasi internal akan mengevaluasi kasus kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta dan bagaimana kaitannya dengan pola pengasuhan.
-
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
-
Bagaimana Kemenhub meningkatkan kualitas transportasi darat? Dengan tujuan menjadikan jalur darat sebagai akses utama bagi masyarakat, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan layanan dan mengatasi berbagai tantangan, seperti kemacetan lalu lintas dan polusi. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih baik untuk masa depan.
-
Siapa yang menjabat sebagai Menteri Perhubungan? Karier Frans tidak berhenti sampai situ, ia juga dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Perhubungan pada tahun 1960-1973.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Apa target Menko Perekonomian untuk transportasi di Indonesia? Pemerintah telah memprioritaskan pengembangan ekosistem Kendaraan Listrik (EV) dengan target 13 juta sepeda motor listrik dan 2 juta mobil listrik pada 2030.
Selain itu, setiap proyek dimulai dari persiapan, Feasibility Study (studi kelayakan) harus mampu memikat swasta untuk ikut bergabung.
"Saya sampaikan juga kemungkinan kalau Kemenhub ingin meningkatkan dan mengakselerasi terutama untuk berbagai infrastruktur perhubungan namun menghadapi kendala anggaran bisa dilakukan melalui KPBU," ujarnya.
Meski begitu, Sri Mulyani mengapresiasi langkah Kemenhub yang telah menyiapkan rencana kerja dan anggaran hingga tahun 2020.
"Saya menghargai kemenhub sudah melakukan perencanan sejak awal untuk 2020 tentu untuk melihat bagaimana memperbaiki perencanaan anggaran agar bisa menunjang program-program Kemenhub. Saya berharap tentu persiapaan perencanan anggaran berjalan secara lebih baik lagi," tambahnya.
Dia menegaskan hal itu penting dilakukan mengingat peran penting Kemenhub sebagai penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena salah satu pendorong utama roda perekonomian adalah konektivitas transportasi antar daerah yang memadai.
"Pentingnya masalah transportasi dan perhubungan untuk menopang pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, menciptakan pemerataan sehingga peranan dari kemenhub itu menjadi sangat vital," tutupnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Restrukturisasi anggaran itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang perlu diselesaikan dalam waktu singkat.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengakui, saat ini, masih terdapat kesenjangan infrastruktur di antara wilayah Indonesia.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani kembali akan menjadi Menteri Keuangan di kabinet Prabowo.
Baca SelengkapnyaTerdapat tujuh poin yang disampaikan dalam surat edaran efisiensi anggaran dinas tersebut.
Baca SelengkapnyaPemerintah perlu menyampaikan roadmap perkeretaapian Indonesia tentang kebutuhan transportasi penduduk.
Baca SelengkapnyaPagu indikatif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di tahun 2024 sebesar Rp99,26 triliun.
Baca SelengkapnyaTerbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.
Baca SelengkapnyaKementerian Keuangan tengah mengoptimalkan penerimaan melalui aset negara.
Baca SelengkapnyaAnggaran belanja pemerintah dinilai belum berkualitas.
Baca SelengkapnyaSri selalu menjadi pendengar yang baik jika kementerian dan lembaga (K/L) meminta anggaran.
Baca Selengkapnya