Follow
Sri Mulyani Minta Pemda Hapus Ketimpangan Antar Daerah
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui saat ini masih banyak ketimpangan antar pemerintah daerah maupun dengan pemerintah pusat. Akibatnya pelayanan publik di berbagai wilayah sangat terasa bedanya. Padahal setiap daerah telah mendapatkan dana transfer dari pemerintah.
"Harusnya kualitas pelayanan masyarakat ini semakin rata dan kualitasnya sama. Mengurus KTP di Jakarta, Demak atau Papua sekalipun proses dan waktunya sama," kata Sri Mulyani dalam acara Kick Off Sosialisasi UU Harmonisasi Keuangan Daerah dan Pusat (HKPD) di Demak, Jawa Tengah, Kamis (10/3).
Dia tak ingin ada masyarakat yang merasa beruntung dan tidak beruntung lahir dan besar di sebuah wilayah. Anak yang lahir di kota dan di desa harus memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai hal seperti akses kesehatan, pendidikan, transportasi hingga pelayanan publik yang sama. Sehingga kualitas SDM menjadi sama baiknya.
-
Kenapa kesenjangan terjadi di masyarakat? Kesenjangan dalam masyarakat bisa terjadi akibat berbagai faktor, seperti ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan.
-
Apa pengertian kesenjangan secara umum? Kesenjangan adalah adanya pembagian atau pemisahan antara dua hal atau lebih. Dalam konteks masyarakat, kesenjangan terjadi ketika ada ketimpangan atau perbedaan yang signifikan antara individu atau kelompok dalam hal akses terhadap sumber daya, kesempatan, hak, dan kesejahteraan.
-
Di mana akses terhadap layanan kesehatan tidak merata? Namun, sayangnya tidak semua daerah mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan tersebut. Masalah infrastruktur dan jangkauan ke fasilitas kesehatan menjadi kendala, sehingga banyak masyarakat yang tidak dapat memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia.
-
Bagaimana Kanwil BPN Jatim meningkatkan sinergi dengan Pemda? Keterbukaan Informasi ini dinilai memiliki pengaruh besar terhadap kesuksesan program-program yang sedang dijalankan. Bukan hanya itu, dukungan dari seluruh pihak terkait juga memegang peranan penting, sehingga di tiap penyelenggaraan sosialisasi, Kementerian ATR/BPN selalu menekankan penguatan sinergi lintas sektor.
-
Dimana Gubernur Sumbar minta bantuan dana? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam.
-
Di mana kesenjangan terjadi? Masalah kesenjangan ini tidak hanya terjadi dalam aspek sosial masyarakat, tetapi juga berbagai aspek lainnya. Mulai dari kesenjangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesenjangan digital.
"Kesenjangan ini harus kita perangi, anak Indonesia harus mendapatkan fasilitas yang sama dan memiliki prestasi yang sama agar pembangunan merata," kata dia.
Dia juga meminta pada pemda yang daerahnya masih tertinggal untuk mengejar ketertinggalan. Caranya dengan menggunakan dana transfer ke daerah yang diarahkan untuk melakukan perbaikan, dari DAU, DBH, Dana Desa hingga DAK fisik dan non fisik.
"Ini harus bisa mengejar ketertinggalan untuk daerah yang belum baik," kata dia.
Dia menyadari salah satu yang menjadi hambatan utama ketidakmerataan pembangunan karena kondisi geografis dan populasi yang juga tidak merata. Di jawa dengan kondisi geografisnya memiliki populasi yang padat. Sementara di papua jumlah populasinya lebih sedikit dengan kondisi geografis tersebut.
Untuk itu, pemerintah menghadirkan Undang-Undang HKPD sebagai formula khusus dalam mengelola dana pemerintah untuk pelayanan publik. Sehingga hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah disesuaikan dengan populasi, kondisi geografis dan tantangan yang tidak sama.
"Kita tidak bisa membuat 1 formula karena Indonesia ini bhineka, maka formulaya akan disesuaikan dengan populasi, daerah dan sebagainya," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Terbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.
Baca Selengkapnya
Melalui BAS, Pemerintah pusat dan Daerah bisa mengkonsolidasikan program nasional seperti, program di sektor ketahanan pangan, hingga program ketahanan energi.
Baca Selengkapnya
Ini alasan mengapa Sri Mulyani menjadi pejabat yang paling ditakuti pemerintah daerah.
Baca Selengkapnya
Kadin Indonesia berharap para capres-cawapres bisa menyoroti isu-isu pentung di daerah.
Baca Selengkapnya
Anies Baswedan mengungkapkan kendala kesejahteran rakyat (kesra) karena kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah.
Baca Selengkapnya
Sebenarnya anggaran perlindungan sosial juga dialokasikan untuk subsidi dan kompensasi yang dinikmati hampir seluruh masyarakat Indonesia.
Baca Selengkapnya
Mendagri menjelaskan, dalam pengamatannya, kapasitas fiskal yang dimiliki daerah terbagi menjadi tiga kategori, yakni kuat, sedang, dan lemah.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani mengatakan, alokasi perlinsos kepada masyarakat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani menegaskan tidak ada perbedaan jumlah anggaran yang keluar untuk belanja perlinsos periode 2019-2024
Baca Selengkapnya
Misbakhun berpendapat soal pentingnya sinergi antara BPK dan DPD demi mengawal desentralisasi fiskal.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan, uang yang ada malah dipakai untuk hibah-hibah politis.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani mengatakan pemerintah masih berada di pihak masyarakat
Baca Selengkapnya