Sri Mulyani minta PUPR hemat belanja untuk biaya perawatan infrastruktur
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu program prioritas oleh Presiden Jokowi. Di mana dalam APBN 2018, pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp 410 triliun.
Menurutnya, pemerintah tak hanya butuh anggaran untuk membangun infrastruktur, melainkan juga anggaran untuk pemeliharaan (maintenance) infrastruktur.
"Semua infrastruktur yang dibangun dia tidak hanya diam saja dan tidak perlu dipelihara dia perlu maintenance. Maka hari ini kita harus mulai mikir kalau anggaran begitu besar apakah maintenance ngikutin," kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Rabu (22/11).
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Apa saja yang dibangun Kementerian PUPR untuk air? Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
-
Bagaimana Kementerian PUPR membangun tol IKN? Saat ini, Kementerian PUPR sedang melakukan pembangunan di tiga seksi, antara lain Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km, Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung 7,3 km, dan Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km.
-
Apa yang akan dibangun dengan anggaran Rp16 triliun di IKN? 'Dugaan saya secara politik ini adalah komitmen prabowo terhadap IKN, setelah Pak Jokowi selesai nanti. Tapi disisi lain secara realitas uangnya juga enggak ada, nggak banyak uang yang bisa diinvestasikan ke situ,' Eko menilai anggaran sebesar Rp16 triliun paling tidak hanya bisa membangun kantor para menteri.
-
Mengapa pajak penting untuk infrastruktur di Sumut? Pajak juga dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, dan lain sebagainya. Hal ini sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat.
Dia mencatat, dalam tiga tahun terakhir pemerintah telah mengeluarkan sekitar Rp 1.000 triliun untuk membangun infrastruktur. Di mana dalam satu tahun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengeluarkan anggaran sebesar Rp 23 triliun untuk infrastruktur, terutama pembangunan jalan.
Menurutnya, Kementerian PUPR bisa menghemat sekitar 10-15 persen dari anggaran tersebut untuk biaya pemeliharaan. "Menurut studinya anggaran Rp 23 triliun itu dilihat dari kualitas dan kuantitas maintenance itu sebetulnya kita bisa hemat antara 10-15 persen," ujarnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terdapat tujuh poin yang disampaikan dalam surat edaran efisiensi anggaran dinas tersebut.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan pembangunan infrastruktur jalan dilakukan untuk efisiensi transportasi dan distribusi logistik sehingga dapat menumbuhkan ekonomi di daerah.
Baca SelengkapnyaPrabowo yakin kebijakan ini bakal menghemat anggaran negara hingga Rp15 triliun.
Baca SelengkapnyaSebelum dicairkan, Sri Mulyani mengatakan anggaran PMN ketiga BUMN tersebut harus melalui tahapan pendalaman oleh Komisi XI DPR-RI.
Baca SelengkapnyaPagu indikatif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di tahun 2024 sebesar Rp99,26 triliun.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menyindir jalan rusak di Solo-Purwodadi, Jawa Tengah yang bertahun-tahun
Baca SelengkapnyaPuteri bercerita bahwa keseluruhan ruas jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengatakan, Kementerian Keuangan telah menerima usulan anggaran Rp14,64 triliun untuk perbaikan jalan rusak.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengakui, saat ini, masih terdapat kesenjangan infrastruktur di antara wilayah Indonesia.
Baca Selengkapnya"Tolonglah, ya, para menteri puasa dulu, puasanya 5 tahun. Kalau 5 tahun kita hemat USD 1,5 miliar dari perjalanan saja," tegas Prabowo
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat APBN Surplus Rp67,7 Triliun per Kuartal II-2023
Baca SelengkapnyaKeputusan untuk menyuntik mati PLTU Cirebon-1 juga harus dipastikan tidak melanggar peraturan yang berlaku.
Baca Selengkapnya