Sri Mulyani Minta Tambah Belanja Negara Rp19 Triliun di 2023, Untuk Apa?
Merdeka.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengusulkan tambahan belanja negara pada tahun 2023 sebesar Rp19,4 triliun. Dana ini bisa didapat dari perkiraan penerimaan pendapatan negara yang juga bertambah dengan nilai yang sama.
Usulan tersebut berasal dari kesepakatan Panitia Kerja A pemerintah bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR).
"Dengan demikian belanja negara akan naik dari Rp3.041,7 triliun menjadi Rp3.061,2 triliun," ungkap Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Banggar DPR di Jakarta, Rabu (14/9).
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Mengapa DPR RI mengajak komitmen bersama? Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin tekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
-
Apa yang Puan Maharani sampaikan terkait Pemilu 2024? 'Capek-capek tunggu pemilu, tapi nggak bebas, rugi dong, yang benar saja. Capek-capek ke TPS dan nyoblos, tapi nggak ikut kata hatinya, rugi dong, yang benar saja,' kata Puan diiringi tepuk tangan para anggota DPR yang hadir pada Rapat Paripurna ke-12 DPR RI dalam Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024.
-
Siapa yang mendorong Kemenpan RB buat aturan? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
Sri Mulyani menjelaskan, pemanfaatan tambahan belanja negara tersebut akan diberikan dalam bentuk subsidi energi senilai Rp1,3 triliun, cadangan pendidikan Rp3,9 triliun, tambahan belanja non-pendidikan Rp11,2 triliun, serta transfer ke daerah (TKD) Rp3 triliun.
Dengan tambahan tersebut, belanja negara pada tahun depan akan terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.246,5 triliun atau naik Rp16,4 triliun dari RAPBN yang senilai Rp2.230 triliun dan TKD yang naik Rp3 triliun dari Rp811,7 triliun menjadi Rp814,7 triliun.
Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian/lembaga (k/l) yang tetap sebesar Rp993,2 triliun serta belanja non k/l yang meningkat Rp16,4 triliun dari Rp1.236,9 triliun menjadi Rp1.253,3 triliun, lantaran adanya kenaikan subsidi energi menjadi Rp212 triliun dari Rp210,7 triliun, cadangan anggaran pendidikan dari Rp59,6 triliun menjadi Rp63,5 triliun, serta tambahan belanja non pendidikan menjadi Rp11,2 triliun.
Perkiraan Kenaikan Pendapatan
Sementara itu, Sri Mulyani menyebutkan perkiraan kenaikan pendapatan negara Rp19,4 triliun akan menjadikan pemasukan negara pada tahun depan meningkat dari Rp2.443,6 triliun menjadi Rp2.463 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.021,2 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp441,4 triliun.
Dengan kenaikan yang sama pada alokasi belanja dan target pendapatan negara, maka defisit APBN pada tahun depan akan tetap terjaga sebesar Rp598,2 triliun, namun persentasenya terhadap produk domestik bruto (PDB) menurun dari 2,85 persen menjadi 2,84 persen.
"Perubahan rasio defisit APBN karena nilai dari estimasi volume ekonomi kita di 2023 akan naik dari Rp20.988,6 triliun menjadi Rp21.037,9 triliun," ungkap Bendahara Negara ini. (mdk/idr)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sri Mulyani mencatat anggaran program bansos dalam APBN 2024 mencapai Rp496 triliun.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca Selengkapnya“Defisit fiskal diperkirakan berada pada kisaran 2,45-2,82 persen PDB,” kata Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaAnggaran bansos tahun 2024 sudah sesuai keputusan yang telah disepakati dalam pengesahan APBN 2024.
Baca SelengkapnyaPermintaan tambahan anggaran dari anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai akan membebani anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Baca SelengkapnyaKetua Banggar DPR Said Abdullah mendoakan agar Menteri Keuangan Sri Mulyani tetap menjabat di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaUsai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat APBN Surplus Rp67,7 Triliun per Kuartal II-2023
Baca SelengkapnyaPenyusunan APBN 2025 telah dilakukan melalui konsultasi langsung dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaDia mengaku siap menambah anggaran Rp17 triliun jika pemilihan presiden (pilpres) harus dua putaran.
Baca SelengkapnyaMeski begitu, Sri Mulyani memastikan pembahasan RAPBN 2025 harus dalam postur yang terjaga dengan batas toleransi.
Baca Selengkapnya