Sri Mulyani Nilai Kecepatan Pemulihan Ekonomi Bergantung Sensitivitas Gas dan Rem

merdeka.com Sekitar 3 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemulihan ekonomi di Indonesia saat ini sangat bergantung kepada kebijakan 'gas dan rem'. Menurutnya, jika gasnya lebih banyak dari pada remnya, maka pemulihan ekonomi dapat berlangsung dengan cepat.

"Kalau lebih banyak nge-remnya, kecepatan untuk majunya kan lebih lambat. Tapi kalau kita lebih banyak nge-gasnya dan lebih sedikit remnya, berarti kita lebih laju," ujarnya di Jakarta, Selasa (15/6).

Bendahara Negara itu mengatakan, jika kondisi ekonomi mulai pulih di tahun ini, maka pada tahun depan pemerintah siap untuk menormalkan kembali kebijakan fiskal. Hal itu dilakukan agar APBN juga turut hadir pada masyarakat dan membantu penanganan Covid-19.

Orang lain juga bertanya?

"Makanya kami juga masukkan consideran itu ke dalam kebijakan fiskal. Waktu pemerintah dan DPR setujui APBN 2021, waktu itu Agustus-September, DPR dan pemerintah setuju Covid masih akan jadi faktor, makanya APBN ini ada fleksibilitas, dalam DPR, dalam UU untuk melakukan refocusing," jelasnya.

Selanjutnya

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan analogi rem dan gas sebagai gambaran penanganan dampak Covid-19 di sektor ekonomi maupun kesehatan harus seimbang. Presiden Jokowi mengarahkan para kepala daerah untuk melepas gas dengan menggenjot sektor ekonomi agar perekonomian daerah tidak anjlok. Namun bila daerahnya masuk zona merah, maka rem harus diinjak dengan menerapkan PSBB untuk mengendalikan penyebaran Covid-19.

Pada 1 September lalu, Satgas Penanganan Covid-19 melaporkan, jumlah zona merah menjadi 65 kabupaten/kota. Padahal pekan sebelumnya hanya 32 kabupaten/kota. Pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono mengakui bahwa memang yang punya rem adalah pemerintah daerah masing-masing, namun menurutnya, Presiden Jokowi bisa memegang kendali terhadap kebijakan yang diambil oleh daerah.

"Yang punya rem kan sebenarnya pemerintah daerah. Jadi tektok saja antara pemerintah pusat dan daerah, tapi kan semua tergantung Pak Jokowi. Kalau masih dianggap terkendali, ya silakan saja tapi konsekuensinya di pemerintah pusat sekarang," kata Pandu saat berbincang dengan merdeka.com, Kamis (3/9).

(mdk/bim)