Sri Mulyani: Opini WTP bukan berarti tidak ada korupsi

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan agar Kementerian dan Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah agar tidak cepat bangga dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebab, institusi yang mendapat opini tersebut bukan berarti sudah menjadi institusi yang terbaik.

Salah satu yang harus diwaspadai adalah institusi yang mendapatkan opini WTP namun terlibat kasus korupsi. Bahkan, sampai terlibat Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"WTP bukan berarti tidak ada korupsi. Korupsinya bisa terjadi dengan modus yang bermacam-macam. Apalagi yang paling memalukan dan kelihatan kalau sampai OTT. Jadi WTP tapi OTT itu jangan sampai terjadi. Ironis kalau WTP tapi OTT," kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Kamis (14/9).

Dengan demikian, dia meminta agar pimpinan institusi mewaspadai berbagai modus yang mengarah kepada tindak pindana korupsi. Seperti konflik kepentingan hingga pegawai yang terang-terangan melakukan korupsi.

"Ada juga korupsi yang harus dilihat oleh pimpinan dari yang mulai sifatnya seperti konflik kepentingan sampai betul-betul merampok uang negara. Konflik kepentingan itu pekerjaannya masih jalan tapi di situ banyak dititipkan misi-misi. Itu yang perlu diwaspadai," imbuhnya.

Sri Mulyani berharap, institusi yang sudah mendapatkan opini WTP tetap menunjukkan komitmennya terhadap pengelolaan keuangan negara secara akuntabilitas dan efisien. Sehingga keuangan negara tetap bersih dan bebas dari korupsi.