Sri Mulyani: Pandemi Ciptakan Perlombaan Raih Akses Vaksin Covid-19
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pandemi covid-19 menciptakan sebuah perlombaan antara negara maju dan negara berkembang untuk meraih akses vaksin covid-19.
"Jadi memiliki akses vaksin terutama untuk negara-negara kurang berkembang akan menjadi sangat sulit," kata Sri Mulyani dalam Finance and Central Bank Deputies (FCBD) Meeting di Nusa Dua, Bali, dikutip Antara, Kamis (9/12).
Sri Mulyani menjelaskan seharusnya produksi vaksin covid-19 secara global bisa untuk memvaksinasi 80 persen penduduk dunia, namun ternyata distribusinya belum merata terutama untuk negara miskin dan berkembang.
-
Kenapa Puan Maharani ingin negara berkembang bersatu? 'Kita harus berdiri bersama melawan kebijakan berbagai negara yang menghambat kemajuan negara berkembang, seperti kebijakan diskriminatif dan proteksionisme,' ucapnya.
-
Apa profesi Sri Mulyani saat ini? Hingga saat ini, Ia mesih menjabat sebagai menkeu selama dua periode kepemimpinan Jokowi di Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju.
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Apa yang diungkapkan Sri Mulyani tentang bukber Kabinet Jokowi? Sangat terbatas, tidak semua menteri hadir termasuk dari PDIP, PKB dan NasDem.
-
Kenapa Sri Mulyani bertemu Jokowi? 'Ya betul. Pukul 14.30 WIB, Bu Menkeu diagendakan untuk diterima Bapak Presiden di Istana Merdeka, untuk melaporkan hal-hal yang terkait pelaksanaan APBN 2024,' kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana kepada wartawan, Jumat (2/2/2024).
-
Kapan Sri Mulyani lahir? Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, Lampung, 26 Agustus 1962.
Vaksinasi di beberapa negara berkembang masih sangat tertinggal dan berbanding terbalik dengan vaksinasi di negara maju yang realisasinya rata-rata mencapai 80 persen dari jumlah penduduk.
Oleh sebab itu, G20 telah membentuk Joint Finance Health Task Force untuk menyiapkan dunia agar lebih siap dan siaga dalam menghadapi bencana kesehatan seperti pandemi COVID-19.
Joint Finance Health Task Force G20 fokus pada kesiapsiagaan global menghadapi pandemi, menciptakan strategi penanggulangan lebih awal, dan mencegah dampak yang lebih dalam terhadap keberlangsungan sosial masyarakat maupun ekonomi.
"Kerusakannya tidak boleh terlalu signifikan atau besar tidak hanya bagi manusia tetapi juga ekonomi," imbuhnya.
Menurutnya, pemerataan akses vaksin COVID-19 bagi seluruh negara menjadi salah satu agenda pada penyusunan kebijakan bersama untuk keluar dari krisis atau exit strategy dalam G20.
Untuk itu, G20 akan membentuk kebijakan exit strategy yang tersinkronisasi demi mewujudkan pemulihan yang merata termasuk terkait pemerataan akses vaksin bagi seluruh negara. "Saya yakin melalui forum G20 kita akan berdiskusi tidak hanya komunikasi, yang paling penting adalah tindakan atau kebijakan yang membangun kepercayaan global," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Namun kalau untuk yang komorbid, kata Menkes, risiko tetap ada karena virusnya tidak hilang.
Baca SelengkapnyaMerdeka.com menangkap berbagai momen dramatis pandemi Covid-19 sepanjang tiga tahun melanda Indonesia. Berikut foto-fotonya:
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani mengingatkan Pemerintah akan pentingnya kesiapan dalam menghadapi potensi pandemi yang mungkin terjadi di masa depan.
Baca SelengkapnyaDari semua perang yang dihadapi manusia, melawan patogen mencatatkan kematian yang paling banyak.
Baca SelengkapnyaSebagai contoh, Indonesia berhasil menghadapi berbagai tantangan dalam mengendalikan penyebaran virus covid-19.
Baca SelengkapnyaProduksi vaksin dalam negeri dianggap akan mampu mendorong ketahanan kesehatan nasional.
Baca SelengkapnyaLonjakan inflasi yang dirasakan oleh sejumlah negara mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, termasuk di Indonesia.
Baca SelengkapnyaBeberapa waktu terakhir terjadi lonjakan kasus Covid-19 yang cukup signifikan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaBahkan, muncul narasi menyatakan bahwa virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 tidak ada.
Baca SelengkapnyaMulai 1 Januari 2024, vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat umum berbayar.
Baca SelengkapnyaIndonesia berupaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Baca SelengkapnyaImbauan ini untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 jelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
Baca Selengkapnya