Follow
Sri Mulyani pastikan suntikan modal ke BUMN tak dipangkas
Merdeka.com - Penghematan anggaran tidak mengganggu suntikan modal pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di DPR-RI, Jakarta, Rabu (24/8)
"Dari APBN-P 2016 apakah ada pemotongan mengenai Penyertaan Modal Negara (PMN)? Dalam sidang kabinet telah disampaikan untuk PMN karena menyakut pembangunan infrastruktur kami tidak melakukan pemotongan dan perubahan."
Dia menjelaskan, pemangkasan anggaran dilakukan pada kegiatan nonprioritas di kementerian dan lembaga.
-
Kenapa pembangunan IKN tidak hanya fokus pada pemerintahan? Formulasi pembangunan IKN adalah percampuran dari Pusat Administratif (KIPP) dan Pusat Perekonomian. Akan ada 9 Wilayah Pembangunan (WP) di IKN dan nomor 1 adalah wilayah KIPP yang kami fokuskan saat ini dan ditargetkan selesai pada Agustus 2024. Namun, di saat yang bersamaan kami juga telah memulai perencanaan untuk WP lainnya.
-
Bagaimana Kementerian PUPR membangun tol IKN? Saat ini, Kementerian PUPR sedang melakukan pembangunan di tiga seksi, antara lain Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km, Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung 7,3 km, dan Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km.
-
Kenapa Kementerian PUPR membangun bendungan? Oleh sebab itu, di hadapan peserta World Water Forum ke-10 Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
-
Mengapa pajak penting untuk infrastruktur di Sumut? Pajak juga dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, dan lain sebagainya. Hal ini sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat.
-
Mengapa Menko Perekonomian mendorong pengembangan infrastruktur? Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia.
-
Kenapa pembangunan IKN di era Prabowo-Gibran diprediksi kurang maksimal? Hal itu, dikarenakan Prabowo berencana akan menggelontorkan dana untuk pembangunan IKN sebanyak Rp16 triliun per tahun.
"Pemotongan dilakukan dengan pemikiran tidak mempengaruhi belanja prioritas. Untuk belanja yang menyangkut kemiskinan dan pengangguran itu prioritas."
Pemerintah telah memutuskan memangkas anggaran Rp 133 triliun. Terdiri dari anggaran kementerian dan lembaga Rp 65 triliun dan dana transfer ke daerah Rp 68 triliun.
Untuk PMN, pemerintah dan DPR-RI telah sepakat menyalurkan ke empat BUMN. Yakni Jasa Marga Rp 1,25 triliun, Wijaya Karya sebesar Rp 4 triliun, Krakatau Steel sebesar Rp 1,5 triliun, dan PT PP sebesar Rp 2,25 triliun.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
"Tidak ada perubahan khusus pada 2024 dalam anggaran Bansos maupun perlinsos kecuali perubahan yang telah disampaikan," kata Sri Mulyani.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani mengatakan isu program makan siang gratis tidak memangkas anggaran dana bos.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani menegaskan tidak ada perbedaan jumlah anggaran yang keluar untuk belanja perlinsos periode 2019-2024
Baca Selengkapnya
Percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia diperlukan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi.
Baca Selengkapnya
Sebelum dicairkan, Sri Mulyani mengatakan anggaran PMN ketiga BUMN tersebut harus melalui tahapan pendalaman oleh Komisi XI DPR-RI.
Baca Selengkapnya
Prabowo akan fokus pada pengelolaan penerimaan negara, termasuk pajak, bea cukai, serta optimalisasi belanja negara.
Baca Selengkapnya
Menkeu Sri Mulyani membantah isu dirinya mundur dari jabatannya
Baca Selengkapnya
Menkeu Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki diisukan bakalmundur dari kabinet Jokowi
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani juga menampilkan bagan realisasi perlinsos Kemensos periode Januari-Februari selama 2019-2024.
Baca Selengkapnya
Untuk APBN Tahun 2024, berarti siklusnya telah dimulai sejak Tahun 2023, dengan tahapan sebagai berikut:
Baca Selengkapnya
Sri selalu menjadi pendengar yang baik jika kementerian dan lembaga (K/L) meminta anggaran.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani mengakui, saat ini, masih terdapat kesenjangan infrastruktur di antara wilayah Indonesia.
Baca Selengkapnya