Sri Mulyani: Pemerintah akan jaga defisit dan utang tetap terarah

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan tetap mengendalikan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam batas yang bijaksana dan terkendali. Selain itu, pemerintah juga akan mengupayakan rasio utang terhadap PDB menurun secara bertahap dalam jangka menengah.

"Meskipun pemerintah mengambil pilihan kebijakan belanja ekspansif, pemerintah senantiasa menjaga level defisit dan level utang tetap terarah dan terukur," ujar Menkeu Sri di Gedung DPR-MPR, Jakarta, Kamis (30/8).

Dia menambahkan rasio utang terhadap PDB Indonesia 28,9 persen terhadap PDB pada tahun 2017, yang relatif lebih rendah dibandingkan negara lain. Bahkan rasio tersebut masih lebih rendah dari negara-negara berkembang lain yang setara, seperti Thailand 41,8 persen dan India 67,8 persen.

"Pengelolaan utang, baik dari sisi waktu penarikan utang, komposisi mata uang, jatuh tempo, jenis instrumen, maupun pengendalian kas pemerintah akan terus dijaga untuk memastikan keberlanjutan pembangunan. Tidak saja untuk generasi sekarang, tetapi juga untuk generasi yang akan datang," paparnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan utang pemerintah telah mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik yang dapat diperbandingkan secara global.

Selain pembiayaan utang, pemerintah juga mengalokasikan pengeluaran pembiayaan, antara lain melalui pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, dan kewajiban penjaminan.

Sementara itu, terkait dengan pembiayaan investasi pada tahun 2018 antara lain akan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur baik sarana dan prasarana transportasi, permukiman, air bersih, dan sanitasi, serta infrastruktur untuk mendukung ketahanan energi.

"Tidak hanya infrastruktur fisik, pembiayaan investasi dalam RAPBN tahun 2018 juga dialokasikan untuk keberlanjutan pengembangan pendidikan pada masa yang akan datang, melalui sovereign wealth fund bidang pendidikan melalui LPDP," pungkasnya.