Sri Mulyani: Pemotongan anggaran sesuai apa yang disarankan DPR

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi banyaknya komentar mengenai penghematan anggaran yang dilakukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 di sejumlah kementerian dan lembaga (K/L).

Dia mengaku hanya melakukan apa yang disarankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait APBN di tahun-tahun sebelumnya. Sebab, ada banyak kegiatan yang tidak mendesak dan memakan anggaran yang banyak, sehingga diperlukan penghematan agar alokasi bisa lebih efisien.

"Dulu Bapak Ibu anggota dewan bilang harus hati-hati, harus realistis, harus kredibel soal anggaran. Dan saya sebenarnya hanya mengikuti apa yang Bapak Ibu sarankan dulu-dulu itu. Jadi seharusnya bisa dapat dukungan," ujar Sri di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (31/8).

Dia juga meyakini pemangkasan hanya dilakukan untuk kegiatan yang tidak mendesak, seperti perjalanan dinas. "Ada kegiatan yang sudah dilelangkan dan anggarannya ternyata lebih kecil di anggaran awal, maka kita ambil sisanya. Ini yang masuk dalam Rp 64,7 triliun. Untuk anggaran perjalanan dinas jumlahnya Rp 40 triliun dan akan dipotong sekitar Rp 10 triliun," pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI M. Sarmuji menilai, penghematan tersebut tidak masuk akal. Sebab, pemerintah memutuskan untuk mengubah anggaran namun asumsi makro dalam APBN-P 2016 tidak dilakukan perubahan.

"Tidak terlalu masuk akal ketika Ibu Menteri Keuangan mengatakan terjadi pemotongan anggaran yang cukup besar, sementara asumsi lain tidak berubah, seperti asumsi makro. Karena menurut saya pemotongan uang besar itu pasti mempengaruhi kinerja perekonomian pemerintah," kata Sarmuji di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (31/8).

Menurutnya, belanja pemerintah melalui APBN adalah salah satu faktor dari penerimaan negara dan kondisi ekonomi suatu negara. Sehingga, jika ada perubahan dalam anggaran belanja pemerintah, maka seharusnya ada pengaruh yang ditimbulkan meski itu kecil.