Sri Mulyani: Penerimaan pajak hingga Mei 2018 tembus Rp 538,8 triliun
Merdeka.com - Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara periode Januari sampai dengan 31 Mei 2018 sebesar Rp 538,8 triliun atau tumbuh 14,6 persen secara year on year (yoy). Pertumbuhan ini ditopang oleh pertumbuhan PPh Non Migas yang mencapai 14,20 persen dan PPN yang tumbuh 16,00 persen.
"Penerimaan pajak sampai dengan Mei sebesar Rp 538,8 triliun. Tumbuh 14,6 persen dibanding periode yang sama tahun lalu," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (25/6).
Pertumbuhan penerimaan perpajakan sebesar 14,6 persen dipengaruhi oleh penerimaan yang sifatnya one-off pada triwulan I 2017 yaitu penerimaan dari uang tebusan Tax Amnesty yang nilainya mencapai Rp 12 triliun.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Apa itu Pajak Progresif? Sementara itu, pajak progresif adalah biaya yang harus dibayarkan jika seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan, dimana total pajak akan bertambah seiring dengan jumlah kendaraan yang semakin banyak.
-
Apa pertumbuhan ekonomi RI di Kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Bagaimana pertumbuhan ekonomi RI di kuartal II-2023? “Bila dibandingkan dengan triwulan II-2022 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,17 persen,“ kata Deputi Bidang Neraca dan Analis Statistik BPS Moh Edy Mahmud saat Konferensi Pers di Jakarta, Senin.
-
Siapa pelopor pajak penjualan? Romawi Kuno disebut sebagai pelopor aturan pajak penjualan (kini PPN di Indonesia). Aturan ini diterapkan oleh penguasa Romawi Kuno saat itu, Julius Caesar yang menerapkan pajak penjualan dengan tarif tetap 1% di seluruh wilayah kekaisaran.
-
Apa yang meningkat 1.540% sejak 2022? 'Hasil riset mengungkapkan adanya lonjakan 1.540 persen kasus penipuan menggunakan deepfakce di wilayah APAC sejak 2022 hingga 2023. Risetnya itu berjudul VIDA Where’s The Fraud - Protecting Indonesia Business from AI Generated Fraud.'
"Tanpa memperhitungkan uang tebusan Tax Amnesty di 2017, pertumbuhan penerimaan pajak periode Januari sampai Mei 2018 mencapai 17,45 persen atau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama 2015 sampai 2017," jelas Sri Mulyani.
Pertumbuhan penerimaan pajak 2018 masih ditopang oleh jenis-jenis penerimaan pajak yang berasal dari aktivitas impor dan produksi. Kinerja positif beberapa jenis pajak utama, seperti PPh Pasal 21, PPh Badan, PPN Dalam Negeri, PPN Impor memberikan sinyal positif peningkatan aktivitas ekonomi setidaknya dari perspektif penerimaan pajak.
Pertumbuhan PPN Dalam Negeri sedikit melambat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017. Kondisi ini lebih banyak dipengaruhi oleh restitusi pada periode Januari sampai April 2018 yang tumbuh 8,17 persen (yoy).
Salah satu faktor pendorong pertumbuhan positif restitusi di tahun 2018 ini adalah pertumbuhan volume ekspor di triwulan IV tahun 2017 yangmencapai 6,0 persen dan di triwulan I tahun 2018 yang mencapai 13,8 persen.
Khusus untuk bulan Mei 2018, pertumbuhan penerimaan pajak secara year on year tumbuh hingga 28,38 persen atau lebih tinggi dibandingkan Mei 2017 yang tumbuh 7,40 persen.
Pertumbuhan penerimaan pajak di Mei 2018 terutama berasal dari jenis-jenis pajak yang erat kaitannya dengan aktivitas perekonomian, seperti PPh Pasal 21 (tumbuh 15,5 persen), PPh Pasal 22, Impor (tumbuh 34,74 persen), PPN Impor (tumbuh 25,62 persen), PPN Dalam Negeri (tumbuh 20,08 persen), dan PPh Final persen (tumbuh 17,37persen).
Sementara itu, angsuran bulanan PPh Badan (PPh Pasal 25 badan) meningkat signifikan di Mei 2018 dengan realisasi mencapai Rp 16,3 triliun atau tumbuh 26,97 persen (yoy). Kinerja positif penerimaan pajak juga tercermin dari penerimaan sektor usaha utama seperti Industri Pengolahan dan Perdagangan yang tumbuh positif, berturut- turut tumbuh 15,40 persen dan 31,43 persen.
Sejalan dengan pertumbuhan PPh Pasal 29 Badan, secara keseluruhan penerimaan pajak dari sektor pertambangan tumbuh 85,15 persen (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan periode yang sama tahun lalu (tumbuh 28,29 persen).
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hingga September 2023, penerimaan pajak capai Rp1.387,78 Triliun.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimis outlook penerimaan pajak tahun ini bisa melebihi target yang sudah ditentukan sebesar Rp1.818,2 triliun.
Baca SelengkapnyaProses mencapai target penerimaan pajak tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor.
Baca SelengkapnyaBendahara negara ini juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir Juli masih tetap terjaga positif.
Baca SelengkapnyaAngka ini sudah 88,69 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Baca SelengkapnyaKinerja penerimaan pajak daerah mencapai Rp154,05 triliun hingga Agustus 2023.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani merinci, penerimaan pajak terbesar disumbang Pajak penghasilan (PPh) Non Migas mencapai Rp593,76 triliun.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah mencapai 101,3 persen dari targetAPBN 2023.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat APBN Surplus Rp67,7 Triliun per Kuartal II-2023
Baca SelengkapnyaTotal pendapatan negara pada tahun 2025 terdiri dari penerimaan perpajakan yaitu dari pajak dan cukai sebesar Rp2.490,9 triliun.
Baca SelengkapnyaGaji karyawan cenderung naik terlihat dari sumbangan pajak yang terus meningkat.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca Selengkapnya