Sri Mulyani: Penyerapan BLT Dana Desa Baru Rp6,11 Triliun dari Total Rp28,8 Triliun

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi penyerapan bantuan langsung tunai (BLT) Desa telah mencapai Rp6,11 triliun kepada 5,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sejak 1 Januari hingga 19 Juli 2021.

Kendati demikian, realisasi tersebut baru 21,2 persen dari total anggaran Rp28,8 triliun yang ditargetkan kepada 8 juta KPM.

"Kami bersama Kementerian Desa sedang terus mendorong agar BLT Desa ini bisa segera dibayarkan dengan jumlah penerimanya mencapai 8 juta KPM, sehingga bisa membantu masyarakat pada level desa," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA di Jakarta, Rabu (21/7)

Secara umum, penyaluran BLT Desa masih rendah lantaran sebanyak 163 daerah kabupaten (37,56 persen) realisasinya masih di bawah 15 persen dari anggaran dan hanya 21 daerah yang telah merealisasikan anggaran di atas 50 persen.

Sri Mulyani memerinci, terdapat 163 daerah (37,56 persen) yang baru menyerap dana BLT Desa di bawah 15 persen, yakni Rp938,3 miliar atau setara dengan 8,2 persen dari alokasi Rp11,51 triliun.

Kemudian, 151 daerah (34,79 persen) menyerap dana sebesar 15 sampai 30 persen, yaitu Rp2,18 triliun yang merupakan 21,7 persen dari anggaran Rp10,05 triliun.

Sementara itu, ada daerah yang sudah bisa mencairkan BLT Desa sebesar 30 sampai 50 persen, yakni 99 daerah (22,81 persen) yang berhasil menyerap Rp2,27 triliun atau 37,3 persen dari alokasi Rp6,09 triliun.

Daerah Berhasil Cairkan 50 Persen

Selanjutnya, sebanyak 21 daerah (4,84 persen) berhasil mencairkan BLT Desa di atas 50 persen, yakni sebesar Rp717,6 miliar atau 59,7 persen dari anggaran Rp1,2 triliun.

"Ini yang bagus dan sesuai target, berarti keluarga rentan di daerah tersebut kebanyakan sudah mendapatkan BLT ini," ujar Sri Mulyani.

Maka dari itu, lanjut dia, beberapa daerah yang masih kurang baik menyerap anggaran BLT Desa tersebut akan terus didorong, karena bantuan tersebut tentunya akan sangat berarti bagi masyarakat desa dalam menghadapi situasi pengetatan wilayah seperti dalam keadaan Covid-19 saat ini.