Sri Mulyani: Pertama Kali, Belanja Negara Hampir 100 Persen dari APBN
Merdeka.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa untuk pertama kalinya belanja negara hampir mencapai 100 persen dari APBN. Belanja negara hingga akhir 2018 tercatat mencapai 99,2 persen dari anggaran Rp 2.220,7 triliun. Angka tersebut tumbuh 9,7 persen dibanding tahun lalu.
Jika dirinci, belanja pemerintah pusat untuk belanja Kementerian Lembaga telah dibelanjakan Rp 836,2 triliun dari Rp 847,4 triliun atau 98,7 persen. Belanja non Kementerian Lembaga termasuk subsidi kenaikannya besar yaitu realisasi Rp 608,2 triliun atau 100,2 persen.
"Untuk transfer ke daerah, dana transfer ke daerah dan dana desa hampir terealisasi keseluruhan. Transfer ke daerah Rp 697,9 triliun atau 98,8 persen atau tumbuh 2,3 persen dari tahun lalu. Dan dana desa terserap Rp 59,9 triliun atau nyaris 100 persen yaitu 99,8 persen dari target Rp 60 triliun," ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta, Rabu (2/1).
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Apa yang dibagikan pemerintah? Secara keseluruhan tidak ada pernyataan bahwa pemerintah membagikan bansos melalui situs judi online.
-
Apa saja yang dibiayai dari anggaran Pemilu 2024? Anggaran Pemilu 2024 ini disebut mengalami kenaikan mencapai 57,3% dibanding anggaran Pemilu 2019 lalu, yakni sebesar Rp45,3 triliun.
-
Bagaimana anggaran Pemilu 2024 dialokasikan? Rincian alokasi dana Pemilu sendiri digunakan untuk: 1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan 2. Pemutakhiran data pemilih 3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu 4. Penetapan peserta pemilu 5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan dapil 6. Pencalonan presiden dan wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan kabupaten kota 7. Masa kampanye pemilu 8. Masa tenang 9. Pemungutan dan perhitungan suara 10. Penetapan hasil pemilu
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
Tingginya belanja negara diimbangi dengan defisit yang semakin mengecil. Defisit APBN hingga akhir 2018 sebesar Rp 259,9 triliun atau 1,76 persen dari Product Domestic Bruto (PDB). Defisit tersebut di bawah target awal tahun yang ditetapkan sebesar Rp 325,9 triliun atau 2,19 persen dari PDB.
"Defisit APBN terealisir Rp 259,9 triliun atau 1,76 persen dari PDB kita. Angka ini jauh lebih kecil dari UU APBN yang menargetkan defisit Rp 325,9 triliun atau 2,19 persen. Juga jauh lebih kecil dari angka defisit tahun lalu yang mencapai Rp 341 triliun jadi penurunannya Rp 80 triliun," kata Sri Mulyani.
Defisit ini berasal dari pendapatan dan belanja yang direalisasikan selama 2018. Pendapatan negara sendiri, mencatatkan pencapaian yang cukup baik. Di mana, total pendapatan sebesar Rp 1.942,3 triliun atau mencapai 102,5 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.894,7 triliun.
"Dalam hal ini terealisasi Rp 1.942,3 triliun lebih besar 2,5 persen dari target APBN Rp 1.894,7 triliun. Ini adalah suatu hasil yang sangat baik. Kalau kita lihat ke belakang, APBN 2018 adalah yang pernah mengalami realisasi lebih besar dari UU APBN nya. Jadi pertama kali lagi APBN kita bisa mencapai lebih besar semenjak 2012," jelasnya.
Adapun komponen pendapatan adalah penerimaan perpajakan yang tumbuh 13,2 persen dibanding tahun lalu dan mencatatkan penerimaan sebesar Rp 1.521,4 triliun. Penerimaan PNBP sebesar Rp 407,1 triliun atau 147,8 persen dari target awal Rp 275,4 triliun.
"Selain itu, penerimaan hibah juga mengalami kenaikan cukup tajam. Dari tadinya diperkirakan Rp 1,2 triliun, realisasinya Rp 13,9 triliun atau dalam hal ini persentasenya 1.116 persen dari original. Dari sisi pendapatan negara nampak sangat baik," jelas Sri Mulyani.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Angka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Baca SelengkapnyaAdapun dari jumlah itu, terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp933,5 triliun atau 85,6 persen dari pagu anggaran.
Baca SelengkapnyaRealisasi belanja negara tumbuh sebesar 10,9 persen secara tahunan.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca SelengkapnyaRealisasi belanja ini dalam bentuk distribusi jaminan sosial, hingga bantuan sosial.
Baca SelengkapnyaBendahara negara ini juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir Juli masih tetap terjaga positif.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menjelaskan bahwa realisasi belanja pemerintah pusat mengalami pertumbuhan 2,6 persen dibandingkan tahun lalu.
Baca SelengkapnyaBelaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat APBN Surplus Rp67,7 Triliun per Kuartal II-2023
Baca SelengkapnyaPendapatan negara jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni 7,6 persen secara tahunan
Baca SelengkapnyaSri Mulyani memastikan anggaran itu juga disalurkan melalui kementerian/lembaga maupun non kementerian/lembaga
Baca SelengkapnyaAngka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.
Baca Selengkapnya