Sri Mulyani pertimbangkan perpanjang periode pertama Tax Amnesty
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah mempertimbangkan perpanjangan periode pertama program pengampunan pajak Tax Amnesty, melihat tingginya ketertarikan masyarakat akan tarif murah yang ditawarkan pada periode pertama. Sayangnya, tarif tersebut hanya berlaku hingga akhir bulan ini.
Namun, perubahan keputusan tersebut masih sulit dilakukan, karena program ini sudah diatur melalui Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
"Undang-Undangnya kan mengatakan ada suatu jangka waktu yang sangat spesifik. Kita lihat berdasarkan Undang-Undang dulu ya. Sekarang momentum ini kita jaga," ujarnya di Jakarta, Kamis (21/9).
-
Kenapa ada program pemutihan pajak sepeda motor? Pemutihan pajak kendaraan ini berada di bawah wewenang pemerintah daerah dengan tujuan meningkatkan kepatuhan pemilik kendaraan terhadap pajak serta meningkatkan pendapatan daerah.
-
Apa itu Pajak Progresif? Sementara itu, pajak progresif adalah biaya yang harus dibayarkan jika seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan, dimana total pajak akan bertambah seiring dengan jumlah kendaraan yang semakin banyak.
Dia tetap meyakini target penerimaan Tax Amnesty sebesar Rp 165 triliun tetap realistis dan masih bisa tercapai. Meski pada periode kedua (Oktober-Desember 2016) tarif yang ditawarkan lebih tinggi, yakni sebesar 3 persen.
"Untuk (target) tax amnesty kita akan terus memonitor sesuai dengan peraturan perundang-undangan," imbuhnya.
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mencatat hingga saat ini harta tax amnesty yang telah terkumpul mencapai Rp 1.029 triliun. Jumlah ini berdasarkan Surat Pernyataan Harta (SPH) yang disampaikan sebanyak 90.453 dari 89.564 wajib pajak yang tersebar di seluruh Indonesia.
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo optimistis target harta dalam program Tax Amnesty atau pengampunan pajak sebesar Rp 4.000 triliun tercapai. Optimisme ini usai melihat lonjakan harta sepanjang bulan ini.
"Setiap hari (sepanjang September) lonjakan (jumlah harta) luar biasa. Dari weekend di Sabtu - Minggu penerimaan sudah bagus sekali, lebih dari Rp 78 triliun untuk bulan September saja. Sebelum-sebelumnya masih Rp 50 - Rp 60 triliun," ujarnya saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (20/9).
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sikap bungkam Sri Mulyani terkait isu kenaikan PPN 12 persen bukan hal yang baru. Sejak isu ini mencuat, ia cenderung memilih diam ketika ditanya.
Baca SelengkapnyaSebanyak 15.419 wajib pajak (WP) yang menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh), dengan kelebihan bayar hingga Rp 100 juta.
Baca SelengkapnyaMeski begitu, Sri Mulyani memastikan pembahasan RAPBN 2025 harus dalam postur yang terjaga dengan batas toleransi.
Baca SelengkapnyaUsai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.
Baca SelengkapnyaGaji karyawan cenderung naik terlihat dari sumbangan pajak yang terus meningkat.
Baca SelengkapnyaProses mencapai target penerimaan pajak tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor.
Baca SelengkapnyaSurplus APBN ditopang oleh penerimaan negara yang masih lebih tinggi dibandingkan belanja negara.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengatakan pemerintah masih berada di pihak masyarakat
Baca SelengkapnyaMenkeu Sri Mulyani menjelaskan penyusunan kebijakan perpajakan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di berbagai sektor.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani anggap kenaikan PPN menjadi 12 persen cenderung lebih rendah.
Baca SelengkapnyaInflasi di AS pada bulan Juni menunjukkan penurunan di angka 3 persen, didorong oleh menurunnya tekanan harga energi dan sektor perumahan.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimis outlook penerimaan pajak tahun ini bisa melebihi target yang sudah ditentukan sebesar Rp1.818,2 triliun.
Baca Selengkapnya