Sri Mulyani prediksi defisit anggaran 2,12 persen, lebih rendah dibanding target APBN

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memprediksi defisit anggaran hingga akhir tahun 2018 akan mencapai 2,12 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Prediksi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan target pemerintah dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar 2,19 persen.

"Tahun 2018 kami perkiraan akan lebih rendah dari UU APBN. Kalau tahun ini kita perkirakan 2,19 persen kemungkinan defisit akan di 2,12 persen. Ini kami sudah memperhitungkan kenaikan subsidi BBM," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/7).

Hingga kini, realisasi defisit anggaran pada semester I-2018 tercatat sebesar Rp 110,6 triliun atau 0,75 persen terhadap PDB. Angka ini lebih rendah dibandingkan periode sama 2017 sebesar Rp 175,1 triliun atau 1,29 persen terhadap PDB.

"Defisit ini turun tajam dalam dua tahun terakhir, karena tahun lalu tercatat 1,29 persen dan pada 2016 tercatat 1,82 persen," jelasnya.

Dengan defisit yang lebih rendah maka pembiayaan anggaran atau penerbitan surat utang diperkirakan akan lebih rendah. "Ini lah yang menyebabkan di dalam sidang kabinet Pak Presiden melihat ini adalah suatu manajemen dari APBN yang cukup stabil," jelas Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan, sampai dengan akhir tahun pendapatan negara akan mencapai Rp 1.903 triliun atau Rp 8,3 triliun lebih tinggi dari target. Penerimaan pajak lebih kecil sekitar Rp 69,6 tetapi PNBP lebih tinggi Rp 73,7 triliun.

"Dengan demikian totalnya adalah hampir sama yang kita targetkan atau bahkan lebih sedikit sekitar Rp 8,3 triliun. Itu adalah penerimaan yang lebih tinggi dari yang kami letakkan dalam undang-undang APBN," jelas Sri Mulyani.

Sementara itu, belanja negara untuk Kementerian Lembaga diprediksi akan mencapai Rp 813,5 triliun atau bisa tereksekusi sekitar 95 hingga 96 persen. "Ini tentu saja lebih tinggi dari tahun lalu. Namun ini kami sudah termasuk di dalamnya adalah keseluruhan belanja KL bisa mencapai sesuai targetnya," jelasnya.

Sedangkan untuk belanja non Kementerian Lembaga, hingga akhir tahun akan mencapai Rp 640 triliun. "Dalam hal ini lebih tinggi 33 persen, karena adanya unsur subsidi. Di dalam outlook ini kami sudah masukan subsidi energi akan mencapai Rp 163,5 triliun," tandasnya. (mdk/idr)