Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sri Mulyani sebut 2.627 pejabat BUMN belum ikut Tax Amnesty

Sri Mulyani sebut 2.627 pejabat BUMN belum ikut Tax Amnesty Sri Mulyani. ©AFP PHOTO/KAZUHIRO Nogi

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta para petinggi perusahaan BUMN dapat berkontribusi menyukseskan program amnesti pajak. Sebab, jumlah Komisaris dan Direksi BUMN berdasarkan NIK mencapai 3.198, namun hanya sekitar 571 pejabat BUMN yang ikut program tersebut.

"Ada sekitar 2.627 komisaris BUMN yang belum mengikuti program tax amnesty," ujar Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Jumat (14/10).

Sementara itu, profesi notaris masih mendominasi wajib pajak yang mengikuti program ini. Tercatat, ada 3.186 notaris yang mengikutinya dan 8.128 notaris yang belum mengikuti Tax Amnesty.

Kemudian, profesi dokter yang ikut Tax amnesty baru mencapai 2.172, sedangkan sebanyak 21.138 orang belum ikut Tax Amnesty. Untuk profesi pengacara tercatat 1.408 orang yang sudah mengikuti, dan 1.925 belum mengikuti program ini.

Di sisi lain, Sri juga mencatat terdapat 14 Gubernur dan Wakil Gubernur yang ikut Tax Amnesty hingga 12 Oktober 2016. "Ada pejabat yang ikut tax amnesty, dari jumlah total 68 Gubernur dan Wagub, baru 14 yang ikut dan 54 yang belum ikut tax amnesty," ungkapnya.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sri Mulyani Minta Restu Komisi XI Cairkan Dana PNM Rp28,15 Triliun untuk 3 BUMN Awal Tahun 2024
Sri Mulyani Minta Restu Komisi XI Cairkan Dana PNM Rp28,15 Triliun untuk 3 BUMN Awal Tahun 2024

Sebelum dicairkan, Sri Mulyani mengatakan anggaran PMN ketiga BUMN tersebut harus melalui tahapan pendalaman oleh Komisi XI DPR-RI.

Baca Selengkapnya
Komisi VI DPR Setuju Pemberian PMN Rp44,2 Triliun untuk BUMN di 2025, Ini Daftar Perusahaan Penerimanya
Komisi VI DPR Setuju Pemberian PMN Rp44,2 Triliun untuk BUMN di 2025, Ini Daftar Perusahaan Penerimanya

Merespons persetujuan itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengamini setiap catatan yang diberikan anggota legislatif.

Baca Selengkapnya
Perusahaan BUMN Sumbang Pajak Rp439 Triliun Sepanjang 2023, Ini Daftar 20 Teratas
Perusahaan BUMN Sumbang Pajak Rp439 Triliun Sepanjang 2023, Ini Daftar 20 Teratas

Erick menyebut capaian ini tak lepas dari program Transformasi BUMN yang terus dilakukan untukĀ  meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan.

Baca Selengkapnya
173 Anak-Cucu BUMN Dihapus, Erick Thohir: Kita Mau Dorong UMKM Bisa Tumbuh
173 Anak-Cucu BUMN Dihapus, Erick Thohir: Kita Mau Dorong UMKM Bisa Tumbuh

Bersih-bersih BUMN jadi salah satu langkah Erick Thohir mengefisienkan BUMN.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri, Srimul
VIDEO: Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri, Srimul "Sangat Terbatas"

Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin menggelar buka puasa bersama pada Kamis 28 Maret 2024.

Baca Selengkapnya
Asal Usul Isu Sri Mulyani, Basuki dan Belasan Menteri Mundur dari Kabinet Jokowi
Asal Usul Isu Sri Mulyani, Basuki dan Belasan Menteri Mundur dari Kabinet Jokowi

Total 15 menteri di kabinet Presiden Jokowi diisukan mundur.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Laporkan Dugaan Fraud Rp2,5 Triliun di LPEI ke Kejagung
Sri Mulyani Laporkan Dugaan Fraud Rp2,5 Triliun di LPEI ke Kejagung

Ada 4 perusahaan yang diduga melakukan fraud berpotensi merugikan negara hingga Rp2,5 triliun.

Baca Selengkapnya
Beredar Kabar Belasan Menteri Ingin Mundur, Luhut: Sudah Ditawarin Enggak Mundur-Mundur
Beredar Kabar Belasan Menteri Ingin Mundur, Luhut: Sudah Ditawarin Enggak Mundur-Mundur

Tanpa menahan, Luhut mempersilakan menteri yang ingin mundur segera pamit dari jabatannya.

Baca Selengkapnya
Politisi Gerindra: Hanya BUMN yang Punya Kontribusi Bisa Dapat Kucuran PMN
Politisi Gerindra: Hanya BUMN yang Punya Kontribusi Bisa Dapat Kucuran PMN

Perusahaan milik negara yang menerima insentif anggaran tersebut harus memiliki performa yang cukup baik

Baca Selengkapnya
Tata Kelola BUMN di Bawah Kementerian Keuangan Jadi Sorotan, Ada Apa?
Tata Kelola BUMN di Bawah Kementerian Keuangan Jadi Sorotan, Ada Apa?

Ryan menyampaikan, Kementerian BUMN yang sudah melakukan sejumlah terobosan besar melalui transformasi saja masih dihadapkan pada sejumlah persoalan.

Baca Selengkapnya
Kebijakan Hapus Utang UMKM di Bank BUMN Berlaku Januari 2025, Simak Kriterianya
Kebijakan Hapus Utang UMKM di Bank BUMN Berlaku Januari 2025, Simak Kriterianya

Maman menyebut realisasi kebijakan hapus utang UMKM terhadap bank himbara akan dilakukan melalui dua tahap.

Baca Selengkapnya
Daftar 20 BUMN yang Dapat Suntikan Modal Tunai dan Non Tunai
Daftar 20 BUMN yang Dapat Suntikan Modal Tunai dan Non Tunai

Penyertaan modal negara ini akan melibatkan BPK untuk memastikan akuntabel kinerja BUMN.

Baca Selengkapnya